Rabu, 17 Oktober 2018 09:21 WIB
pmk

Headline

Naikkan BBM Seperti Jual Pecel Lele

Redaktur: eko satiya hushada

INDOPOS.CO.ID – Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo yang menaikkan harga Premium dan kemudian membatalkannya hanya dalam waktu satu jam, membuat masyarakat geleng-geleng kepala. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberi perumpamaan persoalan ini seperti menaikkan harga gorengan atau pecel lele.

"Orang menaikan harga (BBM), kayak orang menaikkan harga gorengan atau pecel lele kalau kayak begini," kata Fahri di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (10/10).

Dikatakan, ada yang salah dari cara pemerintah saat ini untuk menetapkan harga BBM dan menyerahkannya ke Pertamina. Sebab, kata dia, BBM merupakan komoditas strategis yang termasuk dalam Pasal 33 UUD 1945 karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Seharusnya, kata Fahri, pemerintah tidak menyerahkan kepemilikan dan penguasaan kepada sektor privat karena tidak sesuai Pasal 33. Kenaikan ini menurutnya menandakan BBM telah dikuasai sektor privat.

"Harganya tinggi ya berarti rakyat semakin tidak sejahtera. Gitu aja kok. Enggak usah dicari teori lain soal itu," kata Fahri lagi.

Fahri pun membandingkan cara pemerintahan Joko Widodo dengan rezim Orde Baru dalam mengumumkan kenaikan harga BBM. Kata Fahri, pengumuman kenaikan BBM ketika itu dilakukan langsung oleh Presiden Soeharto.

"Diumumkan Presiden menjelang jam 12 malam. Lalu kemudian besoknya jadi headline, rakyat tuh tahu telah dimulainya kenaikan harga," kata dia.

Menurut Fahri, dulu, rezim orde baru ketika akan mengambil hak rakyat yang bernama subisidi bahan bakar, itu hati-hati sekali dan diselenggarakan dengan baik, supaya masyarakat tahu kenapa dilakukan.

Sementara, saat ini kata Fahri, benar-benar berbeda. Karena semua dilakukan secara diam-diam. Dia pun menuntut pemerintah menjelaskan persoalan ini.

Apalagi, kata Fahri, pengumuman kenaikan harga BBM dilakukan di tengah gelaran pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali.

"Saya pikir kenapa kok [BBM naik] waktu pertemuan IMF-World Bank? Apakah ini ada kayak pendapat begini, 'gue mau tunjukkan siap liberalisasi ekonomi nih. Naikin aja'. Tapi kan abis itu ditarik lagi. Malu kan," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa harga BBM jenis premium naik di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) naik dari Rp6.450 menjadi Rp7.000 per liter. Sementara, untuk harga jual Premium di luar Jamali naik dari Rp6.400 menjadi Rp6.900 per liter.

Namun, belakangan kenaikan harga premium ini ditunda lantaran Pertamina disebut belum siap. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengaku, pihaknya tidak mengetahui adanya rencana kenaikan harga premium yang diumumkan oleh Ignasius Jonan.

"Jadi kita baru tahu tadi setelah Pak Jonan menyampaikan pengumuman bahwa rencananya akan naik. Kemudian kami tanyakan kepada ibu menteri (Rini), bisa dilaksanakan apa tidak? Karena Pertamina baru saja mengumumkan untuk menaikkan yang Perta Series ya," urainya kepada media mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno di Indonesia Pavillion kemarin (10/10).

Pertamina memang telah mengumumkan kenaikan harga Perta Series dan Series serta Biosolar non PSO (Public Service Obligation) di seluruh Indonesia mulai tanggal 10 Oktober pukul 11.00 WIB.

Kenaikan harga ini tidak berlaku untuk Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah yang terkena bencana. Menurutnya, kenaikan harga BBM harus melalui mekanisme rapat koordinasi antar kementerian seperti melibatkan kementerian BUMN, kementerian ESDM, kementerian keuangan maupun kementerian koordinator bidang perekonomian.

Selain itu, kenaikan harga BBM juga harus sesuai dengan Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak harus mempertimbangkan tiga hal. Pertama, kondisi keuangan negara, kedua kondisi riil ekonomi saat ini serta ketiga adalah daya beli masyarakat. "Oleh karena itu mungkin akan segera dilaksanakan rakor dengan menteri perekonomian," urainya. Kementerian BUMN menegaskan pembatalan tersebut berdasarkan permintaan Menteri BUMN lantaran ketidaksiapan Pertamina.

Sebab, Pertamina masih harus melakukan sosialisasi kepada 3.185 SPBU yang menjual premium dari 5.500 SPBU di seluruh Indonesia.

"Kita tentunya sebagai pemegang saham Ibu Menteri BUMN mengecek kepada Pertamina dan sudah dinyatakan Pertamina tidak siap. Makanya kemudian ada permintaan dari Menteri BUMN kepada Menteri ESDM untuk menunda kebijakan tersebut," urai Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro.

Meski demikian Kementerian BUMN enggan menyebutkan penundaan kebijakan tersebut sebenarnya berasal dari Presiden Joko Widodo langsung atau bukan. Padahal dalam konferensi pers pengumuman kenaikan harga BBM, Jonan menyatakan bahwa dia seharian bersama dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati. "Tadi saya seharian ngobrol dengan ibu dirut tidak ada keluhan," ucap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan.

Sebelumnya, pada pukul 17.35 WITA Ignasius Jonan memang mengumumkan kenaikan harga premium kepada media di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali. Di wilayah Jamali harga premium rencananya dinaikkan dari Rp 6.550,00 per liter menjadi Rp 7.000,00 per liter atau naik sekitar 7 persen. Sedangkan di wilayah non Jamali harga premium dikerek menjadi Rp 6.900,00 per liter.

Dia menegaskan jika kenaikan tersebut berdasarkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. "Pemerintah mempertimbangkan sesuai arahan bapak presiden bahwa premium mulai hari, premium saja ya mulai pukul 18.00 paling cepat pukul 18.00 tergantung kesiapan Pertamina," urainya. Jonan mengatakan jika kenaikan harga premium tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan harga minyak dunia.

Kenaikan harga minyak dunia jenis Brent selama sejak awal tahun hingga saat ini mencapai 30 persen. Sedangkan ICP (Indonesia Crude Price) atau harga minyak mentah Indonesia sejak awal tahun telah naik sekitar 25 persen. Terakhir, ICP pada September 2018 menyentuh titik tertinggi sepanjang 2018 yakni USD 74,88 per barel. "Karena Pertamina itu juga belinya minyak bagian negara berdasarkan ICP. Naik terus," terang Jonan.

Tidak dipungkiri menaikkan harga BBM jelang pemilu 2019 memang dibutuhkan keberanian. Sebab, persoalan harga BBM kerap menjadi alat yang digunakan lawan politik untuk menyerang pemerintahan yang masih berkuasa. Apalagi, sebelumnya pemerintah pernah menegaskan untuk tidak menaikkan harga JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) yakni premium dan JBT (Jenis BBM Tertentu) atau solar hingga akhir 2019.

Kala itu, kebijakan juga diumumkan oleh Jonan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo serta kesepakatan dengan PT Pertamina (Persero), Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. "BBM penugasan yang gasoline RON 88 harganya tetap dipertahankan, tidak naik. Ini semaksimal yang kita bisa," ujarnya di Kementerian ESDM (5/3). Beberapa kali, pemerintah juga menegaskan untuk tidak menaikkan harga BBM solar dan premium sampai akhir 2018.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Erani Yustika enggan berkomentar terkait apakah kenaikan dan pembatalan atas permintaan Jokowi. Namun dia menegaskan, presiden menginginkan adanya kecermatan dalam pengambilan keputusan. "Termasuk juga menyerap aspirasi publik," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/10/2018) malam.

Erani menambahkan, dalam kebijakan harga BBM, ada tiga poin yang menjadi bahan pertimbangan Presiden. Pertama, Presiden meminta Kementerian ESDM menghitung secara cermat dinamika harga minyak internasional, termasuk neraca migas secara keseluruhan.

Kedua, lanjutnya, Kementerian Keuangan diminta menganalisis kondisi fiskal secara keseluruhan. Sehingga apabila kebijakan dikeluarkan, termasuk harga BBM, tetap dalam koridor menjaga kesehatan fiskal. Ketiga, kata dia, harus dipastikan daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas dari setiap kebijakan yang diambil. Demikian pula fundamental ekonomi tetap dijaga agar ekonomi tetap bugar. (vir/far/esa)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #harga-bbm-naik 

Berita Terkait

Dicari, Pemimpin Berkarakter dan Kuat!

Headline

BBM Naik, SPBU Dijaga

Megapolitan

BBM Naik, Rakyat Dipaksa Pakai Pertalite

Headline

Anggap Kenaikan Pertamax tidak Masalah

Nasional

Diam-Diam, Harga BBM Naik

Nasional

IKLAN