Megapolitan

Cegah Prostitusi, Penghuni Apartemen Didata Ulang

Redaktur: Syaripudin
Cegah Prostitusi, Penghuni Apartemen Didata Ulang - Megapolitan

PSK. Dok Indopos

INDOPOS.CO.ID - Tak mau kecolongan lagi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berencana mendata ulang penghuni apartemen yang ada di wilayahnya. Hal itu dilakukan karena adanya pengungkapan prostitusi online yang bermarkas di hunian vertikal tersebut.

”Kami akan melakukan operasi yustisi bersama dinas kependudukan. Tujuannya, penghuni apartemen, agar datanya jelas. Ber-KTP Kota Bekasi atau tidak," terang Kepala Satpol PP Kota Bekasi Cecep Suherlan, Rabu (10/10).

Perlu diketahui, Sabtu (6/10) lalu, aparat kepolisian Polres Metro Bekasi Kota mengungkap praktek prostitusi online di sebuah apartemen di Kecamatan Bekasi Selatan. Dalam pengungkapan itu, tiga mucikari dan 21 pekerja seks komersial (PSK) diamankan.

Dalam pengungkapan kasus itu, polisi menyita belasan kondom, uang tunai Rp 4,5 juta, dan tiga telepon selular. Tiga mucikari yang masing-masing bernama Mustakim, Jenio, dan Saputra dijerat dengan Pasal 296 dan atau Pasal 506 KUHP dengan ancaman penjara empat tahun.

Menurut Cecep juga, fenomena prostitusi online di apartemen bukan bagian dari perpindahan PSK dari jalanan atau eksodus pekerja seks dari luar daerah. Dia menduga para PSK di apartemen itu telah lama beroperasi menggunakan fasilitas apartemen tersebut.

"Karena biaya sewa apartemen terbilang murah, yakni Rp 500 ribu per hari. Administrasinya lebih mudah ketimbang hotel," ujarnya. Sebenarnya, kata Cecep juga, pihaknya mencurigai praktik prostitusi di apartemen dengan empat tower tersebut.

Pasalnya, penawaran jasa prostitusi dengan fasilitas apartemen itu seliweran di media sosial seperti facebook, twitter, dan lainnya. ”Setiap kami hendak melakukan penertiban di apartemen itu, petugas keamanannya kurang kooperatif," cetusnya juga.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Choiruman J Putro mengatakan bakal memanggil pengelola apartemen yang jadi lokasi prostitusi tersebut. ”Kita mengkhawatirkan apartemen itu juga sering menjadi tempat bisnis ilegal,” katanya.

Menurut dia juga, tingkat privasi dan penjagaan apartemen sangat tinggi serta tak adanya akses publik menyebabkan apartemen dijadikan praktik kriminal. Karena itu, lembaganya memberikan apresiasi kepada kepolisian yang berani mengungkap praktik prostitusi di apartemen pada Sabtu malam lalu tersebut.

"Perlu ada satu peraturan dalam kaitan dengan pengelolaan apartemen," paparnya juga. Selain itu, menurut Choiruman juga, lembaganya akan mengagendakan komunikasi dengan beberapa apartemen bersama kepolisian.

Menurut dia lagi, pihaknya perlu masukan dari kepolisian untuk menentukan regulasi khusus untuk para penghuni yang tinggal hunian vertikal itu. Mengingat apartemen di Kota Bekasi mulai menjamur. ”Agar bisa membuat sistem peraturan yang bisa mengikat pihak apartemen,” tandasnya. (dny)

 

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Lima Kawasan TOD di Kota Bekasi Bakal Berkembang

Megapolitan / Kota Bekasi Kekurangan Dokter Hewan

Megapolitan / Lahan Kumuh di Kota Bekasi masih Tersisa 211,83 Hektare

Megapolitan / SMP Swasta di Kota Bekasi Terancam Kekurangan Siswa

Megapolitan / Sewakan Lahan TKD, Kades Nagasari di Kota Bekasi Dibui


Baca Juga !.