Selasa, 16 Oktober 2018 04:43 WIB
pmk

News in Depth

Benang Kusut Daftar Pemilih Tetap

Redaktur: Ahmad Nugraha

Grafis GIMBAL/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Jelang pemilihan umum (Pemilu) 2019 sejumlah persoalan masih belum terselesaikan ikhwal validasi jumlah pemilih yang terdaftar. Berawal dari terungkapnya data pemilih ganda sebanyak 2,9 juta, dan paling anyar 31 juta pemilih yang sudah melakukan perekaman data e-KTP, belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Persoalan ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Di sisi lain, mereka berpacu dengan waktu.   

Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan anggota legislatif dan presiden-wakil presiden pada 2019 masih bermasalah hingga perbaikan tahap pertama diumumkan ke publik pada 16 September lalu.

Salah satu masalah adalah adanya data yang tidak sesuai dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang berdasarkan pada KTP-elektronik milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri).

 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengaku belum diberi data kependudukan dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Cukcapil). Padahal data tersebut penting guna pemutakhiran dan kualitas data pemilih pada Pemilu 2019 yang akan berakhir pertengahan bulan November.

Komisioner KPU RI, Viryan Azis menyebut pihaknya memang benar menyampaikan adanya 31.975.830 penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik (e-ktp) tapi belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). 31 juta data ini disampaikan atas dasar surat yang disampaikan Dukcapil pada 16 September 2018 mengenai analisis DPT pemilu.

Namun menurut Viryan, data ini tidak dicantumkan nama serta alamat penduduknya. Sehingga hal ini menyulitkan KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.

"Sampai saat kemarin kami belum menerima datanya by name by address-nya, termasuk data lain yang kami minta kepada Dukcapil sampai sekarang belum diberikan," ucap Viryan di Jakarta, Minggu (8/10/2018).

Bahkan, menurutnya, lembaga penyelenggara pemilu itu juga belum menerima data konsolidasi kependudukan selama dua semester yaitu pada semester kedua tahun 2017 dan semester pertama tahun 2018.

KPU memang sempat menerima data  konsolidasi kependudukan semester I tahun 2018 pada tanggal 24 September 2018. Namun lagi-lagi datanya tidak seperti yang diminta KPU seperti data penduduk yang ada nama serta alamatnya.

Viryan menjelaskan, data kependudukan yang diminta KPU setidaknya terdapat dalam 3 kelompok data. Pertama, data penduduk yang sudah memiliki e-ktp. Kedua, data penduduk yang sudah melakukan perekaman e-ktp, serta ketiga, data penduduk yang belum melakukan perekam e-ktp.

"Data itu kan (harusnya) ada ditotal dalam data kependudukan yang mestinya kurang lebih penduduk berjumlah 260 juta, tapi sampai sekarang data yang ada by name by adres, itu belum diberikan," tandasnya.

Viryan menegaskan, pihaknya sangat memerlukan rincian data 31 juta yang disebut Dukcapil telah melakukan perekaman e-ktp tapi belum masuk DPT. Sebab, bisa saja dalam jumlah tersebut e-ktp mereka belum tercetak atau sebaliknya. Padahal Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 menyebutkan syarat penduduk untuk bisa mencoblos Pemilu 2019 adalah dengan menggunakan e-ktp. Surat Keterangan (Suket) tak bisa lagi digunakan.

"Dari sini (data 31 juta Dukcapil) bisa timbul pertanyaan apakah 31 juta itu belum e-ktp? ini kan bisa saja sudah punya e-ktp, bisa belum. Kami tak ingin berspekulasi, karena kami bekerja berdasarkan data, kalau datanya jelas," paparnya.

Viryan juga menuturkan, bila memang rincian data tersebut telah didapat, pihaknya bisa langsung mengerahkan para jajarannya di daerah sampai tingkat kelurahan untuk mengecek kebenaran 31 juta data tersebut.

Selain itu, lanjut Viryan, Dirjen Dukcapil sebenarnya mempunyai kewajiban untuk menyerahkan data konsolidasi kependudukan per-semester. Hal ini diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam pasal 201 ayat 8.

KPU sendiri sejak penetapan DPT pemilu pada 5 September 2018 telah meminta rincian data kependudukan kepada Dirjen Dukcapil. Kata Viryan, pihaknya tiga kali berkirim surat kepada lembaga dibawah Kemendagri itu.

"Sudah satu bulan lebih, kami berkirim surat, pertama 6 September, lalu kedua kirim surat 19 September dan ketiga 28 September," jelasnya.

KPU sendiri, menurut Viryan, tidak mengetahui alasan dibalik Dukcapil tidak memberi data yang diminta KPU. "Sepertinya memang tertutup dengan data tersebut," katanya.

Ia berharap, Dirjen Dukcapil bisa sesegera mungkin memberikan data kependudukan tersebut agar KPU bisa merampungkan pencermatan dan pemutakhiran data.

"Kami berharap Dukcapil menyerahkan data yang itu sudah ditentukan UU di pasal 201 ayat 8. Lalu, kami berharap perekaman dan pencetakan e-ktp bisa segera selesai 100 persen dan dimiliki penduduk Indonesia," jelasnya.

Selain itu, KPU juga telah membentuk Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP). Gerakan tersebut bertujuan untuk memetakan dan melindungi hak pemilih pada Pemilu 2019 nanti.

"Makanya, kami membuat, memetakan, melindungi hak pilih ini sampai ke tingkat bawah. Diminta di tiap kelurahan atau desa itu dibentuk posko," ujar Ketua KPU Arief Budiman, Jumat pekan lalu.

Berdasarkan hasil laporan pihaknya, Arief menjelaskan, KPU membuat 69.834 titik posko untuk melayani dan melindungi hak pemilih. KPU menargetkan 83 ribu lebih posko agar bisa melayani para pemilih.

Arief berharap, pihak provinsi, kabupaten hingga kota dan partai politik bisa bekerja sama dengan KPU untuk bisa membantu para pemilih bisa mendapatkan haknya.

"Mudah-mudahan teman-teman provinsi punya kolega, patner. Mudah-mudahan target kita bisa dicapai tidak terlalu lama. Sehingga dalam waktu yang ditentukan angka validitas data pemilih bisa kita capai sesuai kita harapkan," pungkasnya.

Sementara Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyatakan sudah bergerak untuk mengatasi persoalan 31 juta warga belum ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Diketahui, 31 juta warga itu sudah melakukan perekaman data e-KTP.

"Saat ini, Tim Teknis KPU dan Dukcapil sedang merapikan data tersebut," kata Sesditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Gede Suratha saat diwawancari INDOPOS, Rabu (10/10).

Ditargetkan, analisa terhadap data-data warga baik data di e-KTP maupun DPT akan rampung selambat-lambatnya hingga akhir bulan ini (Oktober 2018). "Mudah-mudahan (bulan) Oktober ini bisa tuntas," harap Gede Suratha.

Terkait data warga yang telah merekam e-KTP, Gede mengungkapkan hingga akhir Agustus 2018, terdapat 185.3 juta dari 191.5 target (Wajib KTP-el) atau 96.7%. Namun data tersebut dipastikan akan terus mengalami perubahan.  "Datanya bergerak terus, perekaman di seluruh Indonesia per hari 40-70 ribu per hari," jelas Gede Sunartha.

Sebelumnya, KPU mengungkap ada potensi 31 juta warga yang sudah merekam data e-KTP namun belum ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Potensi itu diketahui setelah KPU RI menerima analisis dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Analisis dilakukan berdasarkan perbandingan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan DPT yang sudah dibuat KPU saat ini. (jaa/ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #news-in-depth 

Berita Terkait

IKLAN