Rabu, 17 Oktober 2018 09:22 WIB
pmk

News in Depth

KPU dan Kemendagri Harus Bersinergi

Redaktur: Ahmad Nugraha

Grafis GIMBAL/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  Lili Romli mengatakan, permasalahan akurasi data pemilih tetap untuk Pemilu 2019 ini tentu saja harus segera diselesaikan. Pasalnya, partisipasi seluruh masyarakat sangat dibutuhkan. Mereka harus menggunakan hak pilihnya.

"Harus segera dibereskan. Jangan sampai mereka gak bisa menggunakan hak pilih. Juga jika ada yang ganda harus segera dibersihkan. Jangan sampai terjadi atau muncul pemilih ganda," ucap Lili kepada INDOPOS di Jakarta,  Rabu (10/10/2018).

Ia pun menegaskan bahwa permasalahan DPT adalah persoalan krusial setiap menjelang pemilu. Karenanya, ia mendorong KPU dan Kemendagri untuk bersinergi. Tidak saling lempar tanggung jawab. Sebab, baik atau buruknya pelaksanaan kontestasi Pemilu dan Pilpres 2019 dilihat dari sejauh mana angka partisipasi seluruh komponen masyarakat.

"Oleh karena itu KPU dan Kemendagri harus duduk bersama untuk menyelsaikannya," tegas Lili menambahkan.

Senada, Direktur Polhukam dan Demokrasi Universitas Sebelas Maret Surakarta Agus Riewanto. Kepada INDOPOS menuturkan, perlu adanya  solusi konkret agar jangan sampai pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena hanya persoalan teknis tidak terdaftar di DPT. Apalagi hak pilih dijamin oleh konstitusi.

 "Karena hak pilih merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 27 dan 28 UUD 1945 semua warga negara yang telah memenuhi syarat memilih (berumur 17 thn atau sudah kawin),"  jelasnya.

Atas dasar itu, kata Agus, KPU harus memasukkan 31 juta pemilih tersebut ke dalam DPT.

"Jika telah melampaui waktu tahapan memasukkan DPT, maka KPU perlu menjadwal ulang agar dapat memasukkan ke DPT 31 warga tersebut," terangnya.

Lebih lanjut,  Agus pun menyarankan agar  KPU berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI untuk mencari sandaran hukumnya.

"Karena jika KPU gagal memasukkan 31 juta pemilih ke DPT maka KPU bisa melanggar hak sipil dan politik dan rawan untuk digugat dan diadukan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," bebernya. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #news-in-depth 

Berita Terkait

IKLAN