Sabtu, 15 Desember 2018 12:25 WIB

News in Depth

Tuntaskan Segera Persoalan Validasi DPT

Redaktur: Ahmad Nugraha

Grafis GIMBAL/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - DPR RI mendesak agar KPU sebagai penyelenggara pemilu 2019 untuk segera menuntaskan permasalahan daftar pemilih tetap (DPT). Pasalnya, selain waktu kian mendekati perhelatan juga agar menciptakan demokrasi yang benar-benar jujur dan adil.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan, KPU harus terus membersihkan DPT dari data ganda. Menurut dia, lembaga penyelenggara pemilu itu mesti melakukan pemutakhiran data secara berkala sehingga DPT untuk pesta demokrasi tahun depan benar-benar valid.

"Selanjutnya KPU menginformasikan hasil verifikasi dan pemutahiran tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan dan tidak adanya penyalahgunaan hak pilih," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/10).

Terlebih, sambung Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, ada potensi 31 juta warga yang telah merekan e-KTP, namun belum masuk dalam DPT.

Ditambah lagi, lanjutnya dipredikasi ada dua juta DPT ganda dan jumlah tersebut meningkat dari hasil analisis Bawaslu sebelumnya, yang menemukan adanya satu juta data pemilih ganda. Angka itu merupakan hasil analisis Bawaslu terhadap 285 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Bambang mengatakan, data pemilih ganda itu tersebar di berbagai daerah. Oleh karena itu, Bawaslu bersama KPU sebaiknya segera memetakan daerah-daerah yang masih memiliki data ganda dalam DPT.

"Sehingga segera ada solusi terbaik untuk mengantisipasi dan mencegah munculnya kembali data pemilih ganda terutama dalam DPT Pemilu 2019,” ujarnya.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu juga meminta Bawaslu dan KPU meningkatkan kinerja dengan lebih memperhatikan hasil sensus penduduk dan pendataan pemilih. Selanjutnya, hasil sensus itu disandingkan dengan DPT.

"Mengingat hasil sensus belum tentu valid karena seiring berjalannya waktu kemungkinan ada warga yang meninggal dunia atau yang usianya telah memasuki usia wajib pilih, sehingga perlu adanya pemutahiran data pemilih agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019,” ucapnya.

Bamsoet juga meminta KPU mengingatkan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan pengawas pemilu lapangan (PPL) untuk berkomitmen dalam melakukan tugas dan fungsinya.

"Demi terselenggaranya pemilu 2019 yang jujur dan adil," tandasnya.

Ditambahkan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Dia menilai, sistem pendataan pemilu Indonesia masih banyak kelemahan. Hal ini berangkat dari masih banyaknya DPT ganda.

"Masalah DPT ini yang jelas ada dan jumlahnya variatif. Ini masih menunjukkan sistem kita itu masih banyak atau masih mudah diintervensi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10).

Menurut Fadli, permasalahan DPT sangat mendasar. Sebab berkaitan dengan data kepemilikan. "Menurut saya ada satu DPT saja muncul itu bermasalah. Kenapa ya, saya juga heran, penanganan masalah ini kan yang paling basic, informasi yang paling basic tentang kependudukan dan hak pilih," ungkapnya.

Fadli membandingkan sistem penanganan data pemilih di negara seperti India, yang menurutnya tidak pernah bermasalah.

Kondisi ini, lanjut Fadli, berbanding terbalik dengan penanganan DPT di Indonesia. "Tentang DPT, kecurangan pemilu, mereka (India, red) bisa menghandle dengan baik. Masa kita sudah di abad 21 enggak mampu untuk masalah ini, kan sudah berkali-kali setiap pemilu pasti ada DPT," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengingatkan, masalah DPT bisa menjadi celah kecurangan di pemilu 2019. Terutama kemungkinan untuk menimbulkan suara siluman.

"Menurut saya harus kita hentikan, supaya demokrasi kita demokrasi yang merepresentasikan suara rakyat, bukan suara siluman," tuntasnya. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #news-in-depth 

Berita Terkait

IKLAN