Selasa, 13 November 2018 10:26 WIB
pmk

Headline

Izin Kapal Perikanan Tak Dipersulit

Redaktur: Darul Fatah

Ilustrasi kapal tangkap ikan.

INDOPOS.CO.ID - Lambatnya proses perizinan kapal perikanan tangkap terus dikeluhkan oleh pemohon. Tak sedikit yang melakukan protes karena lambannya penanganan, bahkan harus sampai menunggu 3 bulan lamanya. 

Akan tetapi, setelah ditelusuri lambatnya izin keluar itu karena kelengkapan berkas dari pemohon yang tidak lengkap. Sehingga harus bolak-balik melengkapi berkas dan memakan waktu, sertavmemperlambat proses perizinan. 

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, periode Juni-Oktober 2018 saja, tak kurang dari 2019 pemohon yang masuk. Dari jumlah itu,  1.400 berkas yang sudah terbit izin dan perintah bayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1.400 berkas. Jika sudah keluar surat perintah bayar, maka proses tinggal satu tahap, yakni tanda tangan pejabat berwenang dalam hal ini Dirjen Perikanan Tangkap, KKP. 

“Per tanggal 15 Oktober 2018 pun kami sudah membangun sistem untuk memasukkan berkas untuk mempermudah pemohon. Jadi tidak ada lagi kata lambat. Kalau berkas yang sudah masuk lengkap kurang dari satu minggu, maka izin sudah bisa diterima pemohon,” ujar Plt Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Direktoran Perikanan Tangkap KKP, Agus Suherman di kantornya, Rabu (17/10/2018). 

Sistem yang dibangun adalah proses perizinan yang transparan, akuntabilitas semua bisa mengecek. Tentu yang utama adalah kemudahan bagi masyarakat yang berusaha di sana (Perikanan Tangkap).  

Lebih lanjut, Agus yang juga Direktur Kapal dan Alat Penangkap Ikan (KAPI) itu menjabarkan sistem yang sudah dibangun dipastikan menjawab semua masalah perizinan selama ini. Mulai dari mempersingkat proses keluarnya izin, sampai menetibkan calo yang selama ini tak pelak menambah masalah. 

Pemilik kapal bisa dengan mudah mengurus izin tanpa harus pake perantara dan menghapus pungutan liar yang selama ini juga sudah menjadi rahasia umum. 

“Sistem yang kita bangun tidak serta merta membuat semua senang. Ada banyak pihak juga yang merasa tidak nyaman kalau sistem ini berjalan mulus. Belum lagi pembangunan infrastruktur terus perlahan kita tingkatkan. Kami juga menambah petugas untuk mempercepat proses, kami sadar betul hidup nelayan sudah susah, jangan sampai masalah perizinan menambah hidup nelayan susah,” ujar Agus, yang juga berprofesi sebagai dosen. 

Selain mempercepat proses izin kapal, sistem yang tengah dibangun juga membuat laporan hasil tangkapan lebih transparan. “Selama ini yang terjadi laporan hasil tangkapan sangat rendah, misalkan kapal 100 GT untuk pelagis kecil dalam satu tahun melaporkan hasil tangkapan hanya 10 ton.  Hasil yang dilaporkan ini lebih rendah dari yang sebenarnya. Artinya salah satu masalah pokok bahwa pelaku usaha melaporkan hasil tangkapan yang dilaporkan lebih rendah dari kenyataannya,” ungkap Mantan Dirut Perikanan Indonesia (Perindo) itu. (nel)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #pelindo #perikanan #kkp 

Berita Terkait

Bakamla dan KKP Disclaimer

Headline

Program KKP Rumuskan Keberlanjutan Tata Perikanan

Nasional

Ini Curhat Susi Sepulang dari Oslo

Nasional

Asosiasi Perikanan Ributkan Revisi UUP

Nasional

SDM KP Lulus Siap Pakai di Industri Perikanan

Nasional

IKLAN