Selasa, 13 November 2018 10:30 WIB
pmk

Jakarta Raya

Pembatalan Proyek Reklamasi, Kata Pengamat: Anies Jangan Terlena Pujian Politisi

Redaktur: Darul Fatah

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Pencabutan izin pembangunan 13 pulau reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata masih menyisakan persoalan. Pasalnya, Anies hanya membatalkan proyek raksasa itu lewat satu peraturan gubernur (pergub). Sedangkan pergub terkait reklamasi yang lain masih berlaku. Padahal, satu pergub dapat dicabut atau digugurkan dengan satu pergub.

Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menilai, pembatalan izin proyek pulau reklamasi belum hentikan masalah. “Gubernur Anies Harus bertindak tegas dengan menghapus sejumlah pergub. Jika tidak dilakukan, maka akan menimbulkan persoalan baru,” ujar dia, di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Menurut Amir, hingga kini masih terdapat pergub yang membuka peluang pihak pengembang mengajukan izin reklamasi dan izin bangun sarana reklamasi. “Dari 13 pulau reklamasi, sembilan di antaranya ga usah dipikirin. Tapi bagaimana dengan empat pulau di antaranya. Bahkan dua di antaranya sudah  dibangun,” tutur dia.

Terkait dengan keputusan pembatalan izin pulau reklamasi, sambung Amir, para pengembangnya masih bisa mengajukan izin baru. “Ini sangat memungkinkan. Makanya sebagian politisi di DPRD DKI dan birokrasi masih kasak-kusuk untuk mencari celahnya,” ungkap dia.

Terhadap pembangunan Pulau G, ungkap Amir, Pemprov DKI tak serta merta bisa menghentikannya.  “Ada perjanjian kerjasama Nomor 1/2017 dengan Nomor 1/Akta/Not/VIII/2017 tertanggal 11 Agustus 2017. “Meskipun terlihat ada keanehan, harusnya ditandatangani gubernur yang saat itu dijabat oleh Djarot, tapi ditandatangani oleh sekretaris daerah (sekda),” tutur dia.

Pengembang Pulau G sudah mengantongi izin kerja sama pengelolaan lahan selama 30 tahun. Kondisi demikian, kata Amir, rentan terjadi gugatan oleh pihak pengembang. “Pengambang sudah mengeluarkan biaya besar untuk HPL. Terungkap dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri ATR Sofyan Djalil kepada Gubernur Anies Baswedan,” beber dia.

Amir menambahkan, Gubernur Anies tidak boleh gegabah dalam menangani persoalan proyek reklamasi. Diharapkan, Anies tidak terlena dengan pujian pra politisi. “Analoginya, seperti orang yang kentut (buang angin) yang berakibat membatalkan salat. Tapi masih bisa wudhu lagi untuk melanjutkan salat,” pungkas dia. (rul)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pemprov-dki #anies-baswedan #proyek-reklamasi 

Berita Terkait

Anggaran Revitalisasi TIM Capai Rp 1 Triliun

Jakarta Raya

DKI Responsif, Jabar Belum Ada Kabar

Megapolitan

Calon Wagub DKI Harus Mau Kerja Keras

Jakarta Raya

Warga Cipinang Melayu Minta Dibuatkan Tanggul

Jakarta Raya

IKLAN