Sabtu, 17 November 2018 10:41 WIB
pmk

Headline

Oknum Penyidik Polda Sumut Dilaporkan ke Kapolri

Redaktur: Darul Fatah

Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Yudha Krastawan/indopos

INDOPOS.CO.ID - Diduga melakukan penangkapan secara ilegal, oknum penyidik dari Polda Sumatera Utara (Sumut) dilaporkan ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Adapun yang melaporkan penyidik tersebut adalah mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bonaran Situmeang melalui kuasa hukumnya, Charles Hutagalung. 

"Tindakan penyidik yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap klien kami dinilai melawan hukum. Karema bertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No 14 tahun 2015 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana," kata Charles kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/10/2018). 

Dia menyesalkan penangkapan dan penahanan Bonaran tidak berlandaskan alasan hukum yang kuat. Menurutnya, penangkapan dan penahanan kliennya tersebut hanya berdasarkan laporan dari satu pihak dengan nomor LP/848/VIII/2018/SKPT tanggal 6 Juli 2018 atas nama pelapor berinisial HRS. 

Atas laporan itu, penyidik Polda Sumut langsung menerbitkan surat perintah penyidikan nomor SP.LIDIK/591/VIII/2018/ Ditreskrimum tanggal 12 Juli 2018. "Di situ, klien kami menerima undangan sifatnya wawancara No.B/2213/VIII/2018 tanggal 19 Juli 2018. Pada tanggal 24 Juli 2018 penyidik Polda setempat telah meminta keterangan dari klien kami, dan klien kami memberikan keterangan tidak mengenal pelapor dan tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dilaporkan pihak pelapor," ujar dia. 

Atas hal itu, Charles menyatakan, Bonaran pernah meminta bukti sebagai landasan laporan pihak pelapor kepada penyidik. "Klien kami tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dilaporkan dan ternyata penyidik mengatakan tidak ada bukti yang dijadikan landasan laporan dimaksud," kata dia. 

Padahal, disebutkan dalam Pasal 1 ayat 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa buang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

"Sangat mengherankan dan aneh, walau tidak ada bukti bahwa klien kami melakukan perbuatan sebagaimana dalam laporan tersebut. Ternyata penyidik meningkatkan perkara dimaksud ke tingkat penyidikan. Klien kami menerima panggilan untuk diperiksa sebagai saksi berdasarkan surat panggilan nomor SPgl/24/26/IX/2018/ Ditreskrimum tertanggal 4 September 2018," tutur dia.

Charles menegaskan, jika menurut Pasal 1 Ayat 2 KUHAP Jo Pasal 1 ayat 2 dengan peraturan Kapolri No.14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar bukti itu membuat terang benderang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sehingga berdasarkan ketentuan pada butir (f) bahwa penyidik haruslah terlebih dahulu mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti yang dikumpulkan tersebut barulah diakhir penyidikan ditentukan siapa tersangkanya.

"Penangkapan bisa dilakukan jika ada bukti permulaan, tersangka dua kali dipanggil secara berturut-turut tanpa alasan yang patut dan wajar. Ini anehnya, klien kami belum diperiksa langsung ditangkap dan ditahan. Padahal klien kami korporatif dalam penegakan hukum," ucap dia.

Oleh karena itu, penangkapan yang dilakukan oknum penyidik kepada klien kami pada Selasa (16/10/2018), masuk dalam perbuatan melanggar Pasal 36 ayat (1) Peraturan Kapolri. "Kami meminta Kapolri menindak oknum penyidik yang dimaksud, sehingga tidak menjadi preseden buruk dalam proses penegakan hukum. Selain itu citra Polri di mata Masyarakat," tandas dia.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Namun, ia pernah menyatakan, Bonaran sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan nilai Rp 3,5 miliar saat menjabat Bupati Tapteng pada 2013.

"Dari hasil pemeriksaan saksi dan bukti-bukti yang ada, dilakukan gelar perkara dan status terlapor sudah ditingkatkan menjadi tersangka," katanya kepada wartawan beberapa waktu lalu. (ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #polri #tapanuli-tengah 

Berita Terkait

Kemendagri dan Polri Terbanyak OTT Pungli

Politik

Tito Karnavian Mau Digulingkan

Headline

IKLAN