Ini Pemicu Kota Bekasi Bakal Evaluasi TPST Bantargebang

INDOPOS.CO.ID – Alasan Pemerintah Kota Bekasi bakal mengkaji ulang perjanjian kerja sama dengan Pemprov DKI terkait pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Alasannya dipicu karena adamya 14 poin kerja sama yang belum dijalankan. Bahkan, tak sedikit surat peringatan yang diberikannya pun tak pernah diindahkan.

“Masih banyak perjanjian yang belum direalisasikan DKI atas pemanfaatan lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Minggu (21/10).

Rahmat mengatakan, untuk dana hibah yang sudah diberikan DKI pada Mei 2018 lalu, sebenarnya kewajiban pada tahun 2017 lalu. Sehingga kewajiban tahun anggaran sekarang belum diberikan. “Yang disampaikan Pak Anies (Gubernur DKI), itu bantuan tajun 2017 sebesar Rp 194 miliar,” imbuhnya.

Dia mengaku, Pemerintah Kota Bekasi sebenarnya sudah memperingati pada September 2018 lalu terkait kewajiban DKI yang belum terpenuhi. Hanya saja, sampai sekarang belum ada tindak lanjut. “Sepertinya surat peringatan kita tidak direspon,” ucapnya.

Baca Juga :

Ke 14 item yang belum direalisasikan itu diantaranya pembebasan gedung SMPN 49, pembebasan lahan untuk sekolah terpadu (SD SMP) bertaraf internasional, pembebasan lahan pembangunan pengolahan air lindih, pembebasan lahan folder air Ciketing Udik, pembebasan lahan gedung serbaguna Ciketing Udik, pembebasan lahan Sumur Batu.

Kemudian, realisasi pembangunan Puskesmas Ciketing Udik, pembangunam gedung SMP 49, pembangunan sekolah terpadu bertaraf internasional, revitalisasi dan penataan sekolah alam, pembangunan rumah susuh masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan balai latihan kerja, pembangunan gedung pemadam kebakaran, pembangunan IPAL sebelum dibuang ke Kali Asem. (dny)

Baca Juga :

Komentar telah ditutup.