Tiga Rapor Merah di Empat Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

INDOPOS.CO.ID – Terdapat tiga hal yang menjadikan rapor merah selama empat tahun Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berkuasa. Pertama, membengkaknya utang hingga

pelemahan rupiah. Kedua, soal ekonomi yang dinilai minim serap tenaga kerja. Terakhir, penegakan hukum yang tebang pilih. Hal itu disampaikan sejumlah elit partai politik (parpol) oposisi.

Baca Juga :

PDIP: Politik Santun Jokowi Sukses

“Di tahun keempatnya, pemerintahan Jokowi-JK dinilai masih memiliki banyak rapor merah di berbagai bidang,” ungkap Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra kepada wartawan di Jakarta, Minggu (21/10).

Calon presiden (capres) pemilu 2019 itu menambahkan, pihaknya kerap kali melayangkan kritik kepada pemerintah. Salah satunya yakni, terkait kebijakan ekonomi. Pada 11 Oktober 2018 lalu atau sembilan hari sebelum umur pemerintahan Jokowi-JK berusia empat tahun, dirinya menyebut sistem ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah adalah ekonomi kebodohan.

Baca Juga :

Menurut Prabowo, Pasal 33 UUD 1945 tak lagi menjadi inti dari sistem ekonomi Indonesia. Sebab, banyak sumberdaya ekonomi yang strategis dikuasai asing. Kepemilikan asing dianggap sudah berlebihan terhadap pengelolaan sumber daya alam, sektor keuangan atau perbankan.

Selain itu, lanjutnya, sektor telekomunikasi dan ekonomi digital pun juga dinilai mulai dikuasai perusahaan swasta luar negeri.

“Ini ironi. Pasal 33 UUD 1945 sangat jelas, perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat (2), cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” kata Prabowo.

Selain itu Prabowo juga sempat menyampaikan kritik kepada pemerintah, atas jumlah utang yang terus bertambah. “Saudara-saudara, utang pemerintahan kita naik terus. Sekarang hitungan naiknya adalah Rp 1 triliun tiap hari. Ada yang mengatakan utang banyak enggak menjadi masalah. Tetapi para ahli yang mengerti, tahu bahwa ini utang ini mengancam kedaulatan negara kita,” tuturnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, lanjutnya, utang pemerintah per September 2018 sebesar Rp 4.516 triliun, naik Rp 1.815 triliun dari posisi utang per September 2014. Sementara itu berdasarkan data Anggaran Pendaftaran dan Belanja Negara (APBN) 2018, total utang yang akan ditarik pemerintah pada 2018 mencapai Rp 399,2 triliun Selain itu oposisi lain juga mengkritik pemerintah yang dinilai tak bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah hingga tembus Rp 15.200 per dollar AS.

Ditambahkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, pemerintah seakan tak menganggap pelemahan rupiah sebagai suatu masalah yang bisa berdampak ke masyarakat. Namun, belakangan ia menilai, pemerintah mengakui daya beli masyarakat turun karena kebijakan kenaikan harga premium ditunda.

Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad H Wibowo menilai, perekonomian kurang menciptakan lapangan kerja. Terbukti berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) tambahan jumlah penduduk yang bekerja mencapai angka tertinggi 2012 (3,55 juta), lalu tahun 2008 (3,54 juta) dan 2007 (3,44 juta). Pada tahun 2014-2016, angkanya turun ke sekitar 1,4-2 juta pekerja baru. Namun pada 2017, angkanya naik tajam ke 3,25 juta.

Namun, kata Drajat, tambahan terbesar terjadi di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Jumlahnya 1,09 juta pekerja baru. Sektor ini, meliputi pekerjaan seperti pembantu rumah tangga, tukang cukur, kaki lima dan yang agak formal seperti pekerja sosial.

“Ini jelas bukan sektor yang seharusnya menjadi penopang penciptaan kerja,” tegasnya, Minggu (21/10/2018).

Masih menurut Drajat, Sektor perdagangan (termasuk rumah makan dan perhotelan) dan sektor industri tercatat menciptakan tambahan di atas satu juta lapangan pekerjaan. Namun menurutnya, sektor ritel dan industri manufaktur padat karya anjlok. Padahal, kedua sektor itu harusnya banyak menciptakan lapangan kerja.

Dari rasio penciptaan kerja, urai Drajat, pada 2015-2016 perekonomian hanya menciptakan sekitar 290.000-340.000 per satu persen pertumbuhan. Padahal, jika situasi normal, angkanya bisa pada level 500.000 penciptaan kerja per satu persen pertumbuhan ekonomi. Pada 2017, rasio ini melonjak ke level 640.000 per satu persen  pertumbuhan ekonomi.

Meski begitu kata Drajad, sumber terbesarnya dari sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan tadi. “Jadi, memang kemampuan penciptaan kerja masih di bawah normal. Padahal kalau kita hendak mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan, kuncinya ya kita harus mampu menciptakan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini perlu diperbaiki segera,” paparnya.

Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengutarakan, selama empat tahun era Jokowi-JK, sektor penegakan hukum dinilai lemah dan tebang pilih. 

Dia menilai, publik menyoroti tajam kinerja kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian tampak seperti alat penguasa untuk memperkuat kepentingannya dari pihak pihak yang berseberangan politik.

Menurut Ferdinand, polisi selalu merespons cepat setiap laporan tehadap pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. “Berbeda dengan ketika yang melaporkan adalah pihak oposisi, terlihat responnya amat lambat dan bahkan melahirkan pesimisme dari pihak pelapor,” kata dia.

Contoh nyatanya, kata Ferdinan, kasus Ahmad Dani dari oposisi dengan kasus Denny Siregar dari pihak pemerintah. Jelas sekali tampak siapa yang cepat di proses. Selain Kepolisian, Kejaksaaan juga.

Ferdinand mengaku, kinerja Kejaksaan tidak terlihat akibat keputusan Jokowi mengangkat Muhammad Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Padahal sebelumnya, Prasetyo merupakan kader Partai NasDem. Dengan penunjukan itu, Kejaksaan tidak terlihat kinerjanya selama empat tahun dalam pemberantasan korupsi namun justru ikut berpolitik.

Tak hanya itu, lanjutnya, pemerintahan Jokowi juga dinilai tidak pro anti korupsi lantaran membiarkan pengungkapan kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan menggantung hingga hari ini.

“Tidak terlihat ada upaya Jokowi yang konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini catatan hitam besar bagi Jokowi di sektor hukum,” kata Ferdinand seraya menyatakan, di dalam Nawacita Jokowi ke empat disebutkan melakukan reformasi hukum yang bebas korupsi bermartabat dan terpecaya.

“Namun fakta kemudian kita lihat, masyarakat justru ragu terhadap penegakan hukum bukan malah terpercaya,” imbuhnya. (aen)

Komentar telah ditutup.