Senin, 19 November 2018 02:50 WIB
pmk

kampus kreatif

Kampus Harus Hadir Ingatkan Pembuat Kebijakan

Redaktur: Ahmad Nugraha

DISKUSI - Budi Susilo Soepandji memberi paparan di depan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia./Dok UI

INDOPOS.CO.ID - Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman krisis ekonomi akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Menghadapi kondisi ini, pengambil kebijakan negara harus mampu mengonsolidasikan kekuatan nasional guna menghadapi kompleksitas dinamika geopolitik.

"Kalangan kampus yaitu dosen dan mahasiswa harus mengingatkan pembuat kebijakan, bahwa keputusan yang berubah-ubah akan mengakibatkan suasana yang tidak menentu. Dan ini berpotensi menimbulkan krisis," kata Budi Susilo, mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia, Budi Susilo Soepandji dalam diskusi ilmiah bertopik, "Stabilitas Tata Negara dalam Tantangan Ekonomi Terkini" di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Depok, Kamis (18/10/2018).

Di hadapan ratusan mahasiswa Budi menambahkan, saat ini dunia internasional masih memuji kondisi ekonomi Indonesia. Akan tetapi, Indonesia tetap tidak boleh lengah karena ada pelajaran penting dari sejarah di bumi Nusantara.

"Di masa lalu, Hindia Belanda merupakan kekuatan ekonomi nomor 10 di dunia. Akan tetapi, Hindia Belanda yang memiliki sistem politik yang menjajah, lengah terhadap ancaman konflik Jepang dengan kekuatan Amerika Serikat, Inggris dan sekutunya, hal tersebut memberikan momentum perjuangan bagi kaum nasionalis," tambahnya dalam diskusi yang dihadiri oleh pakar Hukum Tata Negara serta Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jimly Asshiddiqie, dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi.

Diskusi ini dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis ke-94 FHUI, yang merupakan kelanjutan dari Rechtshoogeschool te Batavia, perguruan tinggi hukum pertama di bumi Nusantara. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie mengingatkan pentingnya memahami hukum tata negara dalam keadaan darurat, sehingga tidak timbul kebingungan di berbagai kalangan. Jimly mencontohkan, saat terjadinya bencana gempa bumi di Palu terjadi kontroversi tentang perlu tidaknya bencana di tempat itu dinyatakan sebagai bencana nasional.

Menurutnya, hal itu tidak perlu terjadi karena Indonesia sudah mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur keadaan darurat. Berdasarkan undang-undang tersebut, bencana alam dikategorikan sebagai keadaan darurat sipil.

"Akan tetapi, yang berhak menentukan suatu keadaan darurat atau tidak adalah presiden.  Presiden boleh menyatakan darurat, sebagai kepala negara," kata Jimly.

Jimly melanjutkan, hukum normal tidak dapat diterapkan dalam keadaan darurat. Demikian pula sebaliknya, hukum darurat tidak dapat diterapkan dalam keadaan normal. "Itu tidak adil," lanjut Jimly yang juga telah menulis buku Hukum Tata Negara Darurat.

Di tempat yang sama, Fithra menyampaikan agar Indonesia mewaspadai perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. "Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengenai film Game of Thrones, semua akan terkena imbas," ucapnya.

Dalam konteks ancaman krisis ekonomi, Fithra mengingatkan bahwa depresiasi rupiah sebenarnya hanya merupakan simtom. Sedangkan akar permasalahannya terletak pada neraca perdagangan yang tidak seimbang dengan impor yang lebih tinggi dari pada ekspor. (zbs)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kampus-kreatif 

Berita Terkait

Pradita Institute Diresmikan

kampus kreatif

Mahasiswa Baru Harus Proaktif

kampus kreatif

Pupuk Kebhinekaan Anak dengan Storytelling

kampus kreatif

Borong Juara di Debat Land Formation

kampus kreatif

Perbaiki Sekolah Rusak di Kampung Kukuk

kampus kreatif

IKLAN