Persyaratan PSR Dipangkas, Ini Tanggapan Petani Sawit

INDOPOS.CO.ID – Berbagai cara terus digenjot untuk mendongkrak program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di antaranya dengan memangkas persyaratan dari 20 item menjadi 14 item.

Bambang Gianto, petani asal Sumatera Selatan (Sumsel) mengakui bahwa semenjak adanya rekomendasi teknis (rekomtek) di Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan). Kalau dulu permohonan diajukan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu membuat tidak jelas dan tidak ada kepastian. Tapi sekarang lebih jelas dan ada kepastian sejak rekomendasi teknis (Rekomtek) ada di Ditjen perkebunan.

“Jadi saat ini atauran mainnya sudah lebih jelas ada pedoman umum (Pedum)-nya. Sehingga kami tinggal mengajukan dari Kabupaten, lalu ke Provinsi hingga akhirnya pusat,” ucap Ketua KUD Mukti Jaya di Musi Banyuasin itu.

Bahkan Bambang pun mengakui dengan memangkas persyaratan PSR dari 20 item menjadi 14 item sangat membantu petani. Aturan ini diperkecil agar petani lebih mudah dalam memenuhi persyaratan PSR, karena PSR ini penting bagi petani.

Meski begitu, ada salah satu kendala terbesar dalam berjalannya PSR tersebut. Salah satunya yaitu masih ada petani yang belum mau bergabung ataupun membentuk kelembagaan petani yang berbadan hukum seperti koperasi ataupun kelompok tani.

“Tapi masalahnya masih ada petani yang belum ikut atau tergabung dalam koperasi tani. Jangankan berkoperasi, yang berkelompak juga ada dan itu bisa menjadi kelemahan petani. Kita tidak bisa bayangkan jika petani tidak berkoperasi maka petani tidak akan bisa berjalan,” keluh Bambang.

Sebab, dia mengakui, jika seorang petani ikut dalam keanggotaan koperasi ada banyak manfaat yang akan didapatkan. Ini di antaranya bisa memecahkan permasalahan petani tersebut. Sebab jika seorang petani ikut dalam suatu koperasi, maka semua permasalahan bisa didiskusikan bersama.

Ini terbukti, lanjut Bambang, berkat bergabungnya petani dalam satu wadah koperasi, maka KUD Mukti Jaya telah melakukan peremasaan seluas 2.449 hektare (ha) dan saat ini semuanya sudah tertanam, bahkan tanaman tersebut sudah mulai belajar berbuah.

Sehingga dari total luas lahan yang tergabung dalam KUD Mukti Jaya sekitar 4 ribuan ha dan yang berpotensi 3.800 ha, sedangkan yang sudah diremajakan seluas 2.449 ha, maka yang akan diremajakan saat ini tinggal sedikit lagi.

“Jadi kami merasakan adanya program PSR ini karena sangat membantu petani,” papar Bambang dalam rilis.

Di sisi lain, Bambang pun mengakui pentingnya kemitraan antara perusahaan dengan petani dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemda. Sehingga harus diakui bahwa saat ini sudah ada perubahan mengenai program PSR ini.

Dr Ir Tungkot Sipayung, direktur eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) membenarkan bahwa program PSR harus dilakukan bersama-sama, ini karena melibatkan banyak pihak.

Contohnya untuk pembiayannya berada di tangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kemudian untuk petunjuk teknis (juknis) berada di tangan Ditjen Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan). Sedangkan untuk admintrasi dan semua ijin adanya di Kabupaten. “Sehingga tidak ada yang mengkoordinir mengenai data-data tersebut,” keluh Tungkot.

Padahal, kata Tungkot, salah satu syarat utama untuk mengikuti program PSR adalah harus ada legalitas lahan seperti surat Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B). Dan keterangan surat-surat tersebut yang mengetahui adalah Pemda seperti Dinas Badan Pertanahan dan Dinas Perkebunan tingkat Kabupaten.

“Sementara dana tersebut tidak ada di BPN atau Dinas Perkebunan tingkat Kabupaten, darimana dananya mereka?” kata Tungkot.

Maka untuk menghadapi permasalahan tersebut, tidak sedikit perusahaan yang terjun langsung untuk menjadi penjamin bagi petani yang memasok tandan buah segar (TBS) ke pabrik kelapa sawit (PKS) milik perusahaan tersebut. Perusahaan menjadi off taker (penjamin sekaligus avalist) bagi petani plasmanya. Ini di antaranya PT Paya Pinang di Kabupaten Serdangbedagai, Sumatera Utara

Adapun cara lain, yaitu dengan melibatkan perusahaan-perusahaan sebagai off taker seperti yang dilakukan PT Paya Pinang membantu petani plasma atau petani swadaya tapi yang bermitra dengan perusahaan tersebut.

Fakhrurrohi, kepala Dinas Perkebunan Sumsel mengatakan, lambannya program PSR dikarenakan mekanisme proses pencairan dana replating sawit rakyat ditentukan persyaratan yang ketat melalui verifikasi dari berbagai tingkatan mulai Kebupaten, Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

Fakhrurrohi menuturkan, proses verifikasi persyaratan administrasi PSR di tingkat kebupaten dan provinsi dibatasi waktunya selama lima hari. Sedangkan rekomendasi teknis (Rekomtek) di Direktorat Jenderal Perkebunan selama tiga hari.

Rekomentek selanjutnya diserahkan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Namun begitu berkas Rekomtek masuk ke BPDP, tidak jelas waktunya. Padahal verifikasi di tingkat kebupaten dan provinsi sudah aturan waktunya. Demikian juga di Ditjen Perkebunan.

“Nah di BPDP tidak ada batasan waktu. Berapa waktu minimal berkas dikembalikan atau bagaimana tidak ada aturannya,” tukas Fakhrurrozi dalam rapat Program Sawit Rakyat tingkat Sumsel.

Bahkan, lanjut Fakhrurrozi, ada Rekomentek yang masuk ke BPDP pada Desember 2016, baru keluar Juni 2017. Itu berarti enam bulan berkas baru keluar. Padahal verifikasi dari kabupaten dan provinsi sudah selesai. Begitu juga Rekomtek dari Ditjen Perkebunan. “Justru berkas di BPDP yang lama keluarnya,” pungkas Fakhrurrozi. (sr1/aro)

Komentar telah ditutup.