Selasa, 13 November 2018 10:01 WIB
pmk

Opini

Menjaga Agama dalam Negara

Redaktur: Dani Tri Wahyudi

Agastya Harjunadhi, MPd. Foto: istimewa

Oleh : Agastya Harjunadhi, MPd.

Alumnus Master Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Former Sekjend Young Islamic Leaders.

INDOPOS.CO.ID_Terjadinya kasus pembakaran bendera bertulis kalimat tauhid di Garut sungguh disayangkan. Ironisnya, peristiwa itu terjadi dalam nuansa peringatan Hari Santri Nasional 2018. Ketua Banser berdalih pembakaran diniatkan untuk menyelamatkan kalimat tauhid. Sedangkan menurut Ketua Umum GP Ansor yang dibakar adalah bendera ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang terlarang versi pemerintah.

Berdasarkan pengamatan penulis, sebagian pihak menganggap bahaya HTI sebagaimana bahaya PKI mengancam bangsa. Sehingga pemerintah mengeluarkan PERPPU No. 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan untuk kemudian membubarkan HTI. HTI kemudian mendapatkan stigma sebagai ormas terlarang seperti PKI. Pemahaman ini lah yang kemudian memotivasi sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan tegas bahkan represif, termasuk peristiwa di Garut.

Menurut penulis, pemahaman ini tentu tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan kemungkinan ada upaya propoganda yang dilakukan oleh pihak tertentu. Ada pihak-pihak yang mungkin ingin mendapatkan manfaat di atas kegaduhan yang menyangkut isu agama ini, apalagi terjadi di tahun politik. Pemerintah wajib untuk segera meredamnya.

HTI tentu berbeda jauh dengan PKI. Baik secara illat (konten) maupun asbab (sebab). PKI dahulu membantai para ulama, dan memberontak terhadap NKRI. PKI pernah melakukan kudeta dan membunuh jendral-jendral. Peristiwa itu kita kenal dengan G30S PKI. Mereka memiliki doktrin bahwa agama adalah candu yang harus dipisahkan dari rakyat agar revolusi mental bisa berjalan dengan baik.

Sedangkan HTI tidak pernah ada misi pemberontakan, kudeta atau pembantaian. Bahkan tidak ditemukan adanya doktrin agama harus dipisahkan rakyat. Justru berdasarkan fakta lapangan dan keterangan jubir HTI, mereka melakukan dakwah dan pembinaan masyarakat agar semakin dekat kepada Tuhan, dan kemudian berbuat baik sesama manusia.

Sikap Ummat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membenarkan bahwa yang dibakar tersebut adalah bendera bertuliskan kalimat tauhid. MUI menyatakan sikap bahwa tindakan tersebut jelas melampaui batas. MUI dan ummat Islam seluruh Indonesia mendorong aparat untuk menegakkan hukum seadil-adilnya dan meminta agar seluruh elemen ummat menahan diri dari tindakan yang mampu memecah belah persatuan. Senada dengan itu, PP Muhammadiyah juga menghimbau agar pelaku menyatakan permohonan maaf.

GP Ansor dan Banser telah resmi meminta maaf kepada masyarakat karena ulah oknum Banser telah menyebabkan kegaduhan. Meski demikian, GP Ansor tetap bersikukuh bahwa bendera yang dibakar tersebut adalah bendera HTI. Namun kabar baiknya adalah masyarakat tetap mampu menjaga emosi dalam demonstrasi protes di depan kantor PBNU Jakarta. Dialog perwakilan dari masing-masing pihak yang awalnya sempat panas, berakhir dengan saling berpelukan yang menunjukkan sikap persaudaraan. Sikap inilah yang sangat mahal hari ini untuk terus kita jaga.

Upaya Adil Dalam Kehidupan Bernegara

Menurut penulis akar permasalah kasus ini tidak sederhana. Ia berasal dari tingkat elit, bukan grass root. Maka untuk menyelesaikannya juga harus berangkat dari para elit. Ini berkaitan dengan ekspresi identitas ideologi ormas dan Islam di ruang publik. Oleh karena itu, ada tiga rekomendasi agenda yang perlu dilakukan para elit ormas Islam dan politik di masa mendatang dalam upaya untuk menjaga agama Islam dari fitnah.

Pertama, edukasi dan literasi sejarah Indonesia secara adil. Tujuan dari edukasi dan literasi sejarah Indonesia adalah memahamkan masyarakat tentang konsepsi dan asas berdirinya negara Indonesia. Berdasarkan fakta sejarah, mayoritas arsitek Piagam Jakarta dan Pancasila adalah cendekiawan muslim dan ulama. Jika demikian, maka mustahil asas tersebut bertentangan dengan nilai Islam. Di dalam Islam, menurut Ibn Taimiyah dalam kitabnya “As-Siyasah Syar’iyyah fi Ishlahir-Ra’i war-Ra’iyyah”, salah satu tujuan utama didirikannya negara adalah untuk menjaga agama.

Ir Soekarno pernah menyampaikan: “…tidak sekedjap matapun aku mempunjai lubuk pikiran dibelakang kepalaku ini melarang kepada pihak Islam untuk mengandjurkan atau mempropagandakan tjita2 Islam. Sama sekali tidak.” (Soekarno: 1954). Bahkan di hadapan para mahasiswa Universitas Indonesia, tanggal 7 Mei 1953, Soekarno pernah memberi kuliah umum dengan judul “Negara Nasional dan Tjita-Tjita Islam.” (jejakislam). Bukti jelas bahwa Indonesia dan Islam tak boleh dibenturkan.

Kedua, perlunya edukasi lanjutan bahwa simbol Islam bukanlah simbol HTI. Masyarakat harus terus diberikan pemahaman bahwa bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid bukanlah milik HTI. Hal ini ditegaskan oleh mantan Jubir HTI, Ismail Yusanto. Menurutnya, bendera tersebut adalah simbol identitas resmi Islam sesuai hadist rasulullaah shalallahu alayhi wasallam: “Panjinya (râyah) Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam– berwarna hitam, dan benderanya (liwâ’) berwarna putih, tertulis di dalamnya: “lâ ilâha illaLlâh Muhammad RasûluLlâh”.” (HR. Al-Thabrani).

Ia kembali mempertegas penjelasannya ketika orasi di Aksi Bela Tauhid Jumat lalu. Ketika Ismail Yusanto berteriak mana bendera Ar-Rayyah, serempak masyarakat yang hadir dalam demo mengangkat bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid. Dilanjutkan teriakan mana bendera Al-Liwa, serempak mengangkat bendera putih bertuliskan kalimat tauhid. Diakhiri dengan teriakan mana bendera HTI, kompak masyarakat diam dan tak ada yang mengangkat bendera apapun.

Keterangan pernyataan dan penjelasan dari mantan jubir HTI ini tentu belum cukup. Keterangan ini seyogyanya didukung sosialisasinya oleh elit pemerintah dan ormas khususnya ormas-ormas yang mempermasalahkannya, agar masyarakat secara lebih luas tidak mengidentikkan lagi antara bendera berlafal tauhid dengan HTI. Pemerintah juga perlu mengusut apakah ada kemungkinan sabotase dan upaya adu domba antar anak bangsa dalam kasus pembakaran bendera ini. Masyarakat masih percaya dan berharap polisi mampu menyelesaikan ini dengan baik.

Upaya ini diharapkan mampu mencegah fitnah berkepanjangan. Kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Indonesia akan lebih konkret terwujud dengan cara menghormati dan menjaga agama beserta simbol-simbol identitasnya.

Ketiga, edukasi fiqih prioritas berekspresi di ruang publik oleh tokoh agama kepada masyarakat. Dalam fiqih prioritas, ada pentahapan dakwah (marhalah), baik yang berkaitan dengan konten, metode atau strategi. Juga termasuk ekspresi identitas dan ideologi di ruang publik dengan mempertimbangkan asas maslahat dan mudharat.

Kalimah tauhid adalah kalimat pemersatu. Ia identitas Islam, bukan ormas tertentu. Semua pihak tanpa kecuali wajib mengakui hal ini dan menanamkan sikap berhati-hati, menahan diri atau bersabar jika ingin mengekspresikannya di ruang publik. Kita harus bisa mengukur dan menimbang situasinya. Jangan sampai kelalaian kita menyebabkan fitnah terhadap agama. Kita harus mau bersabar menghindari menulis atau membawanya ke tempat yang menyebabkan keagungannya tercederai. Wallahualam bishawwab. (*)


TOPIK BERITA TERKAIT: #agastya-harjunadhi 

Berita Terkait

IKLAN