Politik

Indonesia Darurat Korupsi, Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Indonesia Darurat Korupsi, Sistem Pemilu Harus Dievaluasi - Politik

PRIHATIN- Wakil Ketua MPR RI Mahyudin di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (30/10/2018).

INDOPOS.CO.ID - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengaku prihatin melihat keadaan di Indonesia yang disebutnya mengalami darurat korupsi. Ia pun berharap adanya evaluasi menyeluruh di sistem Pemilu.

"Saya berharap ada evaluasi menyeluruh dari seluruh pihak, termasuk sistem pemilu dan pilkada kita yang menelan biaya mahal serta cenderung disalahgunakan dengan kepentingan-kepentingan politik uang," ujar Mahyudin di selang Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (30/10/2018).

Komentar tersebut muncul setelah Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap puluhan kepala daerah sepanjang 2018. "Hampir setiap saat ada pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif yang baik ditangkap oleh KPK. Hal ini berkaitan dengan sistem demokrasi kita, karena bupati, walikota, DPRD dan DPR dipilih langsung menggunakan suara terbanyak," ucapnya.

Menurut Mahyudin, banyaknya pejabat-pejabat daerah yang terlibat kasus rasuah dirasa akibat tingginya biaya politik dalam pemilihan langsung. "Politik berbiaya tinggi membuat setiap kontestan yang terpilih untuk mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam kampanye," kata Mahyudin. (nug)

Berita Terkait

Politik / Pemilu di Luar Negeri Perlu Perhatian Khusus 

Politik / MPR Minta Pemilu Harus Luber dan Jurdil

Nasional / KPK Dijadwalkan Periksa Eni Saragih

Hukum / Dicopot dari Jabatan Partai

Headline / Rommy Masih Dibantarkan di RS Polri

Politik / KPK Fasilitasi 167 Tahanan untuk Mencoblos


Baca Juga !.