Nasional

Butuh Label Wajib Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata

Redaktur: Darul Fatah
Butuh Label Wajib Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata - Nasional

PROGRAM: Asisten Deputi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan, Kemenpar Dr. Wisnu Bawa Tarunajaya, di Gedung Sapta Pesona, Selasa (30/10/2018). Foto dok kemenpar for indopos

INDOPOS.CO.ID - Sektor pariwisata masuk dalam program skala tiga prioritas oleh pemerintah. Mulai dari infrastruktur sampai Sumberdaya manusia (SDM), setidaknya digenjot dalam empat tahun terakhir. Untuk sertifikasi dan pelatihan bidang pariwisata saja tahun ini menyasar 75 ribu untuk sertifikasi dan 20 ribu  pelatihan SDM bidang pariwisata.

“Tujuan dari pelatihan itu kan merubah perilaku dari yang tidak tahu menjadi tahu. Untuk hal yang mendasar tidak mungkin kita kasih tahu hanya satu kali, harus berulang kali untuk dapat hasil yang kita harap kan,” jelas Asisten Deputi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan, Kemenpar Dr. Wisnu Bawa Tarunajaya, di Gedung Sapta Pesona, Selasa (30/10/2018).

Selama ini, baik pelatihan dan sertifikasi profesi masih sebatas himbauan. Belum ada instruksi wajib, sehingga masih berjalan lambat di kalangan industri. Sementara hal itu butuh label wajib agar masyarakat dan industri merasa butuh dan harus mensertifikasi dirinya.

“Harus ada statemen wajib agar semua merasakan itu penting. Sekarang yang sudah menjadikan itu gak wajib masih sektor perbankan. Idealnya di semua sektor sertifikasi profesi itu perlu wajib, sehingga selain mel ampie kan izajah dalam melamar pekerjaan maka harus lampirkan sertifikasi,” kata dia.

Beda dengan pelatihan, untuk yang satu ini tujuan utama mengubah sikap, yang diakuinya membutuhkan kesabaran. Terlebih di destinasi yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai Bali baru seperti Danau Toba. Untuk membina dilakukan dalam tiga tahapan. Pertama, menyasar masyarakat umum, lalu sektor pendidikan dan manusia yang bergerak atau menggeluti industri pariwisata.

“Dari tiga lapisan tadi tentunya kalangan masyarakat perlu kesabaran lebih. Karena tidak mudah mengubah pola pikir, perilaku untuk bisa melayani,” tutur Wisnu.

Pasalnya, dalam masyarakat itu melibatkan tokoh masyarakat, lembaga (LSM) setempat, pemuda baik yang tergabung dalam karangtaruna atau tidak, yang tidak secara langsung ber hubungan dengan sektor pariwisata, tapi mereka diberikan pengetahuan pariwisata.

“Karena orang ini mempengaruhi di kawasan destinasi itu sehingga harus diberikan pengetahuan tentang pariwisata, agar tidak menghambat akan mendukung kegiatan kepariwisataan,” tutur dia.

Sementara di level pendidikan Kemenpar Bekerja sama dengan kampus kampus dan sekolah. Sementara di level industri memberikan kompetensi atau nilai tambah bagi para pelaku industri pariwisata.

“Perbedaannya, level dasar mereka paham, sementara Pada level dua, SDM itu sudah mampu mengkombinasikan antara produk yang satu dengan Yang lainnya menjadi sebuah produk atau atraksi yang menarik,” pungkas dia.  (nel)

Berita Terkait

Ekonomi / Luncurkan Tiket Wonderful Indonesia

Nasional / Kemenpar akan Gelar Workshop 3A untuk Regional I

Nasional / Kemenpar Bentuk Tim Respons


Baca Juga !.