Headline

Kasus Suap Jual Beli Jabatan Bupati Cirebon, KPK Periksa 12 Saksi

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Kasus Suap Jual Beli Jabatan Bupati Cirebon, KPK Periksa 12 Saksi - Headline

MERAH PUTIH-Gedung KPK di Jakarta. FOTO: DOK INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan 12 saksi dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan, proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan keseluruhan saksi terdiri dari unsur swasta dan pejabat di lingkup Pemkab Cirebon. Mereka semua bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. "Saksi untuk tersangka SUN (Sunjaya)," ujar Febri di Kantor KPK Kuningan Jakarta Selatan, Senin (5/11/2018).

Ke-12 saksi yang dipanggil KPK antara lain dari para pejabat di lingkup Pemkab Cirebon, Kasubag Kepegawaian Bagian Umum Andri Yuliandri, Kadis PUPR Avip Suhardian, Sekretaris Daerah Rahmat Sutrisno, Staf PUPR Jajat, Kabid Pariwisata Nana Mulyana, Kabid Bintek PUPR Suparman.

Lalu dari unsur PNS dan swasta antara lain Adil Prayitno, Sanija Wachyudi, Sri Darmanto, Supadi, pihak swasta Robi serta Bekas Sekretaris Daerah Kabupatem Cirebon Yayat Ruhyat.Selain itu, Bupati Cirebon, Sunjaya juga bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya yaitu Gatot Rachmanto.

Dalam kasus ini, komisi antirasuah menduga kuat Sunjaya sebagai pihak penerima suap, menerima hadiah atau janji terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan serta terkait proyek dan perizinan Pemkab Cirebon."Diduga pemberian oleh Gatot kepada Sunjaya melalul ajudan bupati sebesar Rp 100 juta terkait fee atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupalen Cirebon," jelas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Selain itu Sunjaya diduga menerima pemberian lainnya secara tunai dari pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon sebesar Rp 125 juta. "Selain pemberian tunai terkait mutasi jabatan, diduga SUN juga menerima fee total senilai Rp 6,425 miliar yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan bupati," tambahnya. (jaa)

Berita Terkait

Nasional / Waktu Penahanan Tersangka Ditambah

Nasional / Kasus Dugaan Korupsi PT Waskita Karya

Politik / Sudah Ada Enam Kandidat, Kursi Sekjen KPK Masih Kosong

Nasional / Cegah Pengaturan Skor Bola


Baca Juga !.