Nasional

KPK Periksa Direksi PT MSU

Redaktur: Nurhayat
KPK Periksa Direksi PT MSU - Nasional

Gedung KPK. Dok.Indopos

INDOPOS.CO.ID - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menelusuri asal muasal duit Rp 7 miliar yang diduga untuk menyuap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin terkait perizinan proyek Meikarta. Salah satunya dengan memeriksa Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Hartono, Senin (5/11).

KPK sebelumnya menduga uang suap yang diperoleh saat operasi tangkap tangan (OTT) bulan lalu tersebut bukan berasal dari kantong pribadi Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Sebab, secara logika, suap tersebut bukan kepentingan pribadi. Melainkan diduga untuk kepentingan perusahaan untuk memperlancar proses perizinan Meikarta.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan sampai sekarang pihaknya masih terus berupaya menelusuri asal muasal uang tersebut. Pihaknya terus menggali informasi seputar sumber dana tersebut. Apakah bagian dari perusahaan atau kepentingan individu. ”Nanti akan kami update,” ujarnya saat ditemui di gedung KPK, kemarin.

Laode pun berhati-hati dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut. Berbeda dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang beberapa waktu sebelumnya terkesan blak-blakan menyampaikan hal teknis penyidikan. Misal, menyebut KPK tidak akan menyegel bangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi.
Alex-sapaan Alexander Marwata juga menyatakan bahwa proyek Meikarta bisa dilanjutkan karena tidak ada kaitannya dengan penyidikan KPK. Padahal, sebelumnya Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengarahkan Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat untuk me-review perizinan Meikarta. Pun, muncul opsi pencabutan izin bila memang ada pelanggaran administratif di dalam review itu.

Situasi itu pun membuat bingung publik. Saat dikonfirmasi, Juru Bicara KPK Febri Diansyah tidak mau berkomentar soal polemik pernyataan para pimpinan KPK yang cenderung “menyesatkan” publik tersebut. Dia hanya mengatakan pimpinan KPK terkadang memang tidak selalu update persoalan teknis penyidikan.
Febri menjelaskan, secara umum, penelusuran KPK terkait keterlibatan korporasi dalam kasus tersebut masih terus dilakukan. Itu berarti, belum ada keputusan apakah KPK akan menyegel bangunan Meikarta dan sebaliknya. ”KPK masih menelusuri rangkaian proses perizinan yang terkait dengan kasus dugaan suap ini,” tegasnya.

Pemeriksaan Direktur Keuangan PT MSU Hartono kemarin merupakan salah satu upaya untuk mengurai lapis demi lapis rangkaian proses perizinan yang diduga bermasalah tersebut. ”Kami tegaskan, dengan adanya temuan dugaan suap ini (perizinan Meikarta, Red), kami menduga ada persoalan pada proses perizinan (Meikarta, Red),” ungkap Febri.

Sementara itu, berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, diduga ada upaya menghalangi penyidikan kasus tersebut. Sumber Jawa Pos menyebutkan, upaya itu adalah menghapus data CCTV gedung Mochtar Riady Institute for Nanotechnology (MRIN) di kawasan permukiman Lippo Karawaci, Tangerang, Banten. Gedung itu merupakan milik Lippo Group.

Saat dikonfirmasi, KPK mengaku belum mengetahui tentang upaya menghapus data rekaman kamera yang umumnya dipasang di sudut-sudut ruangan dan koridor tersebut. ”Kami belum mengetahui informasi tersebut,” kata Febri saat dikonfirmasi. (tyo/jpg)

Berita Terkait

Nasional / KPK Dijadwalkan Periksa Eni Saragih

Hukum / Dicopot dari Jabatan Partai

Headline / Rommy Masih Dibantarkan di RS Polri

Politik / KPK Fasilitasi 167 Tahanan untuk Mencoblos

Nasional / Kasus Suap SPAM PUPR, KPK Panggil Enam Saksi

Nasional / Caleg Tak Lapor LHKPN Takan Dilantik


Baca Juga !.