Dijual Secara Online, Pemerintah Mudahkan Pembelian Sukuk Negara

INDOPOS.CO.ID – Pemerintah memudahkan masyarakat untuk membeli Sukuk Negara melalui pengembangan platform elektronik untuk layanan penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel secara online, yaitu untuk pembelian Sukuk Tabungan ST-002. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, Sukuk Negara ritel ini dijual kepada investor individu secara online (e-SBN) dengan fitur yang telah disempurnakan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan, fitur e-SBN terbaru, antara lain tingkat imbalan mengambang dengan floor sebesar 8,30 persen, minimum pembelian Rp 1 juta, maksimum pembelian Rp 3 miliar, dan dapat dibeli melalui platform elektronik 11 mitra distribusi yang terdiri dari enam Bank, satu Perusahaan Efek, dua Perusahaan Efek Khusus (Aperd Financial Technology), serta dua Perusahaan Financial Technology (peer-to-peer lending) dan penggunaan persyaratan Single Investor Identification (SID) untuk pemesanan ST-002.

“Masyarakat dapat membeli ST-002 selama periode pemesanan mulai 1-22 November 2018. Sebelum berinvestasi, calon investor kiranya membaca dan memahami lebih dulu Memorandum Informasi ST-002 yang dapat diakses pada laman www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan” ujar Lukya kepada INDOPOS melalui pesan tertulis, Rabu (7/11/2018).

Penerbitan Sukuk Negara untuk investor individu WNI secara reguler sejak tahun 2009 terbukti menjadi instrumen inklusi finansial yang efektif. Selama sepuluh tahun, total penerbitan Sukuk Ritel mencapai Rp 144,7 triliun dengan jumlah investor sebanyak 243.364 orang.

Sedangkan penerbitan Sukuk Tabungan mencapai Rp 2,6 triliun dengan jumlah investor sebanyak 11.338 orang. “Ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah negara semakin baik.” katanya.

Selanjutnya, return dari imbal hasil Sukuk Negara tersebut disalurkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Mitra Nazhir Penyaluran untuk pembiayaan kegiatan sosial dan untuk pembiayaan pembangunan proyek sarana dan prasarana sosial yang akan menjadi aset wakaf.

“Pada saat jatuh tempo Sukuk Negara, dana tunai pelunasan dikembalikan oleh BWI kepada para pewakaf 100 persen. Dengan metode ini pemerintah menginisiasi Sukuk Negara sebagai katalis perkembangan industri keuangan syariah di dalam negeri,” tuturnya.

Hal tersebut mengingat dalam wakaf uang temporer, seluruh dana di luar hasil investasinya harus di kembalikan kepada pewakaf 100 persen setelah 5 tahun. Dengan keterlibatan pemerintah telah dilakukan perubahan pengaturan untuk transaksi SBSN yang memberikan akses khusus bagi lembaga filantropi termasuk lembaga pengelola dana wakaf. “Selain itu juga sedang dirancang desain instrumen SBSN tersendiri untuk investasi pengelolaan wakaf tersebut disesuaikan dgn kebutuhan investasi dan pengelolaan portofolio dana wakaf BWI,” pungkasnya. (dai)

 

Komentar telah ditutup.