Selasa, 13 November 2018 10:03 WIB
pmk

Nusantara

Wapres: Tentukan Zona Merah

Redaktur: Folber Siallagan

LIKUIFAKSI-Lokasi longsoran tanah akibat gempa di Palu.

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah Daerah diminta untuk mengambil langkah-langkah strategis penanganan pascagempa. Itu dikemukakan dalam rapat dipimpin Wakil Presiden HM Jusuf Kalla dalam rapat terbatas bersama Gubernur Sulteng H Longki Djanggola, Menko Polhukam, Menteri Bappenas, Kementerian PUPR, Ketua DPRD Sulteng, Wali Kota Palu, dan Ketua DPRD Palu, di Istana Wapres, Senin (5/11).

Kepala Biro Humas Protokol Setdaprov Sulteng, M Haris Kariming saat mendampingi Gubernur mengungkapkan hasil rapat terbatas merekomendasi untuk segera menetapkan zona merah atau wilayah tidak untuk pembangunan karena rawan bencana.

‘’Jadi harus ada kajian tentang titik-titik merah, di mana daerah tersebut merupakan daerah yang tidak bisa untuk membangun dan dihuni karena rawan bencana. Pemerintah menetapkan dalam bentuk perda tentang penetapan daerah merah yang tidak boleh dibangun bangunan , dihuni dan daerah relokasi,’’ kata Karo Humas melalui rilisnya, kemarin.

Selain itu untuk daerah relokasi, dalam rapat disampaikan kata Haris Kariming dibutuhkan lahan 1000-1500 Ha untuk daerah relokasi dampak bencana untuk 1600 KK. Perencanaan relokasi dimulai Januari 2019 dengan penataan infrastruktur rumah Hunian Tetap (Huntap) serta fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas Sosial (Fasos). Kemudian dilanjutkan pada tahap relokasi.

‘’Dalam arahan Wapres juga disampaikan, Badan Geologi dan pemerintah daerah segera membuat penetapan jarak dampak sepadan pantai untuk menghindari tsunami. Contoh,  Aceh 1 km dari sepadan pantai,’’ terang Karo Humas.

Karo Humas juga menyampaikan, Kementerian Bappenas telah menyetujui daerah relokasi sesuai usulan wali kota Palu dan bupati Sigi melalui SK-nya. Masing-masing ditetapkan  Talise, Tondo seluas  560 ha dan Petobo  100 ha untuk Kota Palu dan Pombewe, Kabupaten Sigi kurang lebih 362 ha. Lokasi tersebut saat ini dalam proses penelitian ahli geologi daerah.

Dasar penetapan relokasi mengacu dan berpedoman pada UU NO 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Pemerintah daerah juga diminta segera memberikan data riil jumlah KK yang akan direlokasi untuk dibangunkan huntap.

Dalam kesempatan itu Kementerian PUPR meminta Badan Geologi segera memberikan data peta wilayah deliniasi yang tidak boleh dihuni lagi terkait perencanaan infrastruktur perumahan , air bersih dan lainnya.

Karo Humas menyampaikan, Gubernur Sulteng H Longki Djanggola mengemukakan data sementara kerusakan bangunan rumah dampak bencana di Pasigala, yakni rumah rusak berat kurang lebih 68.000 unit, rusak ringan kurang lebih 70.000 unit.  Data up date pengungsi untuk Kota Palu 42.898 jiwa = 10.724 KK. (awl/*)


TOPIK BERITA TERKAIT: #penanganan-pascagempa #tentukan-zona-merah 

Berita Terkait

IKLAN