Nasional

Pekerja Pelabuhan Deklarasikan Save Our Indonesia Ports

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Pekerja Pelabuhan Deklarasikan Save Our Indonesia Ports - Nasional

BERJUANG-Ratusan pekerja pelabuhan berunjuk rasa di dekat pintu masuk Pelabuhan Tanjung Priok dan JICT, Jakarta Utara. FOTO:DERI AHIRIANTO/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID-Ratusan pekerja pelabuhan, Kamis (8/11/2018) mendeklarasikan Save Our Indonesia Ports. Hal itu menyusul masih banyaknya persoalan yang belum tuntas. Mulai dugaan korupsi hingga nasib ratusan pekerja pelabuhan yang di rumahkan agar diperkejakan kembali. Serta menuntut penghapusan outsourching di pelabuhan Indonesia dan Pemenuhan hak-hak kesejahteraan pekerja pelabuhan. Serta pengusutan dugaan kerugiaan negara berdasarkan hasil audit investigasi BPK.

Deklarasi yang di gelar di dekat pintu masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok dan JICT, Jakarta Utara mendapat pengawalan ketat petugas. Namun begitu aksi damai tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas. Mobil dan truk kontainer tetap dapat berlalu lalang di ruas jalan tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Nova Sofyan Hakim mengatakan,

pengelolaan pelabuhan menurutnya masih memprihatinkan. Misalnya ada dugaan kerugian negara berdasarkan audit investigatif BPK. Serta adanya ratusan pekerja yang di PHK dan masih adanya praktek outsourching.

"Deklarasi Ini gerakan awal yang akan kami terus gulirkan. Sehingga pemerintah hadir untuk menyelamatkan aset negara. Ini gerbang ekonomi nasional," ujar Nova, saat deklarasi Save Our Indonesia Ports di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Lebih lanjut Nova menjelaskan, pengelolaan Pelabuhan Nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia, harus dilakukan dengan berlandaskan semangat konstitusi. Bukannya liberalisasi asing yang membahayakan kedaulatan dan hilangnya potensi ekonomi nasional.

"Pengelolaan Pelabuhan secara konstitusional adalah semangat nasionalisme yang murni. Pelabuhan gerbang ekonomi yang tata kelolanya berdampak langsung kepada rakyat dan pekerja pelabuhan itu sendiri. Negara wajib hadir tanpa kompromi," tegasnya.

Nova mempertanyakan kenapa saat ini malah kebalikan? Pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia JICT dan Koja malah kembali dikonsesi ke asing untuk 20 tahun ke depan tanpa ada urgensi.

"Padahal itu potensi ekonomi nasional yang besar dan kedaulatan atas aset strategis bangsa," jelas Nova. Pihaknya juga mempertanyakan pinjaman asing Rp 20,8 triliun untuk pembangunan pelabuhan tanpa kajian kelayakan. Sehingga dananya menganggur 3 tahun dan negara harus membayar bunga hutang yang tidak produktif tersebut.

"Ini dampak kerugian ekonomi yang terang benderang terjadi saat ini. Tentu secara dalam jangka panjang akan semakin buruk," beber Nova.

Dampak sosial atas liberalisasi asing di Pelabuhan tidak kalah terpuruk. Pekerja yang membangun produktivitas sehingga menjadikan pelabuhan petikemas Indonesia salah satu terbaik di Asia, malah di-PHK massal dan pola outsourcing yang melanggar aturan malah dipelihara. "Asing leluasa melakukan pemberangusan ’halus’ (adu domba) dan kasar kepada pekerja yang mengkritik buruknya pengelolaan pelabuhan serta pemenuhan asas keadilan terhadap para pekerja," ujar Nova.

Dengan substansi pengelolaan pelabuhan nasional secara konstitusi, kedaulatan dan potensi ekonomi nasional akan lebih baik di masa datang. Jangan sampai buruknya tata kelola pelabuhan dan perlakuan terhadap pekerja yang tidak berkeadilan diduplikasi ke dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Secara proporsional, pekerja pelabuhan nasional adalah garda terdepan penjaga kedaulatan negara dan amanat konstitusi serta aturan.

"Kami ingin pemenuhan hak pekerja pelabuhan yang berkeadilan dan sesuai aturan Undang-Undang. Pelabuhan dilarang memelihara outsourcing yang melanggar aturan. Kami ingin Pemerintah melakukan reformasi total agar negara hadir penuh dalam pengelolaan pelabuhan nasional. Kami mengajak seluruh komponen bangsa, mari bersama selamatkan pelabuhan nasional. Untuk masa depan Indonesia yang lebih baik," pungkasnya. (dai)

Berita Terkait

Megapolitan / Otoritas Nilai Peran JICT Dorong Daya Saing

Ekonomi / Putus Kontrak Hutchison

Nasional / SP JICT Minta DPR Kawal Hasil Audit Investigasi BPK 

Nasional / Desak KPK Tindaklanjuti Audit BPK 

Indobisnis / JICT Resmikan Green Dock School Ke-7


Baca Juga !.