Selasa, 13 November 2018 10:14 WIB
pmk

News in Depth

Melanggar, OJK Ancam Hapus Aplikasi

Redaktur: Syaripudin

Grafis Gimbal/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Sementara itu, Kepala Departemen Grup Inovasi Keuangan Digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Triyono saat diskusi soal Fintech belum lama ini, meminta asosiasi Fintech mengupgrade tata kelola. OJK menurutnya selalu  menggaungkan perlindungan konsumen.

”Saya akan terus menggaungkan perlindungan terhadap konsumen. Tanpa konsumen, Fintech tidak akan hidup. Kalau sudah tidak dipercaya masyarakat, nanti semua industri Fintech tidak dipercaya,” ujar Triyono, saat diskusi Fintektok dengan tema P2P Lending: Rentenir Online? di Be Junction, Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Pihaknya, kata Triyono juga, mengimbau konsumen untuk memilih Fintech yang terdaftar di OJK jika ingin meminjam uang. Nama-nama perusahaan Fintech yang sudah berizin bisa diketahui melalui situs resmi OJK. 

”Selain itu, Fintech tidak boleh membuat agenda-agenda khusus. Misalnya transaksi dibuat 0,001 rupiah. Tidak boleh ada trik dan sebagainya yang merugikan konsumen,” jelas Triyono.  Lebih lanjut, dia mengatakan, OJK akan terus berusaha menjaga integritas perusahaan Fintech. Salah satunya, bekerja sama dengan asosiasi Fintech dan melakukan standardisasi.  

”Mereka (asosiasi Fintech, red) sudah membentuk komite etik untuk anggotanya, itu langkah yang luar biasa," jelas Triyono juga.  Dia juga menambahkan, kalau OJK punya tugas pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan Fintech yang melanggar aturan. 

”Tindakan yang kami lakukan, yang paling ringan meminta asosiasi mencoret perusahaan Fintech tersebut. Selain itu tindakan lainnya, bekerjasama dengan Kominfo menghapus situs perusahaan Fintech itu," cetusnya lagi.

Dia menambahkan, hingga saat ini OJK sudah menutup dan menghapus ratusan Fintech bermasalah dan ilegal. Untuk diketahui, sebelumnya OJK mendapati 407 layanan Fintech ilegal (selengkapanya lihat grafis). Ratusan perusahaan Fintech itu belum mengantongi izin dari OJK.  

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, mengatakan berdasarkan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara peer to peer lending wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

 "Namun kami menemukan ada  407 entitas yang melakukan kegiatan usaha peer to peer lending tidak terdaftar. Perusahaan itu tidak memiliki izin usaha dalam penawaran produk  peer to peer lending. Itu berpotensi merugikan masyarakat," ujar Tongam beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pengalaman, banyak masyarakat yang terkena dampak negatif Fintech ilegal. Lantaran tidak memberikan aturan perlindungan konsumen. Selain itu, Fintech ilegal juga dapat dimanfaatkan untuk  kejahatan, seperti pencucian uang dan terorisme. Data dan informasi pengguna juga dapat disalahgunakan.

Karena itu, OJK melakukan tindakan tegas terhadap Fintech ilegal. Seperti menghapus aplikasi atau platform perusahaan ternologi peminjaman uang tersebut. Untuk diketahui, penindakan tegas diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016.

 Dengan peraturan itu, Satgas Waspada Investasi bisa memanggil  dan meminta seluruh entitas yang tidak terdaftar untuk menghentikan kegiatan peer to peer (P2P) lending, menghapus semua aplikasi penawaran pinjam meminjam uang, menyelesaikan segala kewajiban kepada pengguna, dan segera mengajukan pendaftaran ke OJK.

”Untuk memberikan perlindungan konsumen, OJK meminta masyarakat untuk tidak menggunakan layanan Fintech tak berizin. Karena tidak berada di bawah pengawasan OJK dan berpotensi merugikan masyarakat," jelas Tongam juga. 


Dia menambahkan, dari 407 Fintech ilegal di Tanah Air yang tak berizin itu lebih dari separuhnya berasal dari Tiongkok. Hal itu setelah pemerintah Tiongkok melakukan seleksi secara ketat Fintech yang boleh beroperasi, setelah banyaknya kasus yang merugikan konsumen.

Selain itu, Fintech ilegal juga datang dari berbagai platform dan banyak yang berbahasa Indonesia.

”Mereka masuk ke sini, karena di Tiongkok ada pengetatan dan di sana dihajar habis. Sementara uangnya banyak," jelas Tongam.

Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran pinjam uang berbasis teknologi informasi tanpa izin OJK.  ”Daftar entitas Fintech peer to peer lending yang terdaftar atau memiliki izin dari OJK dapat diakses melalui www.ojk.go.id,” pungkasnya. (dai) 


TOPIK BERITA TERKAIT: #news-in-depth 

Berita Terkait

IKLAN