Senin, 19 November 2018 02:41 WIB
pmk

Hukum

Dituntut 8 Tahun, Zumi Zola Minta Waktu 10 Hari

Redaktur: Dani Tri Wahyudi

MENUNDUK-Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola. Foto : Ismail Pohan / INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Gubernur Jambi Nonaktif Zumi Zola mendapat tuntutan hukuman penjara 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh Jaksa KPK. Ia juga mendapat tuntutan tambahan berupa pencabutan hak politik 5 tahun.

Zumi sendiri tak banyak komentar terhadap surat tuntutan setebal 1.211 halaman tersebut. Bekas pesinetron itu hanya meminta izin berobat serta meminta waktu menyiapkan pledoi alias nota pembelaan.

"Izin berobat, itu saja yang mulia," ujarnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018). Kuasa Hukum Zumi, Handika Honggowongso menambahkan bahwa pihaknya meminta waktu 10 hari untuk menyusun pledoi tersebut.

"Masalah waktunya kami mohon 10 hari dari saat ini," kata Handika. Kemudian Ketua Majelis Hakim Yanto memberi waktu lebih dari yang diminta pihak Zumi. Ia mengatakan, sidang kembali digelar pada tanggal 22 November 2018.

"Ya sudah saya kasih (tanggal) 22 (November)," katanya. Dalam sidang tuntutan ini, Zumi dinyatakan Jaksa KPK Iskandar Marwanto telah terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 37,4 miliar USD 183.300, SGD 100 ribu dan satu unit Toyota Alphard. Semua benda itu diperoleh dari rekanan atau kontraktor yang sering mendapatkan proyek dari Pemprov Jambi. 

Lalu Zumi juga dianggap terbukti telah menyuap puluhan anggota DPRD Jambi untuk pengesahan RAPBD tahun 2017 dan tahun 2018. Uang suap tersebut disebut jaksa sekitar 17,5 miliar yang oleh beberapa saksi disebut dengan uang ketok palu.

"Kami menuntut supaya majelis hakim PN  Jakpus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa Zumi  Zola terbukti secara sah dan terbukti bersalah, bersama sama melakukan gabungan tindak pidana korupsi," papar Iskandar.

Zumi Zola dituntut jaksa melanggar Pasal 12 B dan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk #zumi-zola 

Berita Terkait

IKLAN