Selasa, 13 November 2018 10:07 WIB
pmk

Headline

Massa GPII Geruduk Kantor Anies

Redaktur: Darul Fatah

SAMPAIKAN ASPIRASI: Aksi GPII di Balai Kota DKI Jakarta. Foto: nasuha/indopos

INDOPOS.CO.ID - Massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jakarta menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur DKI, Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).

Sebagian besar peserta aksi mengaku Relawan Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017. Dalam aksi ini mereka tampak membawa bendera kebesaran GPII dan sejumlah poster berukuran besar maupun kecil.

Poster-poster tersebut bertuliskan usulan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengevaluasi Saefullah selaku sekretaris daerah (sekda) Pemprov DKI Jakarta.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Ricky Rasody menyebut, tuntutan ini semata untuk membantu dan menjaga Anies agar tidak mendapat gangguan dari dalam tubuh Pemprov.

"Jangan ada dua matahari di Pemprov DKI. Karena sekda terlalu dominan dalam menentukan jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," tegas Ricky.

Pejabat bukan dari kalangan orang-orang yang tepat dan diduga tak sejalan dengan Gubernur Anies Baswedan.

Ricky mengaku khawatir, peran yang terlampau dominan ini. Indikasinya, pengangkatan jabatan eselon dua dan tiga sebelumnya tanpa lelang. "Lelang sekarang pun dilakukan sepihak saat gubernur ke luar negeri," ungkap dia.

"Jadi, aksi kita hari ini semata-mata untuk menyelamatkan dan mengawal visi misi gubernur yang dicintai rakyat menuju Maju Kotanya, Bahagia Warganya," tandas Ricky.

Selain meminta Anies mengevaluasi sekda, massa aksi juga sempat meminta bertemu dengan Anies. Namun, Anies sedang di luar Balai Kota DKI.

“Kalau tuntutan ini tidak digubris, maka dalam waktu dekat kami pastikan akan kembali turun ke jalan dengan ribuan massa GPII dan relawan gabungan Anies-Sandi," tegas Ricky. (nas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #unjuk-rasa #anies-baswedan #gpii #kinerja-birokrasi 

Berita Terkait

Warga Cipinang Melayu Minta Dibuatkan Tanggul

Jakarta Raya

Massa Tuntut KPU Diskualifikasi Pasangan AGK-YA

Politik

Penerapan ERP, Transportasi Massal Harus Terpenuhi

Jakarta Raya

IKLAN