Senin, 19 November 2018 02:44 WIB
pmk

Nasional

Mewujudkan Ruang dan Tanah Indonesia yang Aman, Nyaman, Produktif, Berkelanjutan

Redaktur: Darul Fatah

INDOPOS.CO.ID - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberi perhatian penuh terhadap aspek kebencanaan.

Sejalan dengan UU Penanggulangan Bencana No 24/2007, dijelaskan bahwa penanggulangan bencana terdiri dari tiga tahap, yaitu pada saat pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Kementerian ATR/BPN terlibat penuh pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Dalam pra bencana, peran tata ruang dinilai sangat strategis dalam hal pengurangan risiko bencana itu sendiri.

Dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) telah dipertimbangkan kondisi geologi, geografis wilayah, dan kemampuan lahan. RTR nantinya mengatur lokasi yang aman untuk kawasan budidaya dan lokasi mana yang termasuk dalam kawasan berfungsi lindung.

Dari bencana Palu, pemerintah dapat belajar untuk lebih fokus dalam menangani hal seputar ruang dan tanah. Pasca bencana Palu, terdapat sertifikat yang tidak berlaku lagi dan pada akhirnya menimbulkan implikasi pertanahan serta kerugian besar bagi negara. Ke depannya, perlu dirumuskan disinsentif yang tepat terutama untuk lahan-lahan yang berlokasi pada kawasan rawan bencana.

Adapun dalam tahap pasca bencana, sinergi tata ruang dan pertanahan benar-benar dirasakan. “Penentuan lokasi relokasi bencana didasarkan pada rekomendasi aspek kebencanaan tata ruang dan ketersediaan data bidang tanah terdaftar,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dalam Sarasehan HANTARU 2018 di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Momentum HANTARU 2018 ini juga dipandang merupakan awal mula untuk terus mensinergikan development right yang selama ini diatur dalam RTR dan property right yang selama ini diatur dalam penerbitan hak atas tanah. Oleh karena itu pada tahun 2019, Kementerian ATR/BPN memberikan dana dekonsentrasi kepada 14 provinsi dalam rangka percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Memperlakukan ruang dan tanah sebagai aset berarti memanfaatkan setiap milimeter persegi ruang dan tanah yang berada di wilayah Indonesia secara optimal untuk kebutuhan masyarakat saat ini dan juga memberdayakan seluruh ruang dan tanah untuk menghadirkan nilai tambah demi meningkatkan kualitas hidup warga negara di masa mendatang," terang Sofyan. (srv)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kementerian-atrbpn 

Berita Terkait

IKLAN