Internasional

Arab Saudi Larang 3 Juta Warga Palestina Berhaji

Redaktur: Indra Bonaparte
Arab Saudi Larang 3 Juta Warga Palestina Berhaji - Internasional

BILATERAL – Kebijakan baru ini adalah dampak perjanjian antara negara petro dolar dengan Israel untuk menghapus identitas kewarganegaraan Palestina dan hak pengungsi untuk kembali ke negara asalnya. (FOTO : AHMAD AL-RUBAYE / AFP)

INDOPOS.CO.ID – Kerajaan Arab Saudi melarang Arab Saudi melarang hampir 3 juta orang Palestina untuk menunaikan ibadah Haji dan Umrah. Caranya, pemerintah Saudi menolak visa dan menghentikan penerbitan visa bagi seluruh warga Palestina di Yordania, Libanon, Yerusalem Timur, dan Israel. Meskipun mereka telah mengantungi dokumen perjalanan sementara yang dikeluarkan Pemerintah Yordania atau Lebanon.

Dikutip dari Middle East Eye, Kamis (8/11) kebijakan baru ini berlaku efektif mulai 12 September 2018. Akibat kebijakan baru tersebut, maka berdampak kepada 2,94 juta warga Palestina di seluruh negara yang disebutkan, sehingga tidak memungkinkan mereka menunaikan ibadah Haji dan Umroh ke kota suci Mekah dan Madinah di negara Saudi.

Beberapa agen perjalanan yang diwawancara Middle East Eye seperti di Israel, Yerusalem Timur, dan Yordania mengatakan bahwa mereka sudah diberitahukan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Yordania bahwa kedutaan Arab Saudi di Amman, Yordania, tidak akan melayani permohonan visa bagi siapa saja yang ingin melakukan perjalanan ke Mekah bagi pemilik paspor sementara Yordania.

Middle East Eye juga melaporkan, pada September 2018 Saudi telah melarang warga Palestina memegang paspor sementara Yordania yang hendak datang ke Saudi. Padahal ada sekitar 634 ribu warga Palestina yang tinggal di Yordania, dan 324 ribu orang Palestina tinggal di Yerusalem Timur yang diduduki Israel.

Sebuah sumber anonim di kalangan diplomatik pada pemerintahan Yordania mengatakan, keputusan Saudi itu adalah bagian dari perjanjian bilateral dengan Israel untuk menghapus identitas kewarganegaraan Palestina dan hak pengungsi untuk kembali ke negara asalnya. ”Arab Saudi menekan Yordania untuk melalukan naturalisasi para pengungsi Palestina di Yordania, Yerusalem Timur, dan sekarang pengungsi Palestina di Israel. Hal yang sama bisa terjadi di Lebanon,” kata sumber tersebut.

Salah seorang anggota parlemen Yordania, Saud Abu Mahfouz mengatakan mereka telah meminta Menteri Dalam Negeri Yordania dan Menteri Wakaf untuk mengirim Komite ke Riyadh untuk menegosiasikan kebijakan baru itu, dan meminta Raja Salman untuk turun tangan.

"Keputusan (Saudi) ini jelas mempengaruhi setiap orang Arab dan Muslim yang memiliki hak untuk beribadah. Kami telah mendengar keluhan tentang hal ini sejak tahun lalu, dan kami terkejut menemukan hampir 200 perusahaan travel di Yordania tidak dapat mengeluarkan visa elektronik untuk Umrah dari kedutaan Saudi untuk orang Palestina,” kata Abu Mahfouz.

Anggota parlemen Yordania lainnya, Yahya Al-Saud, mengatakan bahwa mereka telah meminta pertemuan dengan Duta Besar Saudi di Amman, Khaled bin Faisal, namun kedutaan belum menetapkan tanggal untuk pertemuan tersebut. ”Ada tekanan di Yordania. Saudi mengatakan bahwa hanya orang-orang dengan paspor permanen yang bisa mendapatkan visa untuk Haji dan Umrah,” kata Al-Saud.

Untuk diketahui, sudah selama tiga puluh tahun terakhir warga Palestina di Israel hanya dapat menunaikan ibadah Haji, bukan Umrah. Dan setelah almarhum Raja Yordania, Hussein bin Talal, berkoordinasi dengan Liga Arab barulah dikeluarkan kebijakan kartu perjalanan bagi warga Palestina-Israel untuk menunaikan haji.

Setelah tahun 2000, Departemen Urusan Sipil dan Paspor Yordania di Amman mulai mengeluarkan paspor sementara, bukan kartu perjalanan yang berlaku selama satu tahun dengan biaya 50 Dinar Yordania atau sekitar Rp 1 juta. Alasannya, Kerajaan Saudi dan sebagian negara Arab tidak mengakui paspor Israel. Pemilik paspor sementara Yordania adalah alat untuk memfasilitasi ibadah Haji dan Umrah ke Mekah bagi warga Palestina-Israel pemegang paspor Israel.

”Sejak 1978 kami hanya diizinkan pergi Haji, tetapi pada 1990-an Arab Saudi mengizinkan kami pergi ke Umrah,” kata Saleem Shal'atah selaku kepala Komite Haji dan Umrah bagi Muslim dari 48 yang menyelenggarakan perjalanan ke Arab Saudi.

Shal'atah mengatakan bahwa ia dan dua rekannya ditolak visa oleh Kedubes Saudi di Amman pada paspor sementara Yordania mereka, Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Yordania mengatakan kepada mereka bulan lalu. ”Kami akan memeriksa hotel dan pengaturan perjalanan lainnya untuk musim baru Umrah yang dimulai pada 16 Desember, seperti yang kami lakukan setiap tahun, tetapi tidak ada visa yang dikeluarkan,” ungkapnya.

Dituturkannya pula, warga Palestina Israel harus menyimpan paspor Israel mereka di perbatasan dengan Yordania dan melanjutkan perjalanan mereka ke Arab Saudi. Setelah kembali, pihak berwenang Yordania akan mengambil paspor sementara Yordania, yang berlaku hanya untuk satu perjalanan, dan menyerahkannya ke paspor Israel di perbatasan. Ia menambahkan, setidaknya ada 4.500 peziarah Palestina dari Israel yang pergi ke Haji setiap tahun, dan sekitar 25 ribu orang Palestina di melakukan Umrah. (ind/mee)

Berita Terkait

Nasional / Warga London Protes Dukung Palestina

Headline / Pasukan Israel Tembak Mati Warga Palestina

Internasional / Berbagi Kebahagiaan Ramadan dengan Rakyat Palestina

Internasional / Serang Gaza saat Ramadan, PKS: Israel Biadab


Baca Juga !.