Bandel, KPK Ancam Cabut Hak Politik

INDOPOS.CO.ID –  KPK sampai saat ini telah memproses sebanyak 219 anggota DPR baik tingkat pusat maupun daerah yang terjerat kasus korupsi. Rinciannya, 69 merupakan anggota DPR RI dan 150 sisanya anggota DPRD.

Jubir KPK Febri Diansyah menyebut para anggota legislatif tersebut banyak yang diproses karena terlibat dalam kasus korupsi maupun pencucian uang. Ia mengingatkan, agar anggota legislatif mengambil pelajaran atas terjeratnya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dalam kasus dugaan korupsi.

“Tentu kami berharap ini tidak perlu bertambah, kalau memang ada kehendak yang sama untuk tidak menerima suap,” kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/11/2018). “Jadi harapan kami berhenti, jika memang ada komitmen yang sama untuk tidak menerima suap dan melakukan korupsi. Itu poin paling krusial saya kira,” lanjutnya.

Febri juga mengingatkan, apabila komitmen antikorupsi tak diwujudkan dan anggota legislatif masih melakukan kejahatan korupsi, KPK tak segan-segan untuk menindaknya. “Kalau memang masih menerima dan kami mendapatkan laporan dari masyarakat secara valid tentu kami akan nemproses dugaan tindakan pidana korupsi tersebut,” kata dia.

Selain itu, kata dia, anggota legislatif harusnya mempertimbangkan ancaman hukuman pencabutan hak politik. Menurut Febri, saat ini sudah banyak putusan-putusan pengadilan yang memberikan hukuman pencabutan hak politik terhadap penyelenggara negara yang terbukti korupsi.

“Terutama yang sudah terbukti di persidangan ya, sudah terbukti tidak amanah dengan kepercayaan (masyarakat) itu dan justru masih melakukan (korupsi). Karena itu pencabutan hak politik jadi salah satu concern dari KPK,” pungkasnya. (jaa)

Komentar telah ditutup.