Emak-Emak Dominasi Hoax

INDOPOS.CO.ID – Penyebaran hoax atau hoaks di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Yang terbaru, hoax penculikan anak yang membuat Polri bergerak cepat menangkap penyebarnya. Ada 16 tersangka penyebar penculikan anak yang ditangkap. Ironisnya, penyebar hoax penculikan anak-anak itu didominasi ibu rumah tangga alias emak-emak.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menuturkan, yang memprihatinkan dari 16 tersangka penyebar hoaks penculikan anak itu sebagian besar merupakan ibu-ibu. Dalam pemeriksaan diketahui mereka hanya iseng dalam menyebarkan berita bohong tersebut. ”Jangan seperti itu,” tandasnya di Jakarta, kemarin.
Padahal, penyebaran hoax tersebut bisa menimbulkan ketakutan. Bahkan, bisa terjadi hal lain yang jauh lebih buruk. ”Orang yang bacakan merasakan itu, lalu meresponnya,” papar jenderal berbintang dua tersebut.

Setyo mengatakan, kejadian tersebut memberikan kesadaran bahwa ibu-ibu perlu mendapatkan literasi digital. Media sosial (medsos) merupakan ruang publik yang perlu batasan dan filter dalam menggunakannya. ”Tapi tidak hanya penyebar yang ditangkap,” paparnya.

Namun, lanjut Setyo, pembuat konten hoax tersebut juga akan ditangkap kepolisian. Tentu untuk mengetahui apa tujuannya dan sebagainya. ”Kita masih cari,” tandas mantan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri tersebut.

Nukman Luthfie, pengamat medsos menjelaskan, hoaks penculikan anak tidak hanya merebak di Indonesia. Beberapa waktu lalu, di India hoax penculikan anak juga menyebar. ”Bahkan, dampak dari penyebaran hoax di India lebih mengkhawatirkan,” ujarnya.

Menurut Nukman, akibat hoax penculikan anak terjadi korban jiwa, bahkan, jumlahnya mencapai puluhan orang. Ini terjadi karena hoaks itu membuat orang khawatir. ”Yang paling berbahaya itu memang hoax yang membuat kekhawatiran,” tuturnya.

Hoax penculikan anak di India inilah yang menjadi sebab Whatsapp (WA) membatasi jumlah konten yang bisa di-share atau dibagikan. ”Sebab, dampaknya luar biasa di dunia nyata,” terangnya dihubungi kemarin.
Nukman menuturkan, ibu-ibu perlu memahami bahwa informasi itu bisa membuat dampak. Tidak perlu jauh-jauh, beberapa waktu lalu ada hoax soal pencurian soundsystem. Lalu, terjadi main hakim sendiri terhadap orang yang diduga mencuri hingga meninggal dunia. ”Ini artinya hoax itu bisa membunuh,” tegasnya.
Lalu, langkah apa yang harus dilakukan? Dia menjelaskan bahwa yang paling tepat adalah penegakan hukum harus merespon dengan cepat. ”Lalu, yang diutamakan untuk ditangkap itu adalah pembuat,” tuturnya.
Karena pembuat hoax inilah yang sebenarnya pelaku utama. Walau memang untuk menangkap pembuat ini memang harus kerja keras. ”Memang sulit,” terangnya.

Penyebar hoaks, kata Nukman, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memang bisa ditangkap. Tapi jangan dijadikan yang utama, sebab penyebar ini biasanya membutuhkan edukasi. ”Diberikan edukasi itu perlu untuk masyarakat awam,” tuturnya.

Hoax, lanjutnya, memang tidak memandang pendidikan. Entah profesor, doktor atau yang bergelar itu bisa termakan hoax. ”Karena bila sejak awal sudah ada asumsi, lalu ada informasi yang hoax, tetap saja disebar. Tapi, tetap perlu untuk edukasi dalam menghindari hoax,” jelasnya.

Selama ini memang cukup jarang penangkapan terhadap pembuat atau produsen hoax oleh pihak kepolisian. Jumlah itu bisa dihitung dengan jari pembuat hoax yang akhirnya tertangkap, misalnya kelompok Saracen dan Muslim Cyber Arym (MCA).

Sebelumnya, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap penyebar hoax memang perlu ditunjang dengan digital literasi. Kemampuan itu diperlukan dalam zaman digital ini. ”Ini penting,” ujarnya.

Digital literasi merupakan kemampuan untuk menganalisa informasi dalam menggunakan berbagai teknologi digital. Sehingga, mengetahui mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. ”Sehingga, sebelum menyebarkannya sudah memastikan kebenarannya,” tuturnya.

Karyono Wibowo, peneliti dari Indonesia Public Institute (IPI) mengatakan, tidak ada dampak positif dalam pemberitaan hoax. Penyebaran Hoax sudah pasti merugikan seluruh elemen. Kemunculan berita hoax sampai menjadi viral memerlukan dua peran penting, pembuat dan pembaca berita bohong itu sendiri. “Karena itu, saya menilai dua itu harus diedukasi. Ini agar tidak kembali muncul sehingga berita-berita itu menjadi viral dan merugikan banyak orang,” ucapnya.

Diterangkan Karyono, hoax alias berita bohong sendiri sudah ada sejak dulu. Hanya saat ini, percepatan informasi melalui digitalisasi membuat masyarkat mudah mengakses, hingga tersebar ke berbagai kalangan. “Kondisi sekitar 60 persen rakyat Indonesia berpendidikan rendah membuat mereka langsung mencerna bulat-bulat, sehingga begitu didapat langsung menjadi sebuah pendapat,” jelasnya.

Padahalm, lanjut Karyono, dalam menerima berita diperlukan konfirmasi dari pihak bersangkutan. Ini agar diketahui secara jelas kebenaran dari informasi tersebut. “Karena itu, sangat penting pendidikan politik. Dan peran partai untuk membekali kadernya dibutuhkan di sini, demi menciptakan SDM berkualitas,” ujar dia. (idr/asp)


loading...

Komentar telah ditutup.