Megapolitan

DPRD Depok Sahkan Dua Raperda

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
DPRD Depok Sahkan Dua Raperda - Megapolitan

SAH-Pengesahan dua raperda Kiota Depok. FOTO: COKI/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - DPRD Kota Depok akhirnya mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda) yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot). Hal itu menyusul masih adanya pelanggaran terkait air limbah dan fasos-fasum milik pengembang yang belum diserahkan ke pemerintah daerah. Bahkan, DPRD juga meminta regulasi yang disahkan tersebut dapat ditegakan oleh pemkot ke masyarakat.

Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo mengatakan, dua raperda yang disahkan tersebut adalah Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Perda Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Bagi Pengembang. Dua regulasi itu merupakan usulan atau inisiatif dari Pemkot Depok agar dijadikan payung hukum dalam menegakan aturan.

“Masih banyak pelanggaran terkait dua hal ini. Jadi kami mengesahkan ini agar mampu diterapkan ke masyarakat. Berdasarkan usulan dari eksekutif yang melihat masalah ini harus diselesaikan melalui regulasi yang sah,” katanya usai mengikuti sidang paripurna pengesahan enam raperda di Gedung DPRD Depok, Senin (12/11).

Menurutnya, pengesahan dua reparda ini adalah upaya legislatif mendukung eksekutif dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Terutama dalam tindaklanjut atau penegakkan perda yang telah disahkan DPRD bersama Pemkot Depok.

“Selama ini kan banyak fasos-fasum dari perumahan belum diserahkan ke Pemkot untuk dikelola, sama pengelolaan air limbah baik di masyarakat dan pabrik belum tertangani. Dan peran kami membantu Pemkot adalah mengesahkan regulasi ini agar tata kelola dua hal ini dapat dikerjakan,” ujar Hendrik.

Ditempat yang sama Walikota Depok, Indris Abdul Somad menuturkan, adanya dua perda yang sudah disahkan menjadi acuan pihaknya dalam menjalankan tugas pelayanan. Seperti Perda Pengelolaan Air, Limbah Domestik, digunakan sebagai landasan hukum untuk melestarikan lingkungan di Depok. Dan Perda Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Bagi Pengembang diperuntukan dalam pengelolaan sarana umum yang dibutuhkan masyarakat.

“Kami menyadari ada ancaman untuk lingkungan yaitu limbah dari perusahaan atau rumah tangga. Untuk itu, kami ingin semua sesuai aturan seperti standarisasi septic tank bagi rumah tangga agar tidak mencemari air tanah di Depok. Jika biasanya pengembang memberikan aset untuk pemakaman saja. Namun, sekarang lebih fleksibel, aset akan mengikuti fasilitas apa yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya stadion atau ruang terbuka hijau,” tuturnya.

Ditambahkan Idris, kedua perda yang telah disahkan akan menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Depok. Bahkan dalam penerapannya telah diserahkan pihaknya ke dinas terkait di lingkungan Pemkot Depok.(cok)

Berita Terkait


Baca Juga !.