Nasional

Pilkada Serentak Lancar, Kemendagri Terus Lakukan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Redaktur: Heryanto
Pilkada Serentak Lancar, Kemendagri Terus Lakukan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan - Nasional

Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberikan pengarahan dan sambutan. Foto ist Puspen Kemendagri

INDOPOS.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim capaian proses demokrasi di Indonesia, terutama diambil pada Pilkada serentak 3 gelombang di 2015. Diikuti sebanyak 269 daerah, lalu di 2017 sebanyak 101 daerah, dan tahun 2018 diikuti 171 daerah. secara prinsip berjalan lancar dan baik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan, capaian dari proses demokrasi yang baru saja dilalui adalah pelaksanaan Pilkada serentak yang dibagi dalam 3 gelombang pelaksanaan. Selain itu, dari NPHD, stabilitas keamanan baik, koordinasi, tingkat partisipasi secara prinsip tidak mengganggu stabilitas politik nasional dan daerah.

Konsolidasi demokrasi khusus Pilkada serentak berjalan dengan baik. Ada beberapa perbaikan ke depannya yang perlu revisi sedikit dan menjadi bahan evaluasi."Seperti fenomena calon tungal dan calon tunggal yang kalah oleh kotak kosong di Makassar, Pilkadanya serentak tetapi UU tidak diubah tentang masa jabatan," ujar Tjahjo, saat membuka sekaligus memberikan arahan kepada peserta pendidikan dan pelatihan yang diikuti kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD di Kantor Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Jl. Kalibata Jakarta Selatan, senin (12/10/2018).

Menurutnya, prinsip jabatan kepala daerah untuk 5 tahun tidak boleh ditambah 1 hari maupun berkurang 1 hari. Jadi tidak dapat dilakukan keserentakan pelantikan. Tjahjo menambahkan, masalah tata kelola pemerintahan saat ini sangat dinamis. Bahkan banyak sekali memunculkan persoalan yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien.

“Secara prinsip tata kelola pemerintahan dinamis, karena dinamis tapi jangan sampai proses yang dinamis ada tekanan kepada kepala daerah, jangan sampai ada sekretaris daerah dan jajaran dibawahnya yang menekan kepala daerah itu prinsip” tegasnya.

Kepala daerah adalah pejabat politik dipilih oleh rakyat mengemban amanah masyarakat di daerah, mengemban tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Tugas sekretaris daerah dan perangkatnya menjabarkan visi dan misi program kampanye kepala daerah. Perencanaan program harus selalu dikoordinasikan dengan DPRD.

Tjahjo juga menyarankan kepada jajaran kepala daerah untuk rutin setiap 3 bulan sekali rapat dengan para SKPD. "Programnya apa, kendalanya apa, cocok tidak dengan janji kampanye para kepala derah agar penyelenggaran pemerintahan daerah lebih efektif, efisien fokus pada program strategis daerah," pungkasnya. (dai)

 

Berita Terkait

Megapolitan / ASN Bogor Masih Menunggu THR

Nasional / Sekjen Mendagri: Tak Ada Lagi Polemik soal THR PNS

Nasional / Mendagri: Smart City Jadi Solusi Masalah PerkotaanSYAMSIAH

Nasional / Tjahjo: Kita Harus Percaya Kepada KPU

Nasional / Banyak Petugas Pemilu Wafat, Ini Kata Mendagri

Nasional / Tak Lazim, Mendagri Pelajari Mundurnya Dahlan


Baca Juga !.