DPR: Produksi Kartu Nikah Harus Transparan

INDOPOS.CO.ID – Kementerian Agama (Kemenag) mulai akhir bulan ini berencana menerbitkan kartu nikah yang fungsinya sama dengan buku nikah. Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama dan sosial merespons positif penggunaan kartu nikah tersebut. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan mengatakan, kartu nikah bisa dibilang sebagai terobosan dari Kemenag terkait pelayanan. ”Penerbitan kartu nikah pernah disampaikan dan disetujui oleh Komisi VIII. Bagian dari pelayanan Kemenag. Saya kira bagi kami itu menjadi hal yang positif,” ucapnya Senin (12/11).

Menurutnya juga, sebagai sebuah terobosan pelayanan sesuatu hal yang positif.  Ace juga mengatakan, nantinya kartu nikah akan sangat berguna untuk menunjukkan status pernikahan seseorang. “Kartu nikah kan bisa digunakan menunjukkan identitas seseorang sudah menikah atau belum. Bisa untuk identitas pelayanan misalnya perbankan, hotel, Imigrasi. Barangkali bisa juga untuk membuktikan saat ditanya sudah menikah atau belum,” tutur politikus Partai Golkar itu.

Ditanya soal anggaran pengadaan, Aceh berharap produksinya dilakukan secara transparan. “Secara pengadaan saya kira memang harus dilakukan secara terbuka, tapi jelas secara konten berbeda sekali dengan e-KTP,” ujar Ace. 

Senada dengan Ace, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI lainnya, Sodik Mujahid merespons positif terkait rencana penerapan kartu nikah. “Prinsipnya kreasi dan perbaikan dalam bidang apapun kita dukung dan hargai. Apalagi dalam pelayanan rakyat, termasuk soal buku nikah ini,” tutur politisi Partai Gerindra itu.  

Hanya saja Sodik ingin perbaikan itu harus menambah fungsi dari barang yang sudah ada sebelumnya.

“Menambah kemudahan dan jangan menambah ribet, tidak menambah biaya yang tidak logis, syukur tidak tambah biaya,” papar Sodik. (aen)

Komentar telah ditutup.