Kamis, 13 Desember 2018 07:05 WIB

Hukum

Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Suap Meikarta, KPK: Proyek Bermasalah Sejak Awal

Redaktur: Heryanto

Tersangka kasus suap perizinan proyek Meikarta, Billy Sindoro (Direktur Oprasional Lippo Group). Foto: Akbar Budi Prasetia/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi, Joko Mulyono (Kabid bagian hukum Pemkab Bekasi), Asep Efendi (Pengawal pribadi bupati), Daniel firdaus (Kabid PSDA dinas PUPR Kabupaten Bekasi). Ketiga saksi yang diperiksa KPK ini, guna memperoleh pengetahuan saksi terkait proses perizinan mega proyek Meikarta. 

"Terkait dengan perizinan. KPK mulai mendalami informasi adanya dugaan back date (penanggalan mundur) dalam sejumlah rekomendasi perizinan Meikarta," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Jadi, lanjut Febri, KPK mulai menemukan dan mendalami lebih lanjut dugaan sejumlah rekomendasi sebelum IMB (Izin Mendirikan Bangunan) terbit. "Termasuk sebelum pembangunan Meikarta dilakukan itu, dibuat back date atau penanggalan mundur," imbuh Febri. 

Kenapa proses rekomendasi dan perizinan ini penting? Menurut Febri, agar proyek tersebut terhindar dari ancaman bahaya lingkungan. “Selain soal penanganan perkara di KPK, rekomendasi perizinan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), izin lingkungan, izin pemadam kebakaran, dll itu penting agar nanti proyek properti itu sudah selesai lebih rendah resiko ancaman-ancaman lingkungan ataupun ancaman bencana-bencana di lokasi tersebut termasuk misalnya soal banjir, ataupun pengendalian kebakaran, atau yang lainnya,” paparnya.

Tidak hanya bermasalah di administrasi, KPK juga menduga proyek Meikarta sudah bermasalah sejak awal. “Kami juga menduga persoalan perizinan di Meikarta ini tidak hanya terjadi di bagian administrasi pada proses berjalan, tapi diduga juga sudah bermasalah sejak awal. Ketika persoalan tata ruang belum selesai dan juga beberapa aspek-aspek yang lebih fundamental yang lain,” ujar Febri

“Jadi itu juga menjadi bagian dari penelusuran lebih lanjut yang dilakukan tim penyidik KPK saat ini. Karena kami tentu saja harus membuktikan dugaan suap terhadap Pemkab Bekasi tersebut adalah terkait dengan perizinan. Sehingga hal-hal yang terkait dengan itu kami dalami lebih lanjut,” sambungnya. (cr-1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #suap-meikarta #kpk 

Berita Terkait

Komitmen Bangun Pendidikan Antikorupsi

Nasional

Novel Desak Presiden Bentuk TGPF

Headline

Menristekdikti Apresiasi Pendidikan Antikorupsi

Nasional

Dua Pegawai BUMN Diseret KPK

Hukum

Presdir Lippo Dipanggil

Nasional

IKLAN