Fit and Proper Test Wagub Janggal

INDOPOS.CO.ID – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Triwisaksana alias Sani menila, pembentukan Badan Bersama Fit and Proper Test janggal dan aneh. Yang menjadi pertanyaannya adalah parameter apa yang digunakan untuk mengukur kelayakan kader PKS yang akan dipilih menjadi cawagub.

Menurut Sani, partai tidak perlu melakukan fit and proper test untuk memilih cawagub dari kadernya sendiri. Dipastikannya, mekanisme itu tidak pernah dilakukan partai sebelumnya.

Bahkan, saat Anies Baswedan dan Sandiga Uno dicalonkan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2017, kedua partai pengusung tidak pernah pasang syarat wajib lolos fit and proper test.

Kalau pendapat saya pribadi itu, fit and proper test tidak perlu dilakukan. Karena itu ada anggapan bahwa cawagub tidak proper atau tidak capable. Jadi partai tidak berhak melakukan fit and proper test. Mana ada gubernur dan wakil gubernur di tempat lain dites dulu,” kata Sani pada wartawan beberapa hari lalu.

Sani menerangkan, mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan dan mengukur kelayakan seseorang dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya untuk memimpin suatu lembaga, organisasi, dan sebagainya. Paling umum hal tersebut dilakukan untuk memilih Direktur BUMD atau kepala SKPD yang digelar DPRD atau pejabat yang berwenang di Pemprov DKI.

Kecuali yang dipilih itu Direktur BUMD, kepala dinas. Ini kan wakil gubernur,” ujar Sani.

Artinya, dengan dilakukan mekanisme fit and proper test, calon yang diajukan PKS tidak proper dan capable. Seharusnya, tidak dilakukan mekanisme itu, melainkan calon cawagub dari PKS diperkenalkan ke Partai Gerindra. Menurutnya, kader PKS banyak yang bagus untuk dimajukan menjadi cawagub.

Ya sudah pasti mantap lah (cawagub dari PKS). Masalahnya dulu pas Pak Anies dan Pak Sandi dicalonkan oleh PKS dan Gerindra, memang ada fit and proper test? Pak Prabowo dan Pak Sandi, ada badan fit and proper test? Berarti ada keraguan. Seharusnya diperkenalkan PKS ke Gerindra, terus diajukan ke DPRD DKI. Gerindra hanya diskusi saja, bukan tes,” pungkas Sani.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) telah menunjuk dua orang kadernya sebagai tim uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kandidat wakil gubernur DKI Jakarta. Keduanya yakni Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi.

“Yang ditunjuk saya dengan Pak Syakir. DPP menunjuk kami berdua untuk berada di tim,” ujar Suhaimi saat dihubungi wartawan.

Suhaimi menambahkan, DPW PKS DKI dan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta akan bertemu untuk mengumumkan perwakilan partai yang masuk sebagai tim fit and proper test.
Pertemuan itu mulanya akan digelar pada hari ini, namun diundur.

“Nanti dari Gerindra siapa, kemudian PKS siapa, maka nanti tanggung jawabnya kolektif kolegial,” sambung Suhaimi.

Sementara, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik menyampaikan, pihaknya membahas dua nama yang ditunjuk sebagai tim fit and proper test.

Taufik menuturkan, partainya mempunyai mekanisme bahwa semua keputusan harus dibahas dalam rapat pimpinan.

“Gerindra baru rapat. Kalau di Gerindra itu ada mekanisme partai yang harus dilalui, enggak bisa sembarangan,” ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Adapun Gerindra DKI dan PKS DKI telah sepakat bahwa kursi wagub pengganti Sandiaga Uno menjadi hak PKS. Dua kandidatnya ditentukan lewat fit and proper test yang diselenggarakan tim bentukan kedua partai.

Kemudian dua kandidat yang lulus fit and proper test kemudian akan dipilih oleh DPRD DKI Jakarta. Untuk menggantikan posisi Sandiaga yang mundur karena maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019. (ibl)

Komentar telah ditutup.