Nasional

KPU Belum Putuskan Nasib Gugatan Oso

Redaktur: Nurhayat
KPU Belum Putuskan Nasib Gugatan Oso - Nasional

Oesman Sapta

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) belum menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait uji materi PKPU nomor 26 tahun 2018. Penyelenggara pemilu itu berencana akan berdiskusi terlebih dahulu dengan ahli tata negara dan Mahkamah Konstitisi (MK).

PKPU yang digugat oleh Oesman Sapta (Oso), selaku Ketua Umum Partai Hanura itu mengatur tentang larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, pihak-pihak yang akan diajak berdiskusi di antaranya ahli hukum tata negara dan MK. Tak menutup kemungkinan, KPU juga akan berdiskusi dengan MA. Namun, sebelum berdiskusi dengan pihak lain, KPU lebih dulu akan mengkaji putusan MA itu. ”Saya sudah minta kemarin pas rapat di Senin kemarin supaya ini dilakukan kajian,” kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/11).

”Kemudian diusulkan di situ bahwa ada FGD bersama ahli hukum tata negara dan audiensi dengan MK. Nah, ada kemungkinan juga audensi dengan MA,” sambungnya.

Arief menuturkan, diskusi dengan pihak lain penting, supaya KPU bisa mengambil keputusan yang tepat dalam menindaklanjuti putusan MA, dengan pertimbangan pihak-pihak terkait. Dalam pandangan KPU, putusan MK mengenai hasil uji materi PKPU Nomor 26 tahun 2018 jelas mengatakan bahwa peraturan tentang larangan anggota partai politik menjabat sebagai anggota DPD diberlakukan untuk pemilu 2019.

Sehingga, sambung Arief, KPU dalam tahap penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) mencoret calon anggota DPD yang masih menjabat sebagai anggota partai politik. Isi putusan MA pun, kata Arief, tidak membatalkan putusan KPU yang menindaklanjuti putusan MK tersebut.

”Dalam putusan MA itu kan, sebenarnya tidak pernah dibatalkan PKPU tentang tindak lanjut putusan MK itu, dan putusan MK juga tidak dinyatakan tidak berlaku. Cuma soal timingnya,” ujar Arief.

Arief menambahkan, KPU masih harus mempertimbangkan, apakah putusan MA itu harus dijalankan saat ini atau tidak, sementara KPU telah menetapkan calon anggota legislatif melalui DCT.

Tahapan pencalonan anggota DPD, menurut Arief, berakhir pada penetapan DCT, 20 September 2018 lalu. ”Kalau memang itu harus dilakukan sekarang, kan itu sudah keluar daftar calon tetapnya. Sementara KPU mengambil keputusan itu berdasarkan keputusan ketika masih belum masuk ke DCT. Sekarang situasinya kan berbeda ketika keluar putusan MA, nah beberapa hal itu yang akan kami konsultasikan,” kata dia.

Namun demikian, Arief menyebut, pihak-pihak yang akan diajak berdiskusi dengan KPU hanya akan memberikan pendapat. Sementara keputusan, tetap berada di tangan KPU. ”Mereka boleh memberikan pendapat apapun, para ahli maupun MK, tetapi kami nanti yang akan memutuskan, tindaklanjutnya seperti apa bentuknya,” tegas dia.

Sementara, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah mengatakan, KPU sebaiknya segera menindaklanjuti putusan tentang uji materi calon anggota DPD. Menurut MA, salinan putusan uji materi itu sudah disampaikan kepada KPU. ”Biasanya, sebelum salinan putusan dikirim ke saya, sudah terlebih dulu dikirim (ke KPU, Red),” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (12/11).

Dia melanjutkan, boleh saja KPU melakukan konsultasi soal putusan uji materi yang diajukan oleh Oesman Sapta (Oso) itu. Konsultasi bisa dilakukan ke MA maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, pihaknya mengingatkan jika KPU tetap harus menindaklanjuti putusan MA. ”Masalahnya saat ini kepentingan masyarakat harus menjadi ukuran. Kalau tidak ditindaklanjuti, maka kapan mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil,” tuturnya. (aen)

 

TAGS

Berita Terkait

Politik / Ini Perolehan Suara Pilpres Pagi Ini

Headline / Ini Perolehan Suara Pilpres Terkini

Megapolitan / Soal Potensi PSU, Ini Kata KPU DKI

Politik / 54 Orang Petugas Meninggal saat Pemilu

Politik / Ini Perolehan Suara Pilpres hingga Pagi Ini


Baca Juga !.