News in Depth

Soal "Spesial" Jadi Kambing Hitam

Redaktur: Syaripudin
Soal "Spesial" Jadi Kambing Hitam - News in Depth

Grafis Gimbal/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Gugur masal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 pada seleksi kompetensi dasar (SKD) soal tes karakteristik pribadi (TKP) akibat passing grade membuat sejumlah pihak terhenyak. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menyebut hanya sekitar 3 persen dari 2,7 juta peserta CPNS yang lolos seleksi tes tersebut. Apa yang salah? Soal yang terlalu sulit atau rendahnya pendidikan para pelamar CPNS?

Rendahnya standar kelulusan SKD TKP CPNS 2018 dengan rincian untuk tingkat kementerian/lembaga 4 persen dan untuk pemda atau pemprov cuma 2 persen dan jadi jika dirata-rata nasional cuma 3 persen sangat mengkhawatirkan.

Karena pemerintah membutuhkan CPNS sebanyak 238.015 formasi. Jika tidak ada tindakan, maka formasi untuk PNS yang dibutuhkan lembaga negara dan kementerian serta sejumlah pemerintahan daerah tidak akan terpenuhi.

Karena itu, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS tahun 2018 memastikan bakal membuat kebijakan baru untuk mengantisipasi banyaknya calon ASN yang gugur dalam tes SKD tersebut. Beberapa instansi penyelenggara seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memulai rapat darurat untuk evaluasi seleksi CPNS pada Senin (12/11) lalu.

Kepala Biro Humas Kementerian  PAN-RB Mudzakir menuturkan, ada dua opsi yang bakal dilakukan Panselnas. Pertama, menurunkan passing grade atau ambang batas kelulusan SKD. Kedua, melalui sistem peringkat atau ranking.

Mudzakir menjelaskan, Panselnas CPNS 2018 bakal meluluskan peserta yang memperoleh peringkat tinggi meski tak lolos passing grade. Mudzakir mengatakan, kedua opsi ini, akan ditetapkan oleh Menteri PAN-RB Syafrudin yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh para instansi terkait yang melakukan rekrutmen CPNS.

Jadi, mungkin nantinya akan ada aturan tambahan yang berbeda dari setiap instansi seperti kementerian maupun pemerintah daerah (pemda) guna menyikapai kasus gugur masal para pesert tes CPNS 2018 tersebut.

”Tapi (dua opsi) ini akan dikaji lebih lanjut karena kami ingin menghasilkan kebijakan yang tepat dan lebih fair ya. Jadi itu yang sedang dikaji tapi masih perlu didalami lebih lanjut," ujar Mudzakir saat dihubungi INDOPOS di Jakarta, Selasa (13/11).

Ia juga mengatakan, kebijakan baru tersebut bertujuan untuk menghindari kekosongan formasi jabatan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Panselnas bakal merampungkannya sebelum tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) yang akan dilakukan mulai 17 November 2018.

Selain itu, jumlah peserta CPNS yang lolos tahap SKD masih belum memenuhi jumlah PNS yang dibutuhkan pemerintah pada tahap SKB. Rendahnya peserta yang lulus ke tahap SKB ini menurut Mudzakir tidak bisa dikaitkan dengan rendahnya kualitas pendidikan para pelamar.

"Kami ingin dengan soal yang ada, kami ingin CPNS yang baik. Karena CPNS yang berkualitas akan memberi pelayanan yang baik pada masyarakat. Tentu tidak ada kaitanyya secara langsung," jelasnya. Adapun penyebab rendahnya peserta yang lolos SKD, menurut evaluasi yang dilakukan Panselnas, kemungkinan karena sulitnya soal SKD.

Mudzakir menurutkan, pihaknya menerima banyak masukan mengenai hal itu. Tes SKD sendiri meliputi tiga jenis soal yakni tes intelegensi umum (TIU) tes karakteristik pribadi (TKP) dan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang totalnya berjumlah 100 soal. Keseluruhan harus dikerjakan dalam waktu 90 menit. 

"Masukan yang kami terima, materi SKD-nya terlalu sulit. Tapi kami mengharapkan dengan soal yang ada lalu yang lulus itu merupakan CPNS yang unggul, yang baik, dengan harapan yang bisa mengisi formasi. Tapi intinya dengan persoalan ini kami pengen respon sebaik-baiknya," kata Mudzakir.

Kemudian, dari ketiga jenis soal SKD rupanya TKP menjadi momok bagi para peserta. Hal ini juga dibenarkan Mudzakir, di mana pihaknya banyak menerima laporan mengenai tes kepribadian tersebut.

Mudzakir menjelaskan, soal TKP memang dibuat dengan pertanyaan yang panjang serta dibuat skoring yang bernilai 5 bila jawaban benar, skor 4 untuk jawaban yang mendekati dan seterusnya. Ini agar pihaknya mengetahui serta menggali karakter peserta. 

Sedangkan yang membuat soal-soal CPNS kali ini adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) di mana mereka bekerjasama dengan 10 perguruan tinggi negeri. Jadi, kata Mudzakir, standarisasinya telah teruji dan tentunya soal berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

”Soal yang disusun intinya tidak sama dengan soal tahun lalu dan kami mengharap peserta bisa mempersiapkannya dengan baik tapi dengan adanya seperti ini kami akan mengkaji dan merespon," ujarnya.

Sementara Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Iwan Hermanto menuturkan bahwa tingkat kelulusan peserta CPNS 2018 dalam tahap SKD sangat rendah.

Berdasarkan data sementara yang diterima BKN per Jumat (9/11) siang, diketahui masih banyak formasi jabatan yang belum terisi baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Artinya, hanya sedikit peserta CPNS yang memenuhi passing grade atau ambang batas kelulusan untuk maju ke tahap seleksi selanjutnya atau SKB.

Dengan demikian, jumlah peserta CPNS yang lolos ke tahap selanjutnya masih belum memenuhi jumlah PNS yang dibutuhkan pemerintah pada tahap SKB. "Berdasarkan data yang masuk, kondisi sekarang sangat mengkhawatirkan karena tingkat kelulusan yang diharapkan atau orang-orang yang memenuhi passing grade sangat rendah sekali," ujar Iwan.

Berdasarkan simulasi atas 60 persen data sementara dari total jumlah peserta CPNS, persentase kekosongan jabatan untuk pemerintahan daerah paling tinggi berada di wilayah timur Indonesia, yakni 90,59 persen.

Sementara untuk wilayah Indonesia tengah, persentase kekosongan formasi jabatan untuk pemerintah daerah mencapai 72,69 persen. Untuk wilayah barat, persentase kekosongan jabatan berada di angka 58,47 persen.

Sedangkan untuk di tingkat pemerintah pusat atau kementerian/lembaga, persentase kekosongan formasi jabatan hanya 12,90 persen. ’Tapi alhamdulillah, kalau untuk kementerian/lembaga di pusat kurang lebih 12,9 atau 13 persen. Ini angka yang baru masuk di kami," cetusnya.

      

Parlemen Sebut Gagal Perencanaan

Rendahnya tingkat kelulusan pelamar CPNS 2018 di seleksi kompetensi dasar (SKD) yang terjadi tahun ini membuat kaget banyak pihak.  Mardani Ali Sera, selaku wakil ketua Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri ini secara tegas menyatakan perlu adanya koreksi total pelaksanaan SKD itu. 

”Perlu koreksi total. Mulai dari biaya yang mahal dan waktu yang panjang serta kehebohan rekrutmen CPNS,  namun hasilnya banyak yang gagal," kata Mardani kepada INDOPOS di Jakarta, Selasa (13/11). Dia menyatakan,  perlu adanya evaluasi bersama dalam pelaksanaan SKD tersebut.

"Yakni evaluasi dari dari aspek kompetensi urusaan Kementerian Pendidikan dan aspek tes dan standar kelulusan urusan Kementerian PAN RB dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional)," ucapnya.  Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku bingung apakah jenis soal yang dikerjakan oleh CPNS memang dibuat untuk menyaring kualitas CPNS atau untuk menjebak.

”Jadi keberadaan soal tes SKD ini perlu didalami. Karena jelas dengan tidak lolos masal CPNS ini juga membuktikan cermin kinerja pemerintahan sekarang jauh dari standar," tegasnya.  Apakah perlu tes ulang? Mardani mengaku hal itu sulit dilaksanakan. ”Saya kira itu rumit. Jadi perlu dievaluasi saja soal yang ada ini untuk ke depannya,"  jelasnya. 

Pendapat serupa diutarakan oleh anggota DPD RI Farouk Muhammad. Ia mengaku terkejut atas gagal masal CPNS 2018 inim. ”Terus terang saya terkejut dengan realitas ini. Saya juga mendapati sendiri di NTB (Nusa Tenggara Barat) ada yang lulus hanya enam atau lima bahkan ada yang cuma dua orang. Sementara formasi yang kosong puluhan sampai ratusan,” kata Farouk dalam keterangannya kepada INDOPOS. 

Ia mengaku sempat bertanya-tanya, jika hasil tes seperti itu yang bermasalah dari sisi apanya. ”Apakah standar tes yang terlalu tinggi ataukah ada kesalahan soal atau instrumen tes, atau memang rerata pelamar PNS tidak berkualitas," ucap senator asal NTB ini. 

Dirinya menduga ada proyeksi dan perencanaan materi tes yang tidak tepat.  ”Hal itu bisa dilihat dari  jumlah yang unqualified besar sekali, hingga hanya segelintir peserta saja yang lolos," jelasnya.

Kemen-PAN RB sendiri sampai saat ini masih mengkaji opsi kebijakan menyikapi hasil tes ini, apakah menggunakan sistem ranking atau dilakukan tes CPNS ulang sebagaimana wacana yang berkembang. Bagi Farouk, kedua opsi itu sama-sama problematik. Hal ini menyangkut kredibilitas tes CPNS 2018 yang telah dilaksanakan.  

Jika sistem ranking diberlakukan berarti pemerintah menganulir hasil tes, yang tadinya ada peserta yang dinyatakan tidak lulus atau gugur menjadi "diluluskan" dan bisa mengikuti tahapan berikutnya (Seleksi Kompetensi Bidang/SKB).

Sedangkan dengan tes CPNS ulang, kata Farouk, apakah peserta yang telah dinyatakan tidak lulus pada tes sebelumnya dapat ikut tes kembali. Hal ini, ucapnya juga, menjadi pertanyaan penting menyangkut kredibilitas pelaksanaan tes CPNS. ”Belum lagi persoalan biaya yang tidak sedikit dan waktu, mengingat akhir November 2018 seluruh proses tes CPNS harus sudah selesai," terangnya. 

Untuk mencari solusi terbaik,  maka dirinya pun mengaku mendukung usulan sejumlah daerah yang mengirimkan surat kepada Menteri PAN-RB yang meminta agar ada kebijakan pusat untuk memberlakukan ’sistem ranking’ agar kuota kebutuhan PNS daerah terpenuhi. 

”Saya menilai opsi penerapan sistem ranking lebih rasional. Selain itu, opsi ini jauh efektif dan efisien jika dibandingkan tes CPNS ulang. Meski demikian harus dipastikan bahwa sistem ranking diberlakukan secara lokal (daerah).  Artinya berdasarkan ranking peserta tes di masing-masing daerah dan bukan secara nasional," ujarnya. 

Hal ini, lanjutnya,  untuk memastikan agar formasi tetap (prioritas) diisi oleh masyarakat daerah. "Dan tidak ada droping pegawai dari Jawa ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa," pungkasnya. (jaa/dil) 

Berita Terkait


Baca Juga !.