Rabu, 12 Desember 2018 08:39 WIB

Hukum

Dugaan Suap DPRD Kalteng, KPK Dalami Peran Ketua DPRD

Redaktur: Heryanto

Gedung KPK RI. Foto: Dok.INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Terkait kasus dugaan suap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalteng, KPK melakukan pemeriksaan terhadap Reinhard Atu Narang, Ketua DPRD Provinsi Kalteng. Pemeriksaan ini bagi KPK, guna mendalami pengetahuan saksi dan perananan terkait dengan pengawasan DPRD Kalteng.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam kasus ini, KPK menduga sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng menerima uang Rp240 juta dari pengurus PT Binasawit, anak usaha PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART). Uang itu diduga sebagai pelicin agar legislator di Komisi B tak melakukan pengusutan dugaan pencemaran lingkungan.

“Pengetabuan Ketua DPRD ini kami dalami karena objek dari dugaan suap yang ingin dipengaruhi pihak adalah kewenangan pengawasan DPRD. Tentu perlu kami dalami perannya, sejauh mana itu menjadi konsen DPRD secara konstitusional,” kata Febri kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

KPK pun menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ini. Di antaranya Ketua Komisi B DPRD Kalteng, Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Punding LH Bangkan, anggota Komisi B DPRD Kalteng, Edy Rosada dan Arisavanah. Keempatnya diduga penerima suap.

Sementara tiga orang lainnya yang diduga sebagai pemberi suap yaitu Direktur PT Binasawit sekaligus Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk., Edy Saputra Suradja; CEO PT Binasawit Wilayah Kalteng bagian Utara, Willy Agung Adipradhana dan Manajer Legal PT BAP, Teguh Dudy Zaldy. (cr-1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #suap-dprd-kalteng #kpk 

Berita Terkait

IKLAN