Headline

Polemik OSO, KPU Disarankan Ikut Putusan MK

Redaktur: Darul Fatah
Polemik OSO, KPU Disarankan Ikut Putusan MK - Headline

Para Komisioner KPU usai berkonsultasi dengan tiga pakar hukum tata negara. Foto : Jaa Rizka Pradana / INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - KPU RI mengundang beberapa pakar hukum tata negara untuk berkonsultasi mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) yang membolehkan Oesman Sapta Odank (OSO) dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 seorang pengurus parpol tidak boleh merangkap sebagai caleg DPD. Alhasil, perkara ini membingungkan KPU sebagai pelaksana pemilu yang sebelumnya telah mencoret OSO dari DCT.

Ada tiga pakar yang hadir serta menyarankan agar KPU mengikuti putusan MK. Alasannya, putusan lembaga tinggi negara itu final dan mengikat. Salah satu pakar dari Pusako Andalas Feri Amsari menuturkan, pada 2009, KPU juga mengalami peristiwa yang mirip. Ketika itu, KPU dihadapkan oleh persoalan antara putusan MA dan MK bertentangan satu sama lain soal konversi suara.

"Pada waktu itu, KPU memilih mematuhi putusan MK karena putusan MK itu adalah ejawantah dari UUD 1945. Putusan MK itu juga menerjemahkan kehendak dari Undang Undang Pemilu," cetus Feri di Kantor KPU Menteng Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Ia mengatakan, saran tersebut diberikan agar KPU mempertimbangkan putusan MK dan dampak-dampak yang mungkin dtimbulkan bila mengabaikan putusan MK. Menurut Feri, akan terasa aneh bila mengikuti putusan MA dan PTUN untuk memasukan satu nama orang ke dalam DCT, sementara orang lain terabaikan.

"Mudah-mudahan masukan kami bertiga di dengarkan KPU dan proses penyelenggaran pemilu menjadi tidak terganggu. Jangan sampai ada kepentingan satu atau dia kemudian ada kebijakan yang menimbulkan keributan baru," papar dia.

Di sisi lain, Feri berpandangan, putusan MK tak diikuti lembaga yang dipimpin Arief Budiman itu, akan dianggap mengkhianati UUD 1945. Sebab, UUD adalah dasar berpijak penyelenggaraan negara, termasuk penyelenggaraan pemilu.

Maka dari itu, lanjut dia, putusan MK sangat diutamakan. Dalam tata usaha negara, putusan MK punya maqom tersendiri karena menafsirkan UUD itu sendiri. "Makanya di titik tertentu dia bisa membatalkan putusan UUD, walaupun tidak ada hierarki seperti itu," tandas dia.

"Begitu dia (MK) nyatakan UU sesuai UUD dengan menyatakan bahwa Pasal 182 huruf I harus bukan parpol maka dengan begitu caleg DPD yang konstitusional itu bukan parpol. Artinya diluar itu inkonstitusional, melanggar UUD. Perspektif itu yang kita sarankan kepada KPU," pungkas dia. (jaa)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Proyek Fiktif, Bendahara KPU Bogor Ditahan

Nusantara / Anggaran Pilkada Surabaya 2020 Rp 85 Miliar

Headline / Polisi Tak Bawa Peluru Tajam Selama Pengamanan di MK

Daerah / Polda Kalsel Cegah Massa ke Jakarta

Politik / Menanti Sikap MK, KPU Bela Ma’ruf Amin

Hukum / MK Hanya Fasilitasi 15 Kursi untuk Tim Hukum Capres


Baca Juga !.