Soal OSO, KPU Tunggu Salinan Putusan PTUN

INDOPOS.CO.ID – KPU diberi masukan untuk tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ketimbang ikut putusan Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan KPU memasukkan nama Oesman Sapta Odank (OSO) ke Daftar Calon Tetap (DCT) DPD RI.

Ketua KPU RI Arief Budiman menegaskan, pihaknya bakal menunggu terlebih dahulu salinan resmi dari putusan PTUN. 

Setelah itu, KPU bakal memutuskan untuk mengambil langkah yang tepat menghadapi permasalahan OSO yang dicoret dari DCT lantaran merupakan pengurus parpol sebagaimana yang diatur dalam putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018.

“Secara resmi untuk menindaklanjutinya kami masih menunggu salinan putusan dari TUN. Atas diskusi terhadap beberapa putusan itu, KPU akan segera mengambil sikap dalam waktu dekat supaya tindaklanjutnya itu komprehensif dan kemudian tidak saling bertentangan,” papar Arief usai berkonsultasi dengan para paka hukum tata negara di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Arief menegaskan, KPU berjanji akan mengaji secara utuh seluruh salinan putusan, baik dari MK, MA maupun dari PTUN. Tujuannya agar tidak ada perdebatan lagi tentang tindak lanjut yang akan dilakukan oleh KPU. 

Sebelumnya, KPU mencoret nama OSO dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD RI. Sebab, muncul putusan MK yang menyatakan bahwa anggota DPD tidak boleh diisi pengurus partai politik. 

Setelah putusan MK, keluar pula putusan MA yang menyatakan bahwa putusan MK itu tidak berlaku surut sehingga semestinya OSO tidak dicoret dari DPT anggota DPD RI untuk Pemilu 2019.

Seiring dengan itu OSO pun menggugat KPU RI ke PTUN Jakarta, agar memasukkan namanya kembali dalam DCT. Dalam putusannya PTUN Jakarta mengabulkan gugatan OSO itu dan memerintahkan KPU RI menerbitkan DCT anggota DPD dengan memasukkan nama OSO. (jaa)

Komentar telah ditutup.