Ekonomi

BJB Danai Infrastruktur Jabar, Gulirkan KPR FLPP Rp 72,10 Triliun

Redaktur: Jakfar Shodik
BJB Danai Infrastruktur Jabar, Gulirkan KPR FLPP Rp 72,10 Triliun - Ekonomi

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - PT Bank Jabar Banten (BJBR) siap mendukung pendanaan beragam pembangunan infrastruktur Jawa Barat (Jabar). Itu himbauan Gubernur Jabar supaya kepala daerah memanfaatkan skema kredit pinjaman Bank BJB.

Direktur Utama BJB Ahmad Irfan menyambut antusias himbauan tersebut. Pihaknya bilang Irfan, siap menjadi agen pembangunan infrastruktur daerah. ”Kami tentu mendukung penuh pendanaan pembangunan infrastruktur,” tutur Direktur Utama Bank BJB Ahmad Irfan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (14/11).

Irfan menjelaskan selama ini BJB aktif membiayai pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang Pempro Jabar, khususnya pembangunan infrastruktur. Dukungan pembiayaan itu dilakukan melalui penyaluran kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit infrastruktur kepada para pelaksana program pembangunan infrastruktur. ”Sejumlah pembangunan infrastruktur telah mendapat pembiayaan antara lain pembangunan Bandara Internasional Jabar Kertajati (BIJK), Tol Cisumdawu, Tol Japek II Elevated, dan Waduk Jatigede,” ulas Irfan.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menilai pembangunan tidak bisa sekadar mengandalkan APBD. Namun, juga perlu melalkukan inovasi pendanaan. Itu penting supaya program pembangunan maksimal dan tidak mandek. Disebut-sebut RK sapaan karib Ridwan Kamil juga akan memaksimalkan penggunaan dana umat untuk keperluan pembangunan. Berdasar data, potensi zakat nasional mencapai Rp 200 triliun. Sejauh ini, baru terkumpul Rp 20 triliun per tahun.

Sementara, perusahaan mematok penyaluran kredit pemilikan rumah berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akhir tahun ini kepada 850 debitur atau tumbuh 5,15 persen secara tahunan. Hingga kuartal tiga, perusahaan telah mendistribusikan KPR skema FLPP kepada 609 debitur dengan plafon Rp 72,10 miliar. ”Kami melihat potensi di Jabar dan Banten masih sangat terbuka,” imbuh Head of Corporate Secretary Division Bank BJB Muhammad Asadi Budiman.

KPR berskema FLPP ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan gaji sekitar Rp 4-7 juta per bulan. Pengelolaan dana KPR itu dilakukan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan (PPDP) perumahan di Kementerian Pekerjaan Umur dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan suku bunga tetap 5 persen.

Asadi melanjutkan, sebagai provinsi menempati peringkat atas dalam jumlah populasi, Pemprov Jabar dan Banten berpotensi penyaluran KPR berskema FLPP besar bagi perseroan. Per September, potofolio kredit perseroan tumbuh 5,22 persen menjadi Rp 74 triliun dari realisasi periode sama tahun lalu senilai Rp 70,5 triliun.

Adapun rasio kredit bermasalah (NPL) naik tipis menjadi 1,58 persen. NPL KPR dengan skema FLPP terjaga di kisaran 0,65 persen. Perusahaan dapat menjaga NPL dengan cara melihat profil risiko calon dabitur dan membatasi maksimal penghasilan debitur bisa diperhitungkan sebaga angsuran FLPP. Alhasil, angsuran ditetapkan perseroan dapat ditanggung tiap bulan oleh debitur. Perusahaan tengah merencanakan penyaluran KPR FLPP pada 2019 mendatang. (mys/jpc)

TAGS

Berita Terkait

Ekonomi / bank bjb Teken Kerja Sama dengan PT KPBN

Ekonomi / bank bjb Raih Indonesia Human Capital Award 2019

Ekonomi / Bank bjb Bagikan Dividen Rp 879,6 Milar

Ekonomi / bank bjb Catatkan Pertumbuhan Positif Kredit Mikro

Ekonomi / Top Up OVO dan GOPAY Bisa via BJB


Baca Juga !.