Kamis, 13 Desember 2018 06:12 WIB

Banten Raya

Penugasan Pejabat, Sekda Banten Bantah Rekayasa Tanggal Mundur

Redaktur: Darul Fatah

BIROKRASI - Pj Sekda Banten Ino S Rawita

INDOPOS.CO.ID - Pj Sekretaris Dserah (Sekda) Banten Ino S Rawiat membantah membuat surat Nomor 800/3128-BKD/2018 dengan tanggal mundur atau backdate, terkait perpanjangan masa penugasan dua orang pegawai Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunam (BPKP) yang diangkat menjadi pejabat struktural di Provinsi Banten.

Menurut Ino, tidak ada tanggal mundur karena kebutuhan, maka Pemprov Banten melalui BKD minta perpanjangan masa tugas dua orang pegawai BPKP di Banten. ”Sekatang tinggal menunggu jawaban dari BPKP apa masih bisa diperpanjang atau tidak. Kepala BKD hari ini sedang di BPKP pusat kita tunggu hasilnya,” ujar Ino, Kamis (15/11/2018) malam.

Terkait beredarnya surat yang dibuat sekda tanggal 5 Oktober 2018 dengan tembusan Menteri Dalam Negeri,Kepala BKN dan Kepala Kenreg III BKN yang dituding adanya pembuatan tanggal mundur, karena Disdikbud Banten mengaku menerima surat tersebut tanggal 30 Oktober 2018.

“Itu bukan SK (Surat Keputusan) namun surat permohonan.Saya tidak tahu tanggal mundur, karena hitungannya tahun bukan bulan atau hari,” kilah Ino.

Sementara Kepala BKD Banten Komarudin, yang dikonfirmasi INDOPOS mengatakan, terkait penempatan pegawai BPKP menjadi pejabat struktural,yaitu Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) hingga saat ini masih dibahas di internal BPKP.

Ketika disinggung,jika masih dibahs berarti pengangakatan pegawai BPKP menjadi Sekdis Dindikbud Banten oleh Gubernur Wahidin Halim belum mendapat persetujuan secara tertulis dari BPKP dan BKN, Komarudin menjelaskan. ”Persetujuan prisnsip sudah ada dari dulu,saya ke BPKP bahas beberapa hal termasuk evaluasi pegawai BPKP yang dipekerjakan di Banten,” tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Pendidikan Baten Moch Ojat Sudrajat yang dkonfirmasi mengaku sudah mengadukan dugaan penanggalan mundur dan adanya dugaan maladministrasi dalam pengangkatan Sekdis Disdikbud Banten Joko Waluyo ke Ombudsman RI perwakilan Banten. ”Laporan saya sudah diterima oleh Ombudman dan Ombudsman berjanji akan menindalanjuti laporan saya itu,” terang Ojat.

Bahkan, jika dugaan pembuatan tanggal mundur ini nantinya terbukti,pihaknya akan membawa kasus ini ke aparat penegak hukum.” Jika penelusuran Ombudsman nantinya terbukti ada pembuatan tanggal mudur,saya akan membawa kasus ini ke aparat penegak hukum,” tegasnya.(yas)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #provinsi-banten #birokrasi #pemerintahan-daerah 

Berita Terkait

Baru Selesai Dikerjakan, Aspal Jalan Sudah Hancur 


Banten Raya

Asda I Mundur Karena Kesehatan

Banten Raya

Pemerintah Klaim Selalu Peduli Nasib Honorer

Nasional

KLHK Melantik Kepala Balai Besar KSDA NTT

Nasional

LKPD 2017 Pemprov Banten Selesai Lebih Cepat

Banten Raya

IKLAN