Megapolitan

Stiker Kampanye Belakang Angkot Melanggar

Redaktur: Syaripudin
Stiker Kampanye Belakang Angkot Melanggar - Megapolitan

Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendesak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat segera melakukan penertiban stiker dan logo calon presiden (capres) dan calon legislatif (caleg) yang terpasang di sejumlah kaca angkutan perkotaan (angkot).

Tindakan  itu dianggap melanggar aturan Pemilu karena belum adanya petunjuk pemasangan atribut kampanye dari KPU Pusat. Jika dibiarkan, tindakan memasang stiker di belakang angkot itu bisa memicu pelanggaran serupa.
Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Tangsel Slamet mengatakan stiker yang mesti ditertibkan adalah wajah Jokowi dan logo PDI Perjuangan yang banyak menghiasi kaca belakang angkot D14 jurusan Ciputat-Pamulang II. Selain itu, juga wajah calon anggota DPR RI dan DPRD provinsi.

”Itu melanggar sejumlah aturan KPU terkait atribut kampanye. Harusnya KPUD menertibkan stiker itu. Kalau dibiarkan yang lain mengikuti. Bisa membuat kacau penyelenggaraan Pemilu dan Pileg nanti," katanya Jumat (16/11). Menurutnya juga, keberadaan stiker para caleg dan capres ini melanggar Pasal 30 Ayat (6) tentang Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018. Dalam aturan itu menyebutkan harga alat peraga yang harus dibuat dengan harga berkisar Rp 60 ribu.

Akan tetapi, harga stiker yang ada di belakang angkot itu melebihi aturan harga yang ditetapkan karena berjenis cutting sticker. ”Itu stiker cutting, tidak boleh. Harganya lebih dari Rp 60 ribu. Ini harus dipahami oleh peserta Pemilu. Sudah pasti pelanggaran yang harus ditindak," cetus Slamet juga.

Tak sampai disana, sambung Slamet, desakan penertiban stiker peserta Pemilu yang menggunakan media kendaraan umum juga melanggar aturan lain. Yakni, Surat Keputusan Menteri Perhubungan KM.439/U/Phb-76 tentang penggunaan kaca pada kendaraan bermotor dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

”Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada larangan kampanye yang mengganggu ketertiban umum. Sudah jelas stiker capres dan caleg ini menggangu pandangan sopir. Makanya sekarang ini kami soroti agar ditertibkan," paparnya.
Untuk persoalan ini, Slamet mengaku, kewenangan penertiban itu berada di tangan KPUD Kota Tangsel.
”Kami tidak punya wewenang mencopot. Dalam waktu dekat kami minta semua angkot tidak ada lagi yang dihiasi stiker caleg dan capres. Makanya KPUD harus cepat bergerak menertibkan stiker itu,” paparnya.
      

Menanggapi itu, Ketua KPUD Tangsel Bambang Dwitoro mengatakan penertiban stiker capres dan caleg di angkot akan dilakukan dalam waktu dekat. ”Kami jadwalkan penertiban pekan depan,” terangnya.Untuk menetibkan pelanggaran itu KPUD Tangsel segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Organda, dan Polres Tangsel.

”Kami akan membentuk tim untuk mencopot stiker. Memang ada surat dari Bawaslu untuk menindak pelanggaran Pemilu ini. Tetapi kami harus berkoordinasi dulu, karena pegawai kami sedikit," tuturnya.
Ditambahkan Bambang, pihaknya juga akan memanggil pengurus partai politik, tim kampanye capres dan para caleg yang melanggar aturan tersebut. Untuk sanksi kata dia, akan mereka serahkan kepada KPU Pusat.(cok)

 

Berita Terkait


Baca Juga !.