Kamis, 13 Desember 2018 06:16 WIB

Jakarta Raya

Pansus BUMD Banjir Dukungan

Redaktur: Purwoko

SERIUS-Suasana rapat badan anggaran DPRD DKI dihadiri pimpinan dewan dan juga direksi BUMD. Foto iqbal

INDOPOS.CO.ID - Rencana DPRD DKI Jakarta membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelisik penyimpangan anggaran oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp 4,4 triliun, mendapat dukungan berbagai kalangan. Salah satunya dari Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad, yang menilai pansus harus segera dijalankan.

“Masyarakat ibu kota harus tahu uang mereka yang diberikan kepada BUMD melalui penyertaan modal digunakan untuk apa saja? Termasuk penyertaan modal Jakpro juga harus dipertanggungjawabkan,” ujar Syaiful, Jumat (16/11).

Selain pembentukan pansus, guna mengungkap uang penyertaan modal daerah ke BUMD, dewan sebaiknya juga menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melaksanakan audit menyeluruh. “Apabila terindikasi melanggar regulasi yang berlaku, kami mendesak agar secepatnya diproses secara hukum,” katanya.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif mengungkapkan, pansus BUMD bakal dibentuk pekan depan. Ketua pansus dipegang langsung oleh Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik. “Kami menilai adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan penyertaan modal oleh BUMD. Sehingga pansus mendesak untuk dibentuk,” tegasnya.

Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama BUMD di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/11) lalu terungkap, bahwa PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah merealokasi anggaran penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 650 miliar untuk sejumlah proyek. Padahal, belum ada regulasi yang mengatur soal realokasi PMD tersebut.

Realokasi itu juga belum disetujui DPRD DKI Jakarta. Dalam peraturan daerah tentang APBD DKI Jakarta 2018, PMD Rp 650 miliar itu seharusnya dikembalikan ke kas daerah karena tidak dipakai.

Direktur Utama PT Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto menerangkan, PMD sebesar Rp 650 miliar itu diberikan Pemprov DKI Jakarta pada 2013 lalu untuk mengakuisisi 49 persen saham PT Astratel Nusantara di PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Namun, akuisisi tak terealisasi.

PMD itu akhirnya direalokasi untuk sejumlah proyek berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS).

"Yang Rp 650 miliar sudah direalokasi berdasarkan keputusan RUPS. Keputusan RUPS berdasarkan legal opinion dari Kejaksaan Tinggi," beber Dwi dalam rapat bersama Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/11). 

Dwi menyampaikan, saat akuisisi saham tidak bisa direalisasikan, Jakpro meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta soal pembatalan akuisisi tersebut.

Berdasarkan pendapat hukum Kejati pada 3 Oktober 2014, apabila akuisisi dibatalkan dan Jakpro akan merealokasi PMD Rp 650 miliar untuk proyek lain, Jakpro harus meminta persetujuan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, melalui RUPS.

Dan mengacu pada pendapat hukum tersebut, RUPS Jakpro pada 2015 menyetujui pembatalan rencana akuisisi saham di Palyja dan merealokasi PMD tersebut untuk pembiayaan proyek lainnya.

Proyek itu, pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 650 megawatt di Marunda, pembelian saham di PT Food Station Tjipinang Jaya, penambahan investasi PMD di PT Jakarta Tollroad Development dan PT Jakarta Akses Tol Tanjung Priok, pengembangan kawasan transit oriented development (TOD) untuk LRT, pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu dan pengadaan lahan.

Namun, RUPS Jakpro pada 8 Mei 2017 lalu, memutuskan realokasi PMD sebesar Rp 650 miliar baru bisa digunakan setelah regulasi yang mengatur realokasi PMD terbit.

Dwi sendiri bingung dengan keputusan RUPS sebelum dia menjabat itu. Sebab, RUPS sebelumnya sempat menyetujui realokasi anggaran itu.

"8 Mei 2017, RUPS membatalkan apa yang dulu direalokasikan. Jadi gimana, sebelumnya direalokasikan, RUPS kemudian menyebut realokasi menunggu aturan realokasi," kata Dwi.

Setelah mendengar penjelasan Dwi, anggota Banggar sepakat perlu dibentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki persoalan ini. Pansus juga untuk menyelidiki kemungkinan adanya realokasi PMD tidak terpakai di 9 BUMD lain, padahal belum ada aturan yang mendasari realokasi itu.

"Banggar merekomendasikan dibentuk pansus untuk menyelidiki penggunaan PMD di semua BUMD, kita setujui ya," pungkas Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Triwisaksana.

Meskipun PMD Rp 650 miliar sudah direalokasikan untuk proyek lain, Jakpro tetap akan mengembalikan dana itu ke kas daerah, sesuai ketentuan perda tentang APBD DKI 2018. Dana yang akan dikembalikan bersumber dari kas operasional Jakpro. (ibl) 


TOPIK BERITA TERKAIT: #pansus-bumd 

Berita Terkait

Dewan Segera Bentuk Pansus BUMD

Politik

IKLAN