Senin, 10 Desember 2018 10:51 WIB

Headline

Pergantian Pemerintah Penyebab Banjir Berlanjut

Redaktur: Juni Armanto

Banjir Dok.Indopos

INDOPOS.CO.ID - Berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, sebanyak 30 titik rawan genangan dan banjir itu tersebar di lima wilayah kota. Empat titik berada di Jakarta Pusat, 13 titik di Jakarta Selatan, empat titik di Jakarta Timur, enam titik di Jakarta Barat, dan tiga titik berada di Jakarta Utara.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengandeng TNI dan Polri untuk menangani genangan tersebut dengan menyiapkan beberapa peralatan seperti perahu karet dan alat-alat menyelam hingga petugas.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio mengatakan, secara letak geografis Jakarta sangat potensial terjadi banjir. Ini karena letak DKI berada di muara teluk Jakarta yang dilintasi 13 sungai dari hulu. Kondisi tersebut diperparah turunnya permukaan air tanah dan jumlah penduduk yang tidak terkontrol. ”Warga DKI membuang sampah seenaknya. Jadi Pemprov DKI harus rajin mengeruk sungai,” ujarnya kepada INDOPOS, Minggu (18/11).

Agus menyatakan, upaya pengurangan banjir DKI dari tahun ke tahun terus sudah dilakukan Pemprov DKI. Namun belum berhasil program kebijakan tersebut, terhenti karena pergantian pucuk pimpinan pemerintahan.”Dari zaman lebaran kuda sudah dilakukan. Kayak kemarin sudah bagus berjalan, tapi ada pergantian gubernur jadi terhenti,” katanya.

Agus menegaskan, pemerintahan DKI saat ini harus serius melakukan penegakan setiap kebijakan penanganan banjir. Seperti melanjutkan program sodetan Kali Ciliwung, pengerukan sungai, normalisasi kali dengan menertibkan bangunan di sepanjang bantaran sungai. ”Ya harus tegas, mereka yang menempati bantaran sungai harus digusur. Kemudian program sodetan harus diteruskan, ini potensial mengurangi banjir. Kalau pun terkendala oleh pengusuran, ya harus secara baik merelokasi mereka,” terangnya.

Kemudian, lanjut Agus, Pemprov DKI harus tegas memberikan sanksi bagi pihak yang menggunakan air tanah tidak secara terkendali. Pemprov DKI harus pula menegakan sanksi bagi mereka yang membuang sampah sembarangan. ”Jadi kebijakan publik untuk penanganan banjir harus dilakukan. Semua saluran air di Jakarta harus bebas dari sampah,” katanya.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, pihaknya telah memberikan anggaran yang besar untuk penanganan banjir di Jakarta. Karena itu, SKPD terkait harus melaksanakan kebijakan secara optimal. ”Kita sudah minta Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk melakukan normalisasi sungai di Jakarta. Tidak ada lagi alasan karena pembebasan lahan. Kita sudah minta UPT tersebut diganti,” ujarnya.

Karena, menurut Iman, penyerapan anggaran di Dinas SDA Jakarta sangat kecil. Dalam 11 bulan pemerintah berjalan saat ini, penyerapan anggaran di dinas tersebut baru 27,9 persen. Salah satu penyebab rendahnya penyerapan pada dinas SDA tersebut pada mata anggaran pembebasan lahan. ”Dari anggaran yang diperuntukkan pembebasan lahan senilai Rp 1,8 triliun baru 20 persen yang terserap” bebernya.

Padahal, kata Iman, saat ini Jakarta sudah memasuki musim penghujan. Dia khawatir itu berdampak pada penanganan banjir yang belum maksimal. Beberapa kali sungai mengalami pendangkalan, termasuk penyempitan trase. Sementara pembebasan lahan yang dilakukan belum berjalan maksimal, beberapa kali masih alami penyempitan. ”Kami akan selidiki Unit Pelayanan Tanah (UPT) milik Dinas Sumber Daya Air yang menangani pembebasan lahan, kenapa serapannya rendah terus,” katanya.

Sementara titik-titik rawan genangan dan banjir tersebut antara lain Jakarta Pusat (Depan RSAL Mintoharjo, Jalan Cempaka Putih Tengah 26, Jalan Industri, Jalan Angkasa, tepatnya di samping underpass), Jakarta Selatan (Jalan Haji Ipin, RW 01, 03, 07, 09, dan 10 Kelurahan Pondok Labu, RW 07 Kelurahan Pejaten Timur, Jalan Kemang Raya depan Kemchick, Jalan Kemang Utara IX depan pasar jagal, Jalan Iskandar Muda depan Gandaria City, Jalan MT Haryono di bawah jembatan layang Pancoran, Terowongan Stasiun Cawang di bawah Jalan MT Haryono, Kawasan Kelurahan Petogogan (Wijaya Timur Raya), Jalan Sultan Hasanudin kawasan Mabes Polri, Jalan Jenderal Gatot Subroto depan Balai Kartini, Jalan Jenderal Sudirman depan Universitas Atmajaya, Perempatan ITC Fatmawati.

Kemudian Jakarta Timur (RW 02, 03, 10, 12 Kelurahan Cibubur, Komodor Halim Perdanakusuma, RW 03, 04, 12 Kelurahan Cipinang Melayu, RW 04, 05, 07, 08 Kelurahan Kampung Melayu), Jakarta Barat (Jalan Letjend S Parman depan Apartemen Slipi, Jalan Meruya Selatan di pertigaan pos polisi, Jalan Arjuna Selatan, Jalan Patra Raya, Jalan Letjend S Parman depan Universitas Trisakti, Jalan PTB Angke) dan Jakarta Utara (Jalan Boulevard Raya, Jalan Yos Sudarso, Jalan Gaya Motor Raya). (nas)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #banjir 

Berita Terkait

Akhir Pekan Hujan Guyur Ibu Kota

Jakarta Raya

Kewalahan Antisipasi Banjir

Jakarta Raya

Hujan Deras Rendamkan 1.895 Rumah

Nasional

Waspada Longsor dan Banjir

Jakarta Raya

Hulu Hujan Seharian, Bekasi Siaga Banjir

Megapolitan

Sungai Ciliwung, Penyebab Banjir Bogor dan Jakarta

Megapolitan

IKLAN