Kamis, 13 Desember 2018 06:14 WIB

Headline

Fokus PK, Petisi Desak Keluarkan Amnesti

Redaktur: Juni Armanto

TAK MAU LEPAS-Baiq Nuril Maknun memeluk sang anak di rumahnya, Kec Labuapi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. FOTO: IVAN/ LOMBOK POST

INDOPOS.CO.ID - Penundaan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Baiq Nuril Maknum, korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum kepala sekolah tempatnya bekerja disambut positif. Langkah itu mendapat apresiasi dari tim penasihat hukum mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut. Kini mereka bisa lebih fokus menyiapkan berkas peninjauan kembali (PK) yang bakal diajukan untuk menyelamatkan Nuril. Namun, belum pasti kapan PK diajukan.

Aziz Fauzi, penasihat hukum Nuril menyampaikan bahwa sampai Rabu (20/11), dia maupun timnya belum menerima salinan putusan dari MA. Padahal, salinan putusan itu mereka butuhkan untuk melengkapi berkas PK. ”Informasi terakhir dari PN Mataram masih belum ada. Artinya MA belum mengirim,” ungkapnya.
Dia memastikan, berkas lain untuk PK sudah siap. ”Kami tidak tahu persis apa pertimbangan majelis hakim MA (karena belum terima salinan putusan, Red),” tambahnya.

Menurut Aziz, kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari majelis hakim MA akan mereka pakai untuk bahan PK. Dia yakin itu sudah cukup dan memenuhi syarat. Selain menyiapkan berkas PK, tim penasihat hukum Nuril juga berencana mengajukan permohonan perlindungan hukum untuk klien mereka. Rencananya, permohonan itu diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dia kembali menegaskan bahwa Nuril adalah korban. Sementara dalam kasus yang dilaporkan Nuril ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), ibu rumah tangga tersebut berstatus saksi pelapor. ”Nanti akan diperiksa sebagai saksi pelapor,” imbuh Aziz. Karena itu, dia menilai kliennya butuh perlindungan dari LPSK. ”Dalam tindak pidana yang dia laporkan dan tindak pidana yang dia alami,” tambahnya.

Apabila tidak ada kendala, laporan kepada LPSK bakal diajukan pekan ini. Aziz menyebutkan, tim penasihat hukum dari Mataram akan mengirimkan berkas ke Jakarta untuk diserahkan kepada LPSK. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan LPSK. ”Mereka (LPSK, Red) siap, tinggal kami bawa berkas saja. Sepanjang syarat sudah terpenuhi,” jelasnya.

Berkaitan dengan surat panggilan yang dilayangkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, sambung Aziz, besar kemungkinan Nuril bakal diwakili penasihat hukum. Sebab, penundaan eksekusi sudah pasti. ”Tidak ada konsekuensi (jika Nuril tidak memenuhi panggilan),” ucap dia.

Penasihat hukum yang mendampingi Nuril di Mataram juga berkata demikian. Joko Sumadi, salah seorang penasihat hukum Nuril, menyampaikan bahwa Nuril tidak akan memenuhi panggilan Kejari Mataram. ”Penasihat hukum saja,” ujarnya. Hari ini (21/11) mereka bakal bertemu jaksa di Kejari Mataram sekitar pukul 13.00 WITA. Tim penasihat hukum memenuhi panggilan itu untuk menegaskan kembali soal penundaan penahanan yang sudah diputusakan Kejagung.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) membuat keputusan untuk menunda eksekusi yang seharusnya dilakukan hari ini (21/11) dengan menjebloskan Nuril ke jeruji penjara selama enam bulan dan denda Rp 500 juta lantaran melanggar UU ITE. Meski begitu, diharapkan Nuril segera untuk mengajukan PK agar kasus tersebut bisa segera inkracht. Sementara itu, Nuril juga melaporkan mantan Kepala SMAN 7 Mataram berinisial HM ke Polda NTB, Senin (19/11) lalu. Langkah hukum ini terkait perbuatan cabul yang diduga dilakukan HM terhadap Nuril antara 2012 hingga 2014.

Di lain pihak, simpati dan dukungan masyarakat terus mengalir untuk Nuril. Dukungan ini pun tertuang dalam petisi #AmnestiUntukNuril #SaveIbuNuril yang digagas Koalisi Masyarakat Sipil di laman change.org. Hingga pukul 19.30 WIB, Selasa (20/11), sedikitnya 134.681 warga sudah menandatangani petisi tersebut yang mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan amnesti untuk Nuril. "Atas dasar tindakan kriminalisasi tanpa dasar ini, maka dari itu kami memetisi Presiden Jokowi untuk menyelamatkan Baiq Nuril dari jerat pidana dengan segera memberikan amnesti terhadap yang bersangkutan," tulis Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, sebagai penggagas dari petisi tersebut.

Petisi tersebut menagih komitmen Jokowi soal perlindungan hukum, termasuk bagi kaum perempuan, dengan memberikan amnesti. "Atas dasar tindakan kriminalisasi tanpa dasar ini, maka dari itu kami memetisi Presiden Jokowi untuk menyelamatkan Baiq Nuril dari jerat pidana dengan segera memberikan amnesti terhadap yang bersangkutan," tulis Erasmus.

Petisi yang sebelumnya sudah ditandatangani sebanyak 80 ribu orang inipun sudah disampaikan oleh Erasmus dan sejumlah anggota Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril ini ke Presiden Jokowi pada Senin (19/11) lalu di Istana Kepresidenan Jakarta. Sayang Jokowi tidak berada di Istana karena tengah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur (Jatim). Akhirnya, mereka diterima oleh Staf Ahli Deputi V KSP Ifdhal Kasim. Namun di Jatim, Jokowi memberikan statemen, bahwa masih ada proses hukum yang dapat ditempuh Nuril, yakni PK ke MA. Apabila PK telah diajukan, Jokowi berharap MA memberikan keputusan yang seadil-adilnya. "Saya sangat mendukung Ibu Baiq Nuril mencari keadilan," tandas Jokowi.

Legislator DPR RI Mardani Ali Sera menilai Jokowi belum melakukan hal yang terbaik untuk Nuril. "Ya kami juga mendesak agar presiden membuka mata hati nuraninya atas kasus Baiq Nuril ini. Segera cari cara yang terbaik," tandasnya kepada INDOPOS.

Kasus Nuril ini, lanjut dia, tidak boleh luput dari perhatian pemerintah. Meskipun dia mengakui regulasi yang ada memang membuat Nuril bisa ditersangkakan. "Tidak boleh ada korban justru menjadi tersangka ya. Tapi undang-undangnya memang demikian," ujar Mardani. (syn/dil)

 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #baiq-nuril-maknum #mahkamah-agung #pelecehan-seksual 

Berita Terkait

IKLAN