Ekonomi

Lindungi UMKM, ASPPHAMI Keberatan Pemberlakuan DNI

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Lindungi UMKM,  ASPPHAMI Keberatan Pemberlakuan DNI - Ekonomi

KEBERATAN- Ketua Umum ASPPHAMI Boyke Arie Pahlevi.FOTO:DERI/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI) meminta pemerintah  menunda diberlakukannya Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk sektor industri pelayanan pengendalian hama/fumigasi. Pasalnya, dengan memungkinkan investasi masuk hingga 100 persen bagi asing di sektor itu dinilai akan mengecilkan porsi pelaku usaha lokal.

"Tentu kami sangat keberatan dengan dikeluarkannya DNI untuk sektor ini. Sebab mayoritas pelaku usaha pest control atau pengendalian hama,  99 persen adalah UMKM. Mereka  seharusnya dilindungi pemerintah," ujar Ketua Umum ASPPHAMI Boyke Arie Pahlevi di Jakarta (21/11/2018).

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya melakukan upaya untuk membangun sistem manajemen konvesional yang dilakukan UMKM agar semakin berkembang. Seharusnya, upaya yang dilakukan tersebut didukung penuh oleh pemerintah melalui perlindungan dan pembinaan. 

Pihaknya kata dia,  membuka lebar-lebar akan hadirnya investasi baik asing maupun lokal agar industri jasa pengendalian hama semakin maju. "Namun, pola kemitraan dengan UKM-UKM  yang sudah ada bisa menjadi pilihan yang baik bagi keberlangsungan usaha juga untuk lebih menggairahkan sektor ini karena sebenarnya potensi pasarnya cukup besar," jelas  pungkasnya.

Adapun  DNI final hasil relaksasi 2018 akan dimuat dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017. Ditargetkan, aturan itu bisa diselesaikan pada akhir pekan ini.

Sementara itu,  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga sudah menyatakan permintaannya kapada pemerintah untuk menunda penerapan kebijakan relaksasi DNI 2018 hingga ada dialog dan masukan yang mewakili kepentingan pelaku usaha.

"Detail masukannya akan kami sampaikan nanti. Setelah dibahas bersama asosiasi pengusaha. Karena itu kami berharap pemerintah bisa menunda penerapan DNI," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani saat ditemui dalam rapat terbatas di Menara Kadin (21/11/2018).

Menurutnya, keluarnya kebijakan relaksasi DNI terjadi tanpa dialog. Atau konsultasi untuk mendengarkan masukan Kadin. Padahal sebelum-sebelumnya  terjadi dialog sebelum keluarnya paket-paket kebijakan ekonomi. (dai)

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Pemerintah Coret UMKM dari DNI

Ekonomi / Pacu Ekspor Badan Karantina Pertanian Gandeng ASPPHAMI


Baca Juga !.