Ketua RW dan RT Bersaksi di Persidangan Kasus Pemalsuan Surat dan Keterangan

INDOPOS.CO.ID – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat kembali menggelar persidang perkara dugaan pemalsuan surat tanah dan keterangan palsu pada akta autentik dengan terdakwa Muljono Tedjokusumo, Rabu (21/11/2018).

Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Okta SH menghadirkan dua saksi yang berperan terbitnya sertifikat tanah atas nama terdakwa tersebut. Kedua saksi yakni Ketua RW 5 dan Ketua RT 11 Kelurahan Kedoya Selatan, Jakarta Barat Sumardi R dan Amsir.

Dalam memberikan kesaksian, Ketua RT 11 Amsir mengaku, kurang tahu persis soal pengukuran tanah hingga diterbitkannya sertifikat oleh BPN. “Saya tidak tahu adanya pengukuran tanah dari BPN (Badan Pertanahan Nasional-red). Tanah itu beberapa tahun lalu sudah dipagar seng,” ujar Amsir.

Pernyataan itu ia sampaikan di hadapan majelis hakim yang diketuai Steery Marleine. Saat itu, ia ditanya oleh hakim apakah dikordinasikan oleh pihak BPN ketika pengukuran tanah dilakukan sesuai permohonan pihak terdakwa.

Baca Juga :

Jokowi Sebut Sengketa Lahan Itu Seram

Saksi Amsir lebih banyak tidak mengetahui prihal tanah sengketa itu, meski dia tinggal didekat lokasi, dia berdalih karena sehari-hari bekerja di daerah lain.

Namun, Amsir mengakui, sekitar dua tahun lalu, tanah tersebut telah memiliki PBB (Pajak Bumi Bangunan) atas nama terdakwa. Sebelumnya tanah tidak memiliki PBB. Hal itu diketahui karena setiap tahun pihak kelurahan menyerahkan PBB warga kepada RT untuk kemudian dibagikan ke pemilik.
Senada, Sumardi juga tidak banyak mengetahui perihal itu, meski dirinya sudah menjabat Ketua RW sejak 1996, hingga kini.

Baca Juga :

Masih Marak Penyerobot Lahan

Dia menegaskan, sebelumnya tidak mengetahui tanah itu sengketa, baru diketahui setelah Bareskrim Mabes Polri memanggil dirinya dan dilakukan pemeriksaan. “Ada yang saya tandatangani ada juga tidak,” ujar Sumardi ketika JPU memperlihatkan dokumen pengurusan sertifikat tanah oleh terdakwa dihadapan majelis hakim.

Dokumen yang ditandatangangi saksi diduga cikal bakal terbitnya sertifikat tanah atas nama terdakwa oleh BPN. Saksi Sumardi berdalih ketika menerima Joko, seorang suruhan terdakwa yang mengurus kelengkapan syarat sertifikat menyatakan tidak ada masalah.
Muljono Tedjokusumo didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 264 Ayat (2) dan jo Pasal 266 Ayat (2) KUHP.

Seperti diketahui, tertuang Laporan Polisi nomor LP 261/III/2016/Bareskrim Tgl 14 Maret 2016 dan LP 918/IX/2016/Bareskrim tanggal 7 September 2016. Muljono dilaporkan oleh H. Muhadih, Abdurahman, dan ahli waris Baneng.(ydh)

Komentar telah ditutup.