Politik

Polemik Perda Syariah Bukan Hanya Soal Omongan PSI

Redaktur: Redjo Prahananda
Polemik Perda Syariah Bukan Hanya Soal Omongan PSI - Politik

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens. Foto : Jaa Rizka Pradana / INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens memandang, diskursus perda syariah tak sekadar buaian politik yang dilontarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun menjadi serius tatkala politik identitas berjubah agama menguat serta menghancurkan nilai-nilai agama itu sendiri.

Menurutnya, istilah perda syariah maupun perda Injil mengemuka ke publik pasca-reformasi, di mana banyak bermunculan partai politik berbasis agama. Kala itu, kekuatan kelompok politik menjadi lebih variatif, ada berbasis agama dan ada sekuler yang kemudian di ikat oleh konstitusi serta Pancasila sebagai dasar negara.

"Saya kira apapun namanya (perda syariah/injil) kemudian ini menjadi dinamika baru dalam demokrasi kita karena ada hukum agama yang kemudian dimasukkan ke dalam hukum negara," ujar Boni dalam diskusi bertajuk 'Memahami Perda Syariah dan Injil dalam Bingkai Pancasila' di Kuningan Jakarta, Sabtu (24/11/2018).

Ia menilai, hal ini sebagai bentuk proses transfer konsep dan transfer sistem dalam dinamika demokrasi bangsa ini. Boni tak mempermasalahkan hal tersebut.

Akan tetapi menjadi masalah ketika belakangan muncul secara agresif kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan model politik lain yang berbeda dengan apa yang ditetapkan Pancasila.

"HTI misalnya mulai berbicara soal anti demokrasi mulai bicara soal perlunya kitab suci menjadi dasar didalam merumuskan undang-undang peraturan-peraturan kenegaraan," sebutnya.

Boni menyebut, mulai dari hal ini wacana perda syariah memasuki pusaran diskursus yang sangat serius soal kelangsungan dan masa depan dari ideologi negara.

"Maka, diskusi hari ini buat saya, ini bukan perkara Grace Natalie atau sejenisnya tetapi ini perkara mengingatkan kembali kita tentang pentingnya menjaga Pancasila," ucapnya.

Boni menyarankan, evaluasi terhadap otonomi daerah serta perda-perda penting dilakukan Kemendagri, hingga tataran yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamag Agung.

"Apakah Perda Perda ini masih sesuai atau tidak dengan Pancasila. Evaluasi itu bukan perkara teknis kata perkata tetapi substansinya," pungkasnya. (jaa)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.