Nasional

Pemerintah Tak Bisa Intervensi Proses Hukum Nuril

Redaktur: Jakfar Shodik
Pemerintah Tak Bisa Intervensi Proses Hukum Nuril - Nasional

TAK IKUT CAMPUR - Menkominfo Rudiantara (kiri) memastikan pemerintah memberi ruang Nuril menempuh jalur hukum.FOTO:TONI SUHARTONO/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Baiq Nuril Maknun diharap keluar pekan ini. Salinan putusan itu akan menjadi salah satu platform mengajukan peninjauan kembali (PK).

Kuasa hukum Nuril, Joko Jumadi menuturkan pihaknya belum menerima salinan putusan tersebut. Tapi, pada saat berada di Jakarta pekan lalu, Joko sempat bertemu dengan juru bicara MA Suhadi. Lantas diinformasikan salinan putusan bakal dikirim 2-3 hari setelah pertemuan. ”Ya, mungkin (salinan putusan kasasi) besok (hari ini, Red),” jelas Joko saat dihubungi di Jakarta, Minggu (25/11).

Selain itu, Nuril juga disibukan dengan pemeriksaan di Polda NTB untuk kasus dugaan pencabulan yang dia laporkan. Dia telah diperiksa Jumat (23/11) lalu. Sayang, Joko enggan mengungkapkan detail pemeriksaan tersebut. Pihaknya masih menunggu sampai ada penetapan tersangka pada kasus tersebut.

Salah satu diadukan Nuril kepada polisi adalah Muslim, mantan kepala SMAN 7 Mataram. ”Belum bisa kita buka tunggu setelah ada penetapan tersangka ya. Ya, seputar perlakuan Muslim dan orang-orang yang kemungkinan menjadi korban Muslim,” imbuhnya.

Untuk menguatkan dugaan perbuatan cabul terhadap Nuril. Pihaknya telah meminta dukungan para ahli hukum.

Diantaranya dari Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, Universitas Brawijaya, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). ”Pekan depan ada beberapa saksi ahli akan diperiksa,” ungkap Joko.

Ketua Komnas Perempuan Azriati menuturkan menjadi tugas ahli menjelaskan kepada penegak hukum tentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Apalagi, saat ini masih sangat minim pengetahuan tentang kekerasan seksual. ”Kalau nanti penyidik meresa perlu mendengarkan penjelasan Komnas Perempuan, kami siap untuk hadir dalam gelar perkara,” ungkap dia. Di tahap peradilan manapun, pihaknya siap untuk memberikan keterangan agar kasus pelecehan seksual bisa dikenali lebih baik.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menuturkan dimensi hukum terkait kasus hukumnya, pemerintah telah memberikan empati. Bukan hanya sekadar bersimpati. Buktinya dengan penundaan eksekusi kejaksaan agung. ”Bapak presiden jug sudah berikan ruang. Silakan upaya hukum PK (peninjauan kembali),” ujar Rudiantara di Jakarta, kemarin. Rudiantara memastikan pemerintah tidak bisa mengintervensi proses hukum yang dijalankan lembaga yudikatif. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) itu bersifat umum. Detail tentang asusila seperti pada pasal 27 ayat 1 itu misalnya tidak perlu dibuat peraturan pemerintah lebih detail. Sebab, sudah ada penjelasan sebagai turunan dari undang-undang perlindungan anak dan perempuan misalnya. ”Jadi, substansi untuk melindungi kaum wanita sudah ada di sana. Tidak perlu diturunkan berdasarkan undang-undang ITE. Nanti, terlalu banyak aturan malah nanti bisa crish crash,” ungkap dia.

Selain itu, warga masyarakat juga bisa berbuat lebih dari sisi kemanusiaan untuk membantu keluarga Nuril tersangkat masalah tersebut. Misalnya, bantuan dari sisi ekonomi. Kasus Nuril juga bisa menjadi pelajaran bagi pengguna perangkat digital agar lebih berhati-hati. ”Ini bagian dari literasi lebih hati-hati gunakan perangkat digital,” tutur Rudiantara. (jun/jpg)

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / KY Hormati Putusan Mahkamah Agung

Nasional / Putusan Kasasi MA Jadi Peringatan KPK

Nasional / KPK : Putusan MA Bertentangan dengan Putusan PN dan PT

Politik / DPR Tolak Empat Calon Hakim Agung

Headline / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Diberhentikan


Baca Juga !.