Jakarta Raya

Anies Ubah Nama Pulau Reklamasi

Redaktur: Purwoko
Anies Ubah Nama Pulau Reklamasi - Jakarta Raya

PROTES-Ratusan nelayan Muara Angke melakukan aksi penyegelan dengan menduduki salah satu lokasi reklamasi Teluk Jakarta di Pulau G, beberapa waktu lalu. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - MESTI menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, akhirnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi nama pulau hasil reklamasi di pantai utara Jakarta menjadi Pantai Kita, Pantai Maju, dan Pantai Bersama. Sebelumnya, ketiga pulau tersebut disebut Pulau C, Pulau D, dan Pulau G reklamasi di pantai Utara Jakarta.

“Sesuai semangat kita bahwa Jakarta untuk kita maju bersama,” ujar Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/11).

Menurut Anies, ketiga tanah reklamasi itu tidak tepat disebut sebagai pulau lantaran masih masuk dalam kawasan Pulau Jawa. Malah, seharusnya kawasan tiga pulau itu disebut sebagai pantai.

“Jadi bukan pulau baru, yang tepat disebut sebagai kawasan pantai,” ucap Anies. Anies mengaku, pemberian nama baru untuk Pulau C, D dan Pulau G lantaran pengelolaan ketiga pulau tersebut sudah diberikan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Penamaan ketiga pulau reklamasi diundangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1744 Tahun 2018.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi tugas kepada PT Jakpro untuk mengelola tiga pulau reklamasi di Pantai Utara Jakarta yang terlanjur dibangun. Penugasan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 yang baru disahkan pada 16 November 2018.

Berdasarkan isi pergub, Anies memberi tugas kepada Jakpro untuk mengelola tanah hasil reklamasi Pantai Utara Jakarta selama sepuluh tahun. Tanah yang dimaksud adalah lahan kontribusi yang ada di setiap dari tiga pulau itu. Lahan kontribusi meliputi perencanaan, pembangunan, dan pengembangan prasarana untuk kepentingan publik alias fasum dan fasos.

Sementara itu, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mulai mendalami tugas tersebut dengan menyusun perencanaan. Penugasan tersebut meliputi pengelolaan Lahan Kontribusi dan pelaksanaan kerja sama Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum di Pulau C, Pulau D, dan Pulau G.

Pengelolaan Lahan Kontribusi diamanatkan sesuai Panduan Rancang Kota. “Kami siap, Bismillah,” ujar Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto.

Dalam perencanaan, pembangunan dan pengembangan prasarana, menurutnya untuk kepentingan publik dengan mengedepankan masyarakat pesisir yang terdampak. PT Jakpro untuk itu harus memperoleh rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lahan kontribusi adalah kewajiban penyerahan lahan di tanah hasil reklamasi dari pemegang izin pelaksanaan reklamasi kepada Pemerintah Daerah seluas 5 persen dari total luas lahan Hak Pengelolaan (HPL). Adapun yang dimaksud sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU) diantaranya air bersih, persampahan, air limbah, drainase, Ruang Terbuka Hijau, Ruang Terbuka Biru, dan transportasi. “Kami menyiapkan sistem kerja sama B to B dengan prinsip good corporate governance,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Muhamad Guntur mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang menyerahkan pengelolaan pulau reklamasi ke tangan PT Jakarta Propertindo. Pihaknya mencium adanya aroma kalau Anies bakal mengkomersilkan keberadaan pulau reklamasi tersebut. (nas)

 

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.