Nasional

Diduga Ada Pelanggaran Kampanye

Redaktur: Juni Armanto
Diduga Ada Pelanggaran Kampanye - Nasional

INDOPOS.CO.ID - PEMIMPIN Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyerukan haram memilih calon presiden dan calon legislatif yang diusung oleh partai pendukung penista agama. Ucapan itu disampaikan melalui rekaman saat reuni 212 kemarin, (2/12). Rekaman Habib Rizieq Shihab yang menyinggung ’2019 Ganti Presiden’.

Tidak hanya itu, sebutan ’Ini dia Presiden kita’ juga sempat disebut dalam Aksi Mujahid 212. Acungan salam dua jari khas pasangan Prabowo-Sandi juga sempat muncul. Ditambah diputarnya lagu berjudul ’Astaghfirullah, Punya Presiden Raja Bohong’ berkumandang di sekeliling Monas.

Meski sebutan-sebutan itu silih berganti muncul, Prabowo memilih lebih banyak diam, dan hanya menyampaikan balasan salam melalui tangan. Saat menyampaikan sambutan, Prabowo juga mengingatkan dirinya dan kepada jutaan massa Mujahid 212, bahwa ada larangan berkampanye dalam aksi itu.

”Saya sekarang telah mendapat tugas dan amanah sebagai calon presiden RI. Karena itu saya harus patuh dan mengikuti semua ketentuan. Saya tidak boleh bicara politik pada kesempatan ini, saya tidak boleh kampanye,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu saat berorasi.

Prabowo mengaku bangga mendapat kesempatan diundang. Saat itu dirinya melihat banyak umat Islam yang hadir di Reuni 212. Prabowo bangga, umat Islam yang hadir bisa menjaga ketertiban. ”Saya datang dari Kebayoran. Saya lihat warga jalan dengan tertib, damai, luar biasa. Saya bangga sebagai anak Indonesia. Saya bangga sebagai Muslim di Indonesia,” ucapnya.

Prabowo angkat bicara terkait kekhawatiran aksi 212 yang berpotensi merusak. Dirinya tak setuju bila umat Islam dicap radikal. Menurutnya, cap umat Islam radikal adalah tidak berdasar. ”Seperti kita lihat, ada semangat persaudaraan ketertiban ada rasa bahwa menjadi muslim itu tidak berarti harus mendorong kekerasan. Kan ini ada ’framing’ sedikit-sedikit kalau orang Islami cenderung ke radikal. Itu tidak benar,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menepis ada tudingan kampanye dalam aksi 212. Menurut dia, teriakan yang disampaikan massa, termasuk pernyatan Rizieq merupakan aspirasi dari masyarakat. ”Emang kenapa kalau kita menyatakan 2019 ganti presiden? Emang mana salahnya, di mana letak kesalahannya? Dari sudut UU juga nggak ada,” kata Fadli.

Menurut Fadli, sah-sah saja jika ada aspirasi yang menyatakan ganti Presiden. Fadli meminta siapapun pihak tidak menanggapi berlebihan atas dinamika yang muncul di aksi 212. ”Saya kira sah, orang boleh berpendapat, kalau ada pendapat lain, ya silakan,” ujarnya.

Badan Pengawas Pemilu dipastikan akan turun tangan atas dugaan pelanggaran kampanye pada aksi reuni 212 di Monas, kemarin. ”Ada dugaan melanggar, karena (peraturannya, Red.) tidak boleh menghina atau melakukan fitnah terhadap peserta pemilu yang lain,” ungkap komisioner Bawaslu Rahmat Bagja kepada wartawan, Minggu (2/12).

Menurut Bagja, tim Bawaslu DKI Jakarta sudah turun ke lapangan untuk mengawasi jalannya aksi reuni 212 dan akan menyelidiki rekaman itu. Pihaknya akan mencari tahu apakah ada indikasi pelanggaran atau tidak. ”Rekamannya belum dicek. Perlu dicek apakah dia (Rizieq, Red.) itu masuk tim kampanye, tim pelaksana kampanye atau peserta pemilu. Senin, (3/12) teman-teman dari Bawaslu DKI Jakarta akan memeriksa rekaman pada (panitia, Red.) reuni 212 ini,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu juga akan menyelidiki lagu ’2019 Ganti Presiden’ yang berkumandang di tengah reuni 212 tak lama setelah rekaman pidato Rizieq. Pihaknya akan memeriksa apakah lagu tersebut dinyanyikan berdasarkan arahan panitia atau tidak.

Menurut Rahmat, reuni 212 seharusnya tidak memasukkan unsur kampanye. Karena izin kegiatan itu untuk mengemukakan pendapat, bukan untuk kampanye pemilu. ”Tentu akan menjadi masalah kalau ada urusan kampanye, karena izin panitia tidak akan berhubungan dengan kampanye,” ucapnya.

Jika terbukti ada temuan atau laporan, maka Bawaslu akan menindaklanjuti kasus itu dengan memanggil pihak bersangkutan untuk meminta klarifikasi. Bawaslu juga akan memutuskan dugaan itu termasuk pelanggaran kuat atau tidak. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pun akan mencari alat bukti dalam kurun waktu lima hari. Setelah itu, jika ada tindak pidana, maka kepolisian akan menindaklanjuti selama 14 hari dan kejaksaan selama lima hari.

Menurutnya, kasus pelanggaran pemilu harus sudah disidangkan dalam waktu tujuh hari. ”Kasus pelanggaran pemilu itu cepat. Dalam satu bulan harus sudah disidangkan,” jelasnya.
Dia menguraikan, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terpidana dapat dihukum dengan kurungan penjara maksimal dua tahun dan denda.

Sementara, komisioner Bawaslu lainnya, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, untuk kehadiran calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto di acara reuni 212 yang tidak melanggar aturan kampanye. ”Sebagai pihak yang diundang, tidak masalah. Sepanjang tidak melakukan kampanye,” kata Dewi, Minggu (2/12).
Selain itu, Dewi menilai, tidak ada unsur kampanye saat Prabowo menyampaikan orasi. Dewi menjelaskan, ia memantau aksi Prabowo melalui saluran televisi.

Kehadiran Prabowo Subianto di tengah aksi reuni 212 tersebut, dinilai justru merugikan dirinya dalam proses pilpres.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens menilai reuni 212 di Monas, Jakarta dapat berpengaruh terhadap banyak hal terkait politik elektoral. Salah satunya, dapat melemahkan dukungan terhadap pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. ”Ini tergantung bagaimana massa reuni 212 melakukan gerakan. Ternyata memang dikapitalisasi oleh kubu Prabowo-Sandi,” ungkapnya kepada wartawan, Minggu (2/12).

Saat itu, sambung Boni, agenda aksi 212 menyoal mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang disebut menistakan agama. Adapun agenda reuni sekarang, beraroma dukungan pada Prabowo-Sandiaga untuk pilpres 2019.

Boni menambahkan, reuni 212 merupakan gerakan politik yang bertujuan menguntungkan kubu oposisi. Sebab, reuni 212 ini mengangkat wacana yang mengarah kepada serangan terhadap pemerintah.

Ditambahkan analis politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, reuni 212 juga akan berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara partai-partai berbasis massa Islam. ”Cukup signifikan pengaruhnya. Akan semakin signifikan bila sentimen ini dijaga dan dimainkan terus,” ujar Pangi saat dihubungi, kemarin (2/12).

Untuk itu, Pangi menilai, partai politik Islam makin gencar menyakinkan pemilih bahwa mereka memperjuangan kepentingan umat. Dalam Pemilu 2019, kemampuan parpol Islam menjaga sentimen dan memainkan isu yang berpihak pada kepentingan umat harus lihai dibaca dan dikelola dengan baik. ”Selama itu pula reuni 212 akan mempunyai korelasi terhadap perolehan suara partai berbasis Islam,” ujar dia.

Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Kunto Adi Wibowo juga berpendapat reuni 212 hanya akan memberikan efek kepada partai yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, terutama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

”Jadi bukan ke partai Islam secara umum,” ujar Kunto saat dihubungi terpisah. Kunto berpendapat reuni 212 menjadi salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih presiden.
Dugaan terjadinya kepentingan politik dalam reuni 212 juga disesali Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Ketua PP Muhammadiyah, Sunanto mengatakan, reuni 212 semestinya untuk silaturahmi dan dakwah Islam. Tidak semestinya acara tersebut ditumpangi kepentingan politik.

Menurut Sunanto, Pemuda Muhammadiyah tidak mengutus kadernya mengikuti acara tersebut, tapi juga tidak melarang kader yang ingin ikut.

Namun, sambung Sunanto, acara yang digelar sejak pukul 03.00 WIB yang dimulai dengan salat subuh berjemaah memang berlangsung damai hingga ditutup pukul 11.00 WIB. Tetapi kurang elok karena dihadiri salah satu capres.

Terlebih, lanjutnya, Prabowo berorasi singkat dalam acara itu dan menyatakan dirinya dilarang kampanye. Namun, sejumlah orang mengelu-elukan Prabowo dan berteriak ’hidup Prabowo’ sambil mengacungkan dua jari. ”Orator lainnya, Tengku Zulkarnaen, menyindir pembangunan infrastruktur pemerintah Jokowi. Dalam acara itu, Habib Rizieq Shihab dalam orasinya menyerukan ’2019 Ganti Presiden’. Setelah orasi Rizieq, diputar lagu ’2019 Ganti Presiden’. Acara ditutup dengan orasi Habib Bahar bin Smith, yang dipolisikan karena berkata-kata kasar menyebut ’Jokowi banci’,” urainya.

Melihat fakta tersebut, Sunanto berpendapat, agenda politik telah menyusup dalam reuni 212. Ia pun menyesalkannya. ”Itu sepatutnya tidak terjadi. Karena substansi gerakan 212 ini adalah doa dan zikir. Seharusnya dijaga subtansinya,” ujarnya.

Diamini Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Manan Ghani. Dia mengatakan, acara reuni 212 itu dinilai sejumlah pihak akan berpotensi memecah belah umat serta aksi itu sudah tak relevan. ”Karena misi awalnya sudah berhasil, yaitu ketika memprotes penistaan yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat ini, gerakan semacam itu rawan dipolitisasi dan menimbulkan permusuhan antarsesama, apalagi menjelang pilpres 2019,” paparnya.

Kiai Manan, sapaan akrabnya menuturkan, justru yang dibutuhkan dan dirindukan umat saat ini adalah momen-momen religius yang menyejukkan.

Terpisah, Ketua Ikatan Gus-Gus Indonesia (IGGI) KH Ahmad Fahrur Rozi mengatakan, pihaknya tidak menganjurkan warga untuk ikut reuni. Sebab lebih baik, membuat kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW atau berdoa bersama di wilayahnya masing-masing. ”Akan lebih bermanfaat jika kita ikut memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, istighatsah, doa bersama, kajian Alquran, di lingkungan sekitar kita. Apalagi kalau ke Jakarta kan menghabiskan biaya transportasi yang tidak sedikit,” ujar Gus Fahrur, sapaan akrabnya.

Diketahui, IGGI sendiri adalah jaringan putera kiai dan kiai-kiai muda yang tersebar di berbagai pesantren dan daerah di Indonesia. Organisasi ini juga banyak diisi kalangan NU.

Lebih lanjut, Gus Fahrur mengatakan, ada baiknya di tengah tahun politik yang semakin panas, momen keagamaan hadir memberi kesejukan. ”Jadi jangan malah saling menghasut, saling menebar kebencian. Yang sejuk saja yang dihadirkan ke umat,” ujar pengasuh Pesantren An-Nur Bululawang, Malang itu. (aen/bay/far/jpg)

 

Baca Juga


Berita Terkait

Politik / Kapolri Tegaskan Larang Aksi Unjuk Rasa di MK

Politik / Mendagri Sebut Tak Ada Penggelembungan Data Kependudukan

Headline / Sidang MK Ditutup saat Adzan Subuh Berkumandang

Headline / Sidang Ketiga, Akses Jalan Depan Gedung MK Tetap Dibuka

Daerah / Warga Pamekasan Deklarasi Tolak Kerusuhan


Baca Juga !.