Headline

Bekas Tambang Luhut Ditutup

Redaktur: Juni Armanto
Bekas Tambang Luhut Ditutup - Headline

TEGAS-Tambang PT ABN akhirnya ditutup menyusul kejadian longsor di Sangasanga, Kukar, Kaltim, Kamis (29/11) lalu. FOTO: ZAKARIAS DEMON DATON/JPG

INDOPOS.CO.ID - Perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Timur (Kaltim), PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) di Pit I yang merupakan anak perusahaan PT Toba Sejahtra Tbk milik Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) diminta bertanggung jawab. Ini seiring dengan musibah longsor yang menyebabkan enam rumah warga rusak berat di RT 09 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Sangsanga, Kutai Kartanegara (Kukar), Kaltim pada Kamis (29/11) lalu. Kini lokasi tambang PT ABN di Pit I tersebut resmi ditutup paksa oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Wahyu Widhi Heranata mengatakan, perusahaan diminta mengganti rugi masyarakat yang terdampak longsor dan memulihkan jalur transportasi yang terputus. ”PT ABN tidak boleh lagi melakukan aktivitas pertambangan di Pit I. Sanksi tetap kami berikan. Pertambangan kami tutup,” tegasnya kepada awak media dalam konferensi pers di Samarinda, Senin (3/12).

Pria yang akrab disapa Didit itu menambahkan, PT ABN juga wajib melakukan revegetasi lingkungan di lokasi longsor dan memulihkan lahan yang longsor. Sebab, pasokan listrik, air, dan jalur logistik sempat mengalami gangguan. ”Akses logistik harus segera dibereskan, termasuk mengganti rugi masyarakat yang rumahnya longsor,” ujarnya.

Didit mengaku tidak tahu nilai kerugian negara atas kejadian tersebut. Namun, wilayah tambang anak perusahaan Toba Group tersebut juga masuk daerah kerja Pertamina. Hal itu berdasarkan investigasi dari Dinas ESDM Kaltim.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakkum KLHK) Rasio Ridho Sani kepada INDOPOS menerangkan, pihaknya tetap akan melakukan investigasi terhadap kasus longsor yang terjadi di Sanga-Sanga. Ini termasuk menelusuri kepatuhan PT ABN terhadap izin dan administrasinya. ”Kami lihat administrasi dahulu. Dari perizinan yang dimiliki, sehingga dilihat dampak terhadap pelanggaran. Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di lapangan,” katanya saat ditemui awak media ini di Gedung DPR RI, kemarin (3/12).

Jika ditemukan pelanggaran terhadap aktivitas tambang, maka KLHK secara tegas akan mengambil tindakan hukum. PT ABN diduga melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4/2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan, penambangan harus berjarak 500 meter dari fasilitas umum.
Pun Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1/2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 51 ayat 8 terkait Zonasi Kawasan Pertambangan. ”Tentu kami juga akan mengambil tindakan hukum apabila kami temukan pelanggaran terhadap aktivitas pertambangan yang ada di sana,” tandas pria yang akrab disapa Roy tersebut.

Anggota Komisi VII DPR Ari Yusnita mendukung penegakkan hukum terhadap aktivitas tambang yang melanggar aturan. Ia menjelaskan, perusahaan perlu diberi sanksi apabila dinyatakan bersalah melalui prosedur hukum.

”DPR mendukung penuh apabila ada kasus pelanggaran aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan. Ini agar tidak ada kerugian yang lebih besar pascaaktivitas tambang. Ini juga demi menjamin kelangsungan lingkungan hidup,” terang politikus dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Terpisah, Manager External PT ABN Bambang Takarianto meminta maaf terhadap kejadian longsor yang berdampak terhadap 18 kepala keluarga di Sanga-Sanga. ”Mohon maaf sebesar-besarnya kepada warga yang terkena dampak dan juga pengguna jalan provinsi yang terganggu akibatnya putusnya jalan dari Muara Jawa menuju Samarinda,” kata dia dalam keterangan tertulis, kemarin.

Dinamisator Jaringan Tambang (JATAM) Kaltim Pradarma Rupang menyesalkan sikap pemerintah yang lamban mendengar suara warga. Kekhawatiran warga terhadap dampak tambang hanya dianggap angin lalu. Akibatnya, masyarakat harus menerima pil pahit akibat penambangan batu bara yang tidak menaati peraturan.

Seperti diketahui, melalui tracking GPS (Global Position System) dan pengamatan udara (drone), PT ABN diduga tak mematuhi ambang batas penggalian batubara dan permukiman warga yang berjarak minimal 500 meter.

Selain itu, daerah garapan tambang PT ABN, terang Rupang, juga masuk dalam wilayah kerja Pertamina. Dia mensinyalir ada permainan dari oligarki pertambangan batu bara yang melibatkan pengusaha dan penguasa di Kaltim hingga Pemerintah Pusat. ”Ini karena pengawasan yang tidak dilakukan. DPRD seharusnya turun dan memperhatikan wilayah Sangasanga yang semakin kritis dan jauh dari zona kelayakan hidup karena mengancam eksistensi masyarakat,” ujar Rupang.

Perlu diketahui, pada Oktober 2017, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melepas sekitar 90 persen kepemilikan sahamnya di PT Toba Sejahtra (Perseroan) kepada perusahaan Singapura. Kini, kepemilikan LBP di perusahaan yang didirikan pada 2004 tersebut hanya tinggal 9,9 persen.

PT Toba Sejahtra (Perseroan) merupakan grup perusahaan yang bergerak di bidang energi, baik kelistrikan, pertambangan, dan migas, serta perkebunan & hutan tanaman industri, properti, dan industri. (zak/jpg/rio)

 

 

 

Berita Terkait

Headline / Pemerintah dan Penegak Hukum Melempem

Nusantara / PT LNP Dilarang Menambang dan Eksport Bauksit


Baca Juga !.